Terus Genjot Investasi, Pemerintah Pastikan Defisit APBN Kembali 3% Pada 2023

JAKARTA – Kementerian Keuangan (Kemenkeu) memastikan pemerintah bakal kembali ke batas defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN)  3% pada 2023.

Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Febrio Nathan Kacaribu mengatakan, belanja pemerintah bakal terus susut seiring masifnya strategi investasi yang digenjot Indonesia mulai tahun ini.

Menurut Febrio, konsolidasi fiskal dan penguatan spending better terus dilakukan mulai tahun ini. Kebijakan counter cyclical pada tahun ini bakal terus dijaga agar tidak semakin melebar.

“Kita selalu menjaga disiplin APBN di defisit 3%, bahkan sempat 2% di sebelum pandemi. Namun pandemi ini membuat disiplin fiskal melebar dan kami pastikan bakal kembali ke defisit 3% pada 2023,” kata Febrio dalam Telaah Paradigma Baru Pembangunan Ekonomi, Kamis 29 April 2021.

Febrio menyadari, konsekuensi dari masifnya belanja pemerintah berdampak terhadap kondisi utang di Indonesia.

Posisi utang pemerintah hingga akhir Maret mencapai Rp6.445,07 triliun. Maka, rasio utang pemerintah terhadap Pendapatan Domestik Bruto (PDB) mencapai 41,64%.

Kendati demikian, keputusan pemerintah dalam mengambil utang itu didasari kepada tujuan jangka panjang pembangunan. Febrio mengatakan, kebijakan counter cyclical yang tengah dijalani pemerintah ini diikuti dengan reformasi berbagai sektor agar kondisi perekonomian bisa lebih stabil setelah pandemi COVID-19 berlalu.

• 11 Bank Biayai Proyek Tol Serang-Panimbang Rp6 Triliun
• PTPP Hingga Mei 2021 Raih Kontrak Baru Rp6,7 Triliun
• Rilis Rapid Fire, MNC Studios Milik Hary Tanoe Gandeng Pengembang Game Korea

Adapun belanja negara yang membengkak pada tahun ini berasal dari anggaran program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) sebesar Rp699,43 triliun. Sepanjang kuartal I 2021, realisasi dana PEN sudah menyentuh 19,2% dari pagu anggaran atau senilai Rp134,07 triliun.

 “Perekonomian kita akan sangat kuat karena konsolidasi fiskal yang kita deliver ditopang dengan reformasi yang dilakukan. Supaya kami pastikan ease of doing business dan iklim investasi semakin mudah pasca pandemi,” terang Febrio.

Belanja pemerintah untuk pembangunan, kata Febrio, sangat mungkin berkurang setelah adanya Indonesia Investment Authority (INA). Sovereign Wealth Fund asli Indonesia itu menjadi instrumen yang bisa menarik investasi sekaligus mengurangi beban APBN untuk pembangunan infrastruktur.

Belum genap setahun dibentuk, INA memang sudah kebanjiran dana investasi.

Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir memastikan INA bakal menerima dana investasi Rp145 triliun dari Abu Dhabi Investment Authority (ADIA). Dari dalam negeri, ada Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan atau BP Jamsostek yang sudah menyatakan ketertarikan untuk menyuntikkan dana ke INA. (RCS)