Tekan Angka Penyakit Tidak Menular dengan Produk Rendah Risiko

JAKARTA – Seiring dengan perkembangan teknologi dan ilmu pengetahuan di bidang kesehatan, belakangan banyak bermunculan produk yang mengusung konsep pengurangan risiko (harm reduction) seperti gula, garam, dan produk tembakau alternatif.

Penerapan metode pengurangan risiko dinilai bisa menjawab permasalahan terkait kesehatan masyarakat. Metode ini juga melengkapi strategi pemerintah mengurangi angka kasus penyakit tidak menular (PTM).

“Di bidang farmasi, kami memastikan apoteker-apoteker Indonesia selalu sejalan perkembangan teknologi digital untuk memberikan pelayanan kesehatan primer terbaik bagi masyarakat,” kata Nurul Falah, Ketua Ikatan Apoteker Indonesia (IAI) dalam webinar, Kamis, 5 November 2020.

• 11 Bank Biayai Proyek Tol Serang-Panimbang Rp6 Triliun
• PTPP Hingga Mei 2021 Raih Kontrak Baru Rp6,7 Triliun
• Rilis Rapid Fire, MNC Studios Milik Hary Tanoe Gandeng Pengembang Game Korea
• Anies Baswedan Tunggu Titah Jokowi untuk Tarik Rem Darurat hingga Lockdown
• IPO Akhir Juni 2021, Era Graharealty Dapat Kode Saham IPAC

Belum akrabnya metode pengurangan risiko di Indonesia tercermin dari simpang siurnya informasi yang beredar mengenai produk terkait. Padahal, metode ini berperan sebagai solusi alternatif untuk meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat.

Ketua Koalisi Indonesia Bebas TAR (KABAR), Ariyo Bimmo menjelaskan konsep pengurangan risiko merupakan pendekatan kesehatan publik yang bertujuan untuk mengurangi bahaya kesehatan dan sosial yang terkait dengan penggunaan zat tertentu.

Kelebihannya adalah metode ini bisa diimplementasikan tanpa harus mewajibkan orang yang menggunakan zat tersebut untuk menjauhkan berhenti total.

“Meskipun demikian, pilihan yang terbaik tentu saja tetap harus berhenti total,” kata Bimmo dalam kesempatan yang sama.

Minim Kajian Ilmiah

Sayangnya, penelitian mengenai produk berkonsep pengurangan risiko belum banyak dilakukan di Tanah Air. Bimmo menilai pemerintah harus terbuka dengan kehadiran produk-produk inovasi yang mengusung konsep pengurangan risiko.

Tentunya, pemerintah juga perlu mendorong kajian ilmiah untuk memperkaya pengetahuan dan terus meneliti informasi yang tersedia. Hal ini untuk mencegah pemerintah membuat kesimpulan yang terlalu dini dan tanpa fakta terhadap produk-produk tersebut.

Terkait penelitian, Ketua Yayasan Pemerhati Kesehatan Publik (YPKP), Achmad Syawqie mengatakan pemerintah tidak bisa sendirian dalam melakukan riset ini.  Untuk mendorong riset dan menciptakan hasil yang komprehensif, pemerintah perlu menggandeng asosiasi, pelaku usaha, akademisi, dan konsumen yang berkenaan dengan produk alternatif.

Dengan adanya kajian ilmiah, industri akan terpacu untuk lebih mengembangkan produk dengan pendekatan pengurangan risiko. Lebih lanjut, kajian ilmiah dapat menjadi landasan bagi pemerintah dalam mengatur produk-produk hasil pengembangan inovasi tersebut.

“Dengan begitu, implementasi pengurangan risiko dapat secara optimal membantu menciptakan kesehatan publik yang lebih baik,” ujar Syawqie. (SKO)