<p>Ilustrasi bank / Gradesingapore.com</p>
Perbankan

Terlalu Banyak, OJK Mau Tutup 600 BPR

  • Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK Dian Ediana Rae mengungkapkan rencana OJK untuk melakukan pemangkasan jumlah BPR di Indonesia secara besar-besaran.

Perbankan

more
Idham Nur Indrajaya

JAKARTA – Otoritas Jasa Keuangan (OJK) berencana untuk memangkas sekitar 600 Bank Perkreditan Rakyat (BPR) karena jumlah yang ada saat ini dinilai terlalu banyak. 

Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK Dian Ediana Rae mengungkapkan rencana OJK untuk melakukan pemangkasan jumlah BPR di Indonesia secara besar-besaran. 

Ia menyebutkan bahwa jumlah BPR saat ini dianggap terlalu banyak sehingga menyebabkan berbagai masalah.

Ssaat ini, ada 1.600 BPR yang beroperasi di Indonesia, dan Dian mengatakan bahwa jumlah tersebut akan dikurangi sehingga mencapai jumlah yang ideal. 

“Mungkin jumlah ideal yang manageable secara sistem sekitar 1.000 BPR,” kata Dian dalam konferensi pers Rapat Dewan Komisioner (RDK), dikutip Selasa, 5 Desember 2023.

Meskipun secara agregat kondisi BPR dinilai cukup baik dan mendekati kondisi sebelum pandemi COVID-19, Dian menyampaikan bahwa OJK merasa pengurangan jumlah BPR tidak dapat dihindari. Dian menyatakan bahwa langkah-langkah konsolidasi akan dilakukan secara bertahap.

Pertama, terkait BPR bermasalah, khususnya yang terlibat dalam tindakan penipuan, akan ditutup, dan penyelesaian hak kewajiban akan diserahkan kepada Lembaga Penjamin Simpanan (LPS).

Kedua, individu atau kelompok yang memiliki lebih dari satu BPR akan mengalami pengurangan. Dian mengatakan bahwa mungkin selama ini ada pihak tertentu yang memiliki beberapa BPR sekaligus. Nantinya pihak tersebut hanya diperbolehkan memiliki 1 BPR saja.

Ketiga, terkait pemenuhan modal minimal, Dian menegaskan bahwa BPR wajib memenuhi persyaratan tersebut. Ia menyebutkan bahwa saat  ini masih banyak BPR yang belum memenuhi persyaratan dan tentu harus melakukan langkah-langkah konsolidasi.

Selain itu, Dian menyebutkan bahwa seiring dengan pengurangan jumlah BPR, OJK akan menyusun sebuah rencana pengembangan (roadmap) bagi sektor BPR ke depannya. 

Rencana ini mencakup akselerasi, konsolidasi, perkuatan modal, transformasi digital, serta berbagai aspek lain seperti pengelolaan sumber daya manusia (SDM).

Izin Usaha 2 BPR Dicabut Memasuki Proses PKPU

Dian juga mengumumkan bahwa baru-baru ini OJK mengambil tindakan tegas terhadap sektor perbankan dengan mencabut Izin Usaha dari dua BPR yang kini telah memasuki proses penundaan kewajiban pembayaran utang (PKPU).

Adapun BPR yang dimaksud adalah Perusahaan Umum Daerah (Perumda) BPR Karya Remaja Indramayu dan PT BPR Indotama UKM Sulawesi. 

Keputusan ini diambil sebagai respons terhadap pelanggaran ketentuan yang berlaku dalam operasional keduanya. 

Proses penyelesaian hak dan kewajiban BPR dilakukan melalui pembentukan Tim Likuidasi oleh Lembaga Penjamin Simpanan (LPS), sesuai dengan ketentuan dan perundang-undangan yang berlaku.

Langkah tegas ini dilakukan untuk melindungi konsumen dan memperkuat lembaga BPR pasca berlakunya Undang-Undang Perlindungan dan Pengembangan Sistem Keuangan (UU P2SK). 

OJK juga mengambil langkah serius terhadap BPR yang terlibat dalam tindakan penipuan (fraud), menunjukkan komitmen untuk menjaga integritas sektor perbankan.

“Penindakan tegas terhadap BPR yang terlibat fraud dilakukan dalam rangka perlindungan konsumen dan penguatan BPR paska UU P2SK,” ujar Dian.

Selain itu, terkait dengan pemilik dan pengurus BPR yang terkena dampak, Dian menjelaskan bahwa saat ini sedang berlangsung proses PKPU. 

Langkah ini diambil untuk memberikan ruang bagi pemilik dan pengurus dalam menyelesaikan kewajiban pembayaran utangnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Dengan pencabutan izin usaha kedua BPR tersebut, maka sepanjang tahun ini OJK tercatat telah mencabut izin usaha empat BPR. Dua BPR lainnya adalah BPR Persada Guna dan BPR Bagong Inti Marga.