Kementerian BUMN
Nasional

Tersangkut Korupsi, Kementerian BUMN Cari Pengganti Direktur Waskita Karya Bambang Rianto

  • Kementerian BUMN menanggapi kabar terseretnya Direktur Operasi II PT Waskita Karya (Persero) Tbk Bambang Rianto. Melalui Staf Khusus Menteri BUMN Arya Sinulingga, pihaknya akan mendepak Bambang dari perusahaan.

Nasional

Feby Dwi Andrian

JAKARTA - Kementerian BUMN menanggapi kabar terseretnya Direktur Operasi II PT Waskita Karya (Persero) Tbk (WSKT) Bambang Rianto. Melalui Staf Khusus Menteri BUMN Arya Sinulingga, pihaknya akan mendepak Bambang dari perusahaan.

Arya menambahkan, bahwa aksi tersebut adalah upaya untuk mendorong program bersih-bersih di BUMN.

Seperti diketahui, Bambang Rianto ditetapkan tersangka dengan kasus penyimpangan penggunaan fasilitas pembiayaan dari beberapa bank yang dilakukan oleh Waskita Karya dan PT Waskita Beton Precast Tbk.

Arya menegaskan dalam waktu dekat akan ada Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa yang akan dilakukan oleh Waskita Karya.

"Sudah pasti (yang bersangkutan di depak dari perusahaan. Kita akan rombak lagi, pasti. Kalau itu pasti kita akan dorong," ungkapnya di Kementerian BUMN kepada para awak media, Selasa, 6 Desember 2022.

Ia juga mengungkapkan, pihaknya sangat mendukung Kejaksaaan Agung serta proses hukum yang berlaku dan akan bersikap kooperatif terhadap hal yang dibutuhkan dalam proses penyelesaian kasus hukum di tubuh BUMN.

Ditanya mengenai apakah akan ada lagi pihak dari BUMN yang akan terseret Kejaksaan Agung, Arya enggan berkomentar banyak.

Menurutnya, Kejaksaan Agung masih terus aktif menyelidiki kasus korupsi yang ada di BUMN.

"Soal itu hanya kejaksaan yang tahu. Kadang kita kayak 'lho ini kena juga' gitu. Kejaksaan kan menelusuri berkas, jadi dapat informasi lebih jauh lalu dia gali lagi pengakuan dari mereka yang mungkin akan dapat lagi yang baru," tutur Arya.

Sementara itu, Arya juga mengatakan adapun upaya untuk bersih-bersih di BUMN itu adalah dengan cara holdingisasi.

Ia beranggapan, dengan adanya holdingisasi tersebut, Kementerian bisa mendapatkan data secara rinci dan tersembunyi dari setiap perusahaan.

"Memang holdingisasi itu juga membuka semua. Disitu kita tahu mana yang baik dan mana yang ngga, ada permainan atau ngga," ungkapnya.