Terus Bertambah, Ini 10 Jabatan Empuk 'Lord' Luhut di Era Jokowi

JAKARTA -- Sejak Presiden Joko Widodo mengambil tampuk kekuasaan pada 2014, Luhut Binsar Pandjaitan telah dianggap sebagai tangan kanan atau orang paling dipercaya dalam melakukan konsolidasi politik dan ekonomi di Indonesia pasca rezim Reformasi.

Meski baru dipilih Jokowi menjadi menteri pada 2016, eks jenderal bintang empat ini memainkan peran kunci di tubuh pemerintahan Jokowi. Dia menempati sejumlah posisi strategis.

Namanya sering disebut-sebut Jokowi ketika hendak mengeksekusi sebuah kebijakan. Sebagai purnawirawan TNI, Luhut dinilai mampu meneruskan gagasan Jokowi kepada masyarakat.

Sejumlah jabatan empuk pun disediakan Jokowi untuk Luhut. Mulai dari Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman hingga terakhir menjadi Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves). Karpet merah yang disiapkan Jokowi tidak jarang membuat Luhut serang djuluki sebagai "menteri segala urusan".

• Kikis Biaya Logistik Pelabuhan, Bea Cukai Integrasikan Sistem Pembayaran dengan Bank Mandiri
• Kinerja Keuangan Entitas Anak Solid, Laba IFG Group Terdongkrak 178 Persen
• Gandeng Infokom, Hary Tanoe Bangun Techno Park di KEK MNC Lido City

Sebelum masuk Kabinet Kerja Jokowi, Luhut Pandjaitan pernah menjabat sebagai Menteri Perindustrian dan Perdagangan priode 2000-2001 ketika Presiden Abdurrahman Wahid menjabat sebagai Presiden (1999-2001).

Sebelum itu, dia menjadi Menteri Perindustrian dan Perdagangan, Luhut Pandjaitan pernah menjabat Duta Besar RI untuk Singapura.

Kendati demikian, Luhut masih sering diterpa isu kurang sedap mengenai aktivitas bisnisnya. Seringkali dia dinilai tidak 'loyal' terhadap Jokowi,  atau setidaknya mengikuti jejak Jokowi sebagai pejabat yang bebas kepentingan dan bersih.

Teranyar, nama Luhut dikaitkan dengan skandal Pandora Papers, sebuah laporan oleh konsorsium jurnalis internasional (ICIJ) yang dirilis baru-baru ini.

Luhut, dalam laporan itu, disebutkan menyembunyikan kekayaannya di negara suaka pajak (tax heaven) bersama Airlangga Hartarto. Dia sendiri mengakui temuan itu, namun menepis itu terjadi sebelum masuk ke lingkaran pemerintahan Jokowi.

Di dalam negeri, Luhut juga dikait-kaitkan dengan beberapa bisnis ekstraktif di Morowali dan Papua, menyebut bahwa orang dekat Jokowi ini masih terafiliasi dengan bisnis tersebut.

Berikut rangkuman TrenAsia.com mengenai sejumlah jabatan strategis Luhut di era Presiden Jokowi.

1. Kepala Staf Presiden

Luhut pertama-tama ditunjuk Jokowi menjadi Kepala Staf Kepresidenan (KSP) RI sejak 31 Desember 2014 hingga 2 September 2015.

Jabatan itu diberikan setelah pada Pilpres 2014, Luhut adalah salah satu purnawiraan TNI yang berdiri kokoh bagai banteng di belakang Jokowi.

2. Menko Polhukam

Setahun di kantor KSP, Jokowi kemudian mempercayakan Luhut sebagai Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan menggantikan Tedjo Edhy Purdijatno pada 12 Agustus 2015.

3. Menko Marves

Ketika reshuffle Kabinet Kerja terjadi, Luhut didapuk  menjadi Menko Bidang Kemaritiman pada Juli 2016 menggantikan Rizal Ramli.

Pada periode ini, Luhut sempat diangkat jadi Plt Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral lantaran adanya polemik kepemilikan paspor Amerika Serikat (AS) oleh Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Arcandra Tahar.

Jabatan ini kemudian diembannya ketika Jokowi naik dua periode. Pada tahun2019, Jokowi melantik Luhut sebagai Menteri Bidang Kemaritiman dan Investasi. 

Pada periode kedua inilah sejumlah karpet merah disediakan Jokowi untuk Luhut di pemerintahan.

• Kupas Tuntas Tren Start Up Akuisisi Ritel Konvensional
• Cara Mencari Judul Lagu yang Viral di TikTok
• Remitensi Pekerja Migran RI Anjlok 17,5 Persen, Pemerintah Siapkan KUR Rp372 Miliar

4. Ketua Tim P3DN

Pada tahun 2018, Luhut diangkat menjadi Ketua Tim Nasional Peningkatan Penggunaan Produksi Dalam Negeri (P3DN) melalui Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 24/2018 tentang Tim Nasional P3DN yang diteken pada 17 September 2018.

Tugas tim nasional P3DN ialah memantau penggunaan produksi dalam negeri sejak tahap perencanaan dalam pengadaan barang/jasa yang dilakukan oleh lembaga negara.

Selain itu, melakukan promosi dan sosialisasi mengenai penggunaan produksi dalam negeri, mendorong pendidikan sejak dini mengenai kecintaan, kebanggaan, dan kegemaran menggunakan produksi dalam negeri, serta memberikan akses informasi produksi domestik.

5. Waket Komite COVID-19

Ketika virus corona menerpa Indonesia, Jokowi pun membentuk beberapa tim khusus untuk tujuan penanganan pandemi dari China itu.

Salah satunya adalah Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (KPCPEN). Di sini, Luhut ditunjuk untuk menemani Airlangga Hartarto sebagai Wakil Ketua Komite. Teranyar, dia diangkat sebagai Koordinator PPKM Jawa-Bali.

6. Ketua Gernas BBI

Baru-baru ini, ketika Jokowi meluncurkan program Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia (Gernas BBI), Luhut lagi-lagi ditunjuk sebagai Ketuanya.

Penunjukkan itu merujuk pada Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 5 Tahun 2021 tentang Tim Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia.

Tim Gernas BBI ini  berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Presiden. Tugasnya untuk meningkatkan jumlah UMKM yang masuk ke ekosistem digital.

7. Interim Menteri KKP

Tahun lalu, ketika Menteri Kelautan dan Perikanan (KKP)  Edhy Prabowo ditetaplan jadi tersangka korupsi ekspor benih lobster (benur), Luhut akhirnya mengambil peran sebagai menteri ad interim KKP.

Jabatan ini kemudian diambilalih oleh eks Wakil Menteri Pertahanan Sakti Wahyu Trenggono pada 23 Desember 2020 lalu ketika Jokowi melakukan perombakan kabinet.

8. Ketua Dewan PPDN

Lagi-lagi, Luhut dipercaya Jokowi mengemban tugas sebagai Ketua Dewan Pengarah Penyelamatan Danau Prioritas Nasional.

Jokowi menerbitkan Perpres Nomor 60 Tahun 2021 tentang PPDN pada Agustus 2021 untuk membentuk tim PPDN.

Dewan Pengarah bertugas untuk memberikan arahan dalam pencapaian, pemantauan, dan evaluasi, serta pembinaan dan pengawasan strategi Penyelamatan Danau Prioritas Nasional.

Pun bertugas untuk melaporkan pelaksanaan Penyelamatan Danau Prioritas Nasional kepada Presiden Jokowi. Dewan Pengarah terdiri 15 anggota yang merupakan menteri ataupun kepala lembaga dalam Kabinet Indonesia Maju.

9. Ketua Pengarah Tim DAS Citarum

Jabatan strategis Luhut terus bertambah. Kali ini diangkat Jokowi menjadi Ketua Pengarah Tim Daerah Aliran Sungai (DAS) Citarum guna menuntaskan persoalan kerusakan lingkungan yang terjadi di kawasan tersebut.

Pengangkatan itu tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2018 tentang Percepatan Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan DAS Citarum.

10. Ketua Komite Kereta Cepat

Jabatan terakhir yang diemban Luhut adalah Ketua Komite Kereta Cepat Antara Jakarta dan Bandung. Adapun komite ini beranggotakan Menteri Keuangan, Menteri Badan Usaha Milik Negara, dan Menteri Perhubungan.

Ketentuan ini tertuang dalam Perpres Nomor 93 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 107 Tahun 2015 tentang Percepatan Penyelenggaraan Prasarana dan Sarana Kereta Cepat Jakarta-Bandung.

Komite ini mempunyai beberapa tugas pokok antara lain menyepakati dan/atau menetapkan langkah yang perlu diambil untuk mengatasi bagian kewajiban perusahaan patungan, dalam hal terjadi masalah kenaikan dan/atau perubahan biaya (cost overrun) proyek kereta cepat antara Jakarta-Bandung.

Dalam hal ini, Komite bertugas melakukan perubahan porsi kepemilikan
perusahaan patungan dan penyesuaian persyaratan dan jumlah pinjaman yang diterirna oleh perusahaan patungan.

Tugas lainnya dalah menetapkan bentuk dukungan pemerintah yang dapat diberikan untuk mengatasi bagian kewajiban perusahaan patungan dalam hal terjadi masalah kenaikan dan/atau perubahan biaya (cost overrun) proyek kereta cepat antara Jakarta-Bandung.

Dalam hal ini, Komite bertugas melakukan rencana penyertaan modal negara kepada pimpinan konsorsium BUMN untuk keperluan proyek kereta cepat antara Jakarta-Bandung.

Selain itu, pemberian penjaminan pemerintah atas kewajiban pimpinan konsorsium BUMN dalam hal diperlukan, untuk pemenuhan modal proyek kereta cepat antara Jakarta-Bandung.*