Targetkan Transaksi Uang Elektronik hingga Rp278 Triliun, Ini Strategi BI

JAKARTA - Bank Indonesia (BI) memproyeksikan transaksi uang elektronik (UE) dapat mencapai Rp278 triliun pada tahun ini. Meningkatnya transaksi uang elektronik ini dibarengi dengan upaya otoritas moneter menggenjot digitalisasi melalui Blueprint Sistem Pembayaran Indonesia (BSPI) hingga 2025. 

Penggunaan uang elektronik tersebut diprediksi naik 35,7% year on year (yoy) dari Rp205 triliun pada 2020 menjadi Rp278 triliun pada 2021. Dalam mengamankan tren digitalisasi ini, Perry bilang bauran regulasi telah diperkuat sehingga berjalan beriringan dengan ekosistem uang elektronik di Indonesia. 

“Saya ingin mengapresiasi pelaku perbankan, financial technology (fintech), sampai e-commerce yang telah mengakselerasi digitalisasi sistem pembayaran di Indonesia, kami sebagai pembuat regulasi akan memastikan digitalisasi ini berjalan aman dan efektif,” jelas Perry dalam Indonesia Finance Association (IFA) International Conference, Rabu, 6 Oktober 2021.

• Riset Rumah.com: Bunga KPR Mahal jadi Hambatan Para Pencari Properti
• Akhir 2021, Omzet Mitra UMKM GoTo Ditaksir Tembus Rp52,2 Triliun
• Utang Obligasi Rp2,12 Triliun Jatuh Tempo Sebentar Lagi, Bank Panin Siap Bayar?

BI tercatat telah memperbaharui kebijakan melalui Peraturan BI (PBI) nomor 22/23/PBI/2020 tentang sistem pembayaran pada Desember tahun lalu. Adapun regulasi soal ruang lingkup pelaku industri pembayaran digital dituangkan BI dalam PBI nomor 23.6.PBI/2021 tentang Penyedia Sistem Pembayaran.

adapun dari sisi infrastruktur, BI telah turun tangan dengan menyediakan 10,14 juta merchant yang menggunakan Quick Response Indonesia Standard (QRIS) per September  2021. Tidak main-main, nilai transaksi digital melalui QRIS pada semester I-2021 telah menembus Rp9 triliun atau melejit 214% year on year (yoy). 

Ada pula infrastruktur pembayaran ritel nasional terbaru yang akan diluncurkan Bi pada Desember 2021, yakni BI-Fast. Layanan ini akan menggantikan Sistem Kliring Nasional Bank Indonesia (SKNBI).

Pada tahap pertama, Perry bilang akan mengimplementasikan fitur kredit yang diklaim lebih mudah dan cepat. Dirinya pun mengungkap membidik pangsa pasar ritel sebagai target utama BI-Fast.

Pada 2023, BI-Fast akan diuji coba untuk penggunaan fitur debet hingga Request for Proposal (RFP). Dengan demikian, terobosan ini diharapkan ikut mendongkrak target 90% inklusi keuangan yang harus tercapai sebelum 2024.

 Perry optimistis sistem pembayaran digital ini akan semakin membumi karena masifnya adaptasi dari pelaku industri. Ambil contoh, volume transaksi digital banking berpotensi melejit 30,1% yoy pada 2021. Nilainya diprediksi naik dari Rp27.356 triliun pada 2020 menjadi Rp35.600 triliun pada 2021.

Selain itu, kehadiran e-commerce juga ikut mengerek peningkatan pembayaran digital yang digodok BI. Otoritas moneter menargetkan transaksi di e-commerce menyentuh Rp395 triliun pada 2021.