Tekor! Defisit APBN Februari 2025 Capai Rp31,2 Triliun
- APBN Februari 2025 mencatatkan defisit sebesar Rp31,2 triliun. Sri Mulyani mengungkapkan angka tersebut setara dengan 0,13% dari produk domestik bruto (PDB). Defisit itu melebar dari posisi sebelumnya, Januari 2025, yang tercatat sebesar Rp23,5 triliun atau 0,10% terhadap PDB.
Makroekonomi
JAKARTA – Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati merilis laporan kinerja Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) KiTa hari ini, Kamis, 13 Maret 2025.
APBN Februari 2025 mencatatkan defisit sebesar Rp31,2 triliun. Sri Mulyani mengungkapkan angka tersebut setara dengan 0,13% dari produk domestik bruto (PDB). Defisit itu melebar dari posisi sebelumnya, Januari 2025, yang tercatat sebesar Rp23,5 triliun atau 0,10% terhadap PDB.
Secara keseluruhan, pemerintah merancang defisit APBN 2025 untuk sepanjang tahun mencapai Rp616,2 triliun atau 2,53% terhadap PDB.
Sri Mulyani mengungkapkan pendapatan negara selama Januari hingga Februari 2025 mencapai Rp316,9 triliun, atau 10,5% dari target penerimaan. Angka ini mengalami penurunan sebesar 20,8% dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya, yang mencapai Rp400,4 triliun.
Di sisi lain, realisasi belanja negara pada Januari hingga Februari 2025 tercatat sebesar Rp348,1 triliun, atau 9,6% dari alokasi pemerintah, turun 6,9% dari tahun sebelumnya yang mencapai Rp374,3 triliun.
Seiring realisasi tersebut, keseimbangan primer APBN Februari 2025 mencatat surplus sebesar Rp48,1 triliun. Sebagai perbandingan, pada Februari 2024, angka surplus keseimbangan primer mencapai Rp95 triliun.
Sri Mulyani mengatakan, defisit sebesar 0,13% masih berada dalam target yang telah dirancang dalam APBN, yaitu sebesar 2,53% dari PDB.
- Baca Juga: APBN Ketat, ASN Bakal WFH Demi Hemat
Dengan realisasi tersebut, keseimbangan primer APBN Februari 2025 mencatat surplus sebesar Rp48,1 triliun, lebih rendah dibandingkan surplus Februari 2024 yang mencapai Rp95 triliun.
Di samping itu, Sri Mulyani juga mengungkapkan alasan mengapa konferensi pers terkait laporan APBN KiTa untuk Januari baru digelar hari ini.
Dengan demikian, Kemenkeu menyampaikan laporan APBN pertama di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming untuk dua bulan sekaligus.
Sri Mulyani mengakui banyak pihak mempertanyakan laporan APBN KiTa tersebut. “Kenapa waktu itu bulan Februari tidak dilakukan untuk Januari?”
“Mungkin untuk menjelaskan beberapa hal kita melihat datanya masih sangat belum stabil karena beberapa faktor,” papar Menkeu tersebut.
APBN KiTa merupakan laporan rutin yang disusun oleh Kemenkeu terkait pengelolaan uang rakyat. Menkeu beserta jajarannya menyampaikan data penerimaan negara, pajak, belanja negara, pembiayaan, hingga utang.
Laporan realisasi APBN 2025 ini sempat mengalami penundaan sekitar satu bulan. Terakhir kali konferensi pers APBN KiTa digelar pada awal Januari 2025, namun hanya membahas realisasi APBN 2024. Sejak saat itu, Kementerian Keuangan belum juga melaporkan realisasi APBN 2025 untuk periode Januari dan Februari 2025.
Dokumen APBN KiTa Edisi Februari 2025 sempat mumcul di laman resmi Kemenkeu pada Rabu, 12 Maret 2025, kemudian dokumen tersebut tidak bisa diakses.