Tegas, Indonesia Minta Praktik Standar Ganda ke Palestina Dihentikan
- Anis juga meminta seluruh negara anggota OKI dan Liga Arab mengembargo Israel, tidak menjalin hubungan bisnis dan dagang apapun, serta menghentikan semua proyek kerjasama strategis antara Israel dengan semua negara anggota.
Nasional
JEDDAH - Wakil Menteri Luar Negeri Indonesia, Anis Matta, menyampaikan pandangan tegas terkait isu Palestina dalam pertemuan KTT Luar Biasa Organisasi Kerja Sama Islam (OKI) dan dan Liga Arab, di Jeddah.
Anis menyerukan agar praktik standar ganda terhadap Palestina segera dihentikan. Dia menilai hal tersebut tidak hanya merusak tatanan dunia tetapi juga mencederai prinsip-prinsip hak asasi manusia.
Menurut Anis, kemerdekaan adalah hak mendasar yang harus dimiliki oleh setiap bangsa, termasuk Palestina. Bangsa yang hingga kini masih memperjuangkan haknya untuk merdeka.
Dalam pertemuan tersebut Anis menyampaikan pidatonya dengan bahasa Arab yang fasih. Dia mendorong negara-negara anggota OKI dan Liga Arab untuk tidak hanya menyatakan dukungan, tetapi juga melakukan tindakan nyata dalam membantu rakyat Palestina mencapai kemerdekaan.
"Mengerahkan dukungan dari Arab dan muslim yang turut merasakan penderitaan saudara-saudara mereka yang tertindas agar berpartisipasi dalam mendukung perjuangan mereka meraih kemerdekaan, serta membuka segala saluran resmi dan cara yang tersedia untuk mengirimkan bantuan kemanusiaan ke Palestina," tegas Anis didepan para peserta Sidang, di Jedah, dikutip 12 November 2024.
Indonesia, lanjut Anis, hadir di forum internasional ini dengan tujuan yang jelas, yakni mendorong aksi konkret dalam upaya memperjuangkan kemerdekaan Palestina.
- Genjot Investasi ke Indonesia, Berikut Sederet Rayuan Prabowo Selama Kunjungan ke AS
- 27 Saham di Zona Hijau, LQ45 Hari Ini 12 November 2024 Ditutup Naik 5,41
- IHSG Hari Ini 12 November 2024 Ditutup Naik 55,53 ke 7.321,99 Poin
Hal ini sejalan dengan amanat konstitusi Indonesia, UUD 1945, serta komitmen pemerintahan Presiden Prabowo Subianto yang menempatkan dukungan terhadap Palestina sebagai salah satu prioritas kebijakan luar negeri.
Sikap proaktif ini mencerminkan komitmen Indonesia dalam mendukung Palestina untuk memperoleh hak-hak dasarnya. Selain mengangkat isu Palestina, Anis juga menyoroti potensi besar yang dimiliki umat Islam di seluruh dunia.
Menurut Anis Israel di bawah kepemimpinan Netanyahu dan sekutu ekstremis sayap kanannya tidak memahami bahasa apa pun kecuali bahasa kekuatan, penindasan, dan kekejaman, hal ini menurut Anis membuat keputusan-keputusan PBB, Dewan Keamanan, dan Mahkamah Internasional hanya sekadar tinta di atas kertas.
"Dewan Keamanan dan Mahkamah Internasional hanya sekadar tinta di atas kertas belaka yang mengandung semangat respons kolektif dalam menghadapi hukuman kolektif," tambah Anis.
Ia mengimbau negara-negara Barat untuk menyadari dan menghargai kontribusi umat Islam dalam menciptakan kesejahteraan dan perdamaian global. Anis menambahkan kerja sama yang baik dengan komunitas Muslim dapat berdampak positif bagi seluruh umat manusia.
- Genjot Investasi ke Indonesia, Berikut Sederet Rayuan Prabowo Selama Kunjungan ke AS
- 27 Saham di Zona Hijau, LQ45 Hari Ini 12 November 2024 Ditutup Naik 5,41
- IHSG Hari Ini 12 November 2024 Ditutup Naik 55,53 ke 7.321,99 Poin
Anis juga meminta seluruh negara anggota OKI dan Liga Arab mengembargo Israel, tidak menjalin hubungan bisnis dan dagang apapun, serta menghentikan semua proyek kerjasama strategis antara Israel dengan semua negara anggota.
"Sebagai gantinya memperbesar volume pertukaran perdagangan antarnegara anggota kedua organisasi Arab dan Islam terutama dalam produk-produk yang diproduksi di negara-negara Arab dan Islam," tegas Anis Matta.
Pada kesempatan tersebut, Menteri Luar Negeri Arab Saudi, Pangeran Faisal bin Farhan, turut memimpin diskusi. Pangeran Faisal menekankan pentingnya perumusan langkah-langkah konkret yang akan diadopsi dalam KTT Luar Biasa OKI untuk menyatukan sikap dan komitmen negara-negara anggota dalam mendukung Palestina.
KTT yang akan datang diharapkan dapat menghasilkan keputusan yang lebih substansial bagi Palestina, serta mencerminkan suara kolektif umat Islam di dunia.