Target Bauran Energi Baru Terbarukan 23 Persen Tahun 2025, Jauh Panggang dari Api

JAKARTA - Pemerintah melalui Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menggenjot energi bersih dan menargetkan seluruh permintaan listrik dalam negeri akan dipasok lewat pembangkit energi baru dan terbarukan (EBT) pada 2060. 

Menteri ESDM Arifin Tasrif mengatakan percepatan menuju energi bersih harus dilakukan bersama-sama dengan seluruh masyarakat hingga stakeholders yang ada.

Indonesia menargetkan pada 2025 persentase bauran energi baru dan terbarukan (EBT) akan mencapai 23%. Dalam mencapai hal tersebut, salah satu langkah konkret yang diambil oleh pemerintah Indonesia adalah melakukan transisi energi. 

Arifin menjelaskan, dari kapasitas energi tersedia sebesar 70 GigaWatt (GW), target pemerintah mengalihkan ke EBT adalah 23% atau sebesar 16,1 GW. Namun saat ini yang terealisasi belum sampai 12 GW.

"Maka kami ada Peraturan Presiden mengenai harga EBT, itu antara lain untuk menjadi daya tarik dan kepastian daripada investor untuk bisa masuk," ujar Arifin di kantornya beberapa waktu lalu.

Sejauh Mana Bauran EBT di Indonesia?

Berdasarkan pada laporan Capaian Kinerja Sektor ESDM Tahun 2022 Kementerian ESDM, nyatanya target tersebut masih jauh dari angka yang diharapkan. Pada 2022, bauran EBT baru berada di angka 14,11% saja. Sedangkan batu bara masih mendominasi bauran energi nasional dengan 67,21%. Sementara itu gas dan BBM menyumbang masing-masing sebesar 15,96% dan 2,73%.

Adapun pemerintah resmi menerbitkan aturan mengenai percepatan pengembangan energi terbarukan untuk penyediaan tenaga listrik. Beleid itu tertuang dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 112 tahun 2022. Perpres ini menjawab persoalan mengenai tarif listrik EBT yang akan dijual ke PT PLN (Persero). 

Menurut Arifin,  selama ini memang aturannya listrik harus negara yang membangun. Kedepannya diharapkan untuk pembangunan oleh investor namun tetapSejauh Mana Target Bauran EBT Indonesia 23 Persen di 2025

Pensiun Dini PLTU Batu Bara

Salah satu program yang digenjot pemerintah untuk mewujudkan EBT adalah dengan bertahap bakal menghentikan kontrak pembangkit listrik tenaga uap (PLTU) batu bara lebih cepat (early retirement).

Namun ada beberapa syarat yang dikeluarkan pemerintah sebelum melakukan pensiun dini PLTU batu bara ini. Pertama, yang menjadi fokus pemerintah pada pemensiunan dini PLTU adalah pembangkit yang terletak di Pulau Jawa. Karena mempertimbangkan umur dan fungsi keandalan PLTU tersebut.

Kedua, dari sisi teknologi pembangkit, PLTU yang sudah tua atau pembangkit sub-critical akan sangat diutamakan untuk dihentikan.  Ketiga, PLTU yang tidak memungkinkan untuk mengimplementasikan teknologi penangkapan, pemanfaatan, dan penyimpanan karbon atau carbon capture, utilization, and storage (CCUS).

Tak ketinggalan, kriteria PLTU yang akan diutamakan untuk pensiun yaitu dari sisi keandalan. PLTU yang memasok transmisi dengan tegangan ekstra tinggi yaitu 500 kV akan diutamakan daripada yang memasok transmisi 150 kV.

"Ini yang memang masuk dalam program Kemitraan Transisi Energi yang Adil (Just Energy Transition Partnership atau JETP), jadi JETP ini kan juga inisiatif dunia internasional untuk bisa membantu kami kedepannya," lanjutnya

• 37 Negara Jadi Saksi Kegigihan Indonesia Saat Ladeni Argentina
• Survei BI: Penyaluran Kredit Baru Perbankan Terindikasi Meningkat pada Mei 2023
• Timnas Indonesia vs Argentina, Penonton Tetap Puas Meskipun Kalah

Ajak Negara ASEAN

Menteri ESDM Arifin Tasrif membuka acara 41st Senior Officials Meeting on Energy ASEAN (41st ASEAN SOME), di Sekretariat ASEAN Jakarta pada 19 Juni 2023 lalu. Menurut Arifin, kolaborasi perlu diperkuat tak hanya antarnegara anggota ASEAN tetapi juga dengan organisasi internasional dan pemangku kepentingan.

"Lanskap energi global didesak untuk bertransisi secara berkelanjutan dari ekonomi berbasis fosil menuju ekonomi rendah karbon, dengan cara yang inklusif dan adil, sembari mempertimbangkan keadaan, kemampuan, dan prioritas nasional," ujar Arifin dilansir Selasa, 20 Juni 2023.

Saat ini, keamanan energi sama pentingnya dengan transisi energi. Oleh karena itu, Arifin menyebutkan, pada Keketuaan ASEAN tahun ini, Indonesia menyampaikan pentingnya ketahanan energi berkelanjutan, melalui interkonektivitas di ASEAN sebagai kawasan "epicentrum of growth".

Arifin menambahkan, teknologi adalah kunci transisi energi menuju karbon netral, maka dari itu perlu peningkatan keberagaman teknologi. Begitu pula dengan akses dan pemanfaatan teknologi perlu dibuat menjadi lebih inklusif. Kemudian, akses kepada teknologi dan pembiayaan yang terjangkau, harus dieksplorasi lebih luas.