Thailand Kembali Berupaya Mediasi Pergolakan di Myanmar

JAKARTA - Sebuah inisiatif kemanusiaan baru yang dipimpin Thailand bertujuan membuka jalan bagi pembicaraan antara kubu-kubu yang berperang di Myanmar yang dikuasai oleh militer. Hal itu disampaikan seorang pejabat senior Thailand, tiga tahun setelah kudeta memicu ketidakstabilan dan gelombang kekerasan di seluruh negara tersebut.

“Thailand berencana mendirikan zona aman kemanusiaan akhir bulan ini di perbatasannya dengan Myanmar, dekat persimpangan Mae Sot-Myawaddy, untuk mengirimkan makanan dan pasokan medis ke masyarakat lokal dan 20.000 orang yang terdampar akibat pertempuran,” kata Sihasak Phuangketkeow, wakil menteri luar negeri Thailand.

Sihasak menyatakan rencana ini akan memperkuat upaya oleh Asosiasi Bangsa-Bangsa Asia Tenggara yang terdiri dari 10 anggota, yang telah mencoba tanpa berhasil untuk memulai proses perdamaian antara militer dan musuhnya di antara pasukan etnis minoritas dan gerakan perlawanan bersenjata.

• 4 Rekomendasi Aplikasi di Google Play Store untuk Meningkatkan Produktivitas Anda
• WhatsApp Sedang Kembangkan Fitur Baru ‘Kontak Favorit’
• Taylor Swift Umumkan Album Baru 'The Tortured Poets Department' di Grammy Awards

Tujuan utamanya adalah untuk mengendalikan konflik dan membuka saluran dialog. “Kami tidak ingin melihat Myanmar yang semakin tidak stabil,” katanya, seraya menambahkan prosesnya harus efektif, kredibel, dan transparan.

Inisiatif tersebut, yang disetujui pekan lalu oleh menteri luar negeri ASEAN dan seorang perwakilan dari Myanmar, akan melibatkan Palang Merah Thailand dan Myanmar dalam pengiriman persediaan secara langsung di bawah pengawasan badan bantuan kemanusiaan ASEAN.

Myanmar telah terkunci dalam konflik sejak militer merebut kekuasaan pada tahun 2021, membalikkan satu dekade demokrasi tentatif dan reformasi. PBB mengatakan sedikitnya 2,6 juta orang mengungsi akibat pertempuran dan lebih dari 18 juta orang membutuhkan bantuan.

Rencana perdamaian ASEAN, yang disepakati oleh para jenderal Myanmar pada April 2021, belum berjalan, dengan frustrasi di blok tersebut tentang kurangnya komitmen junta. Inti dari rencana tersebut adalah dialog antara pasukan saingan, yang oleh para jenderal disebut teroris dan mereka menolak untuk terlibat.

Sihasak mengatakan rencana yang dipimpin Thailand dapat mengarah pada pembicaraan yang mencakup junta, kelompok etnis bersenjata, dan Pemerintah Persatuan Nasional bayangan yang bersekutu dengan milisi pro-demokrasi. Dia tidak mengatakan apakah junta telah menyetujui pembicaraan semacam itu.

Seorang juru bicara pemerintah militer tidak segera menanggapi permintaan komentar. “Semacam proses dialog harus dimulai mungkin setidaknya pada pertengahan tahun,” ujar Sihasak, tanpa menjelaskan lebih lanjut.

Thailand telah berkonsultasi dengan mitra internasional, termasuk tetangga Myanmar lainnya, India dan China.

• Utang Masyarakat di Pinjol Capai Rp60 Triliun pada Akhir 2023
• Jerman Mulai Terapkan 4 Hari Kerja, Ini Pemicunya
• BRI: 1,2 Juta Nasabah Holding Ultra Mikro Naik Kelas

“Ini tentang membuka jalan bagi Myanmar untuk sekali lagi terlibat kembali dan terlibat secara konstruktif dengan komunitas internasional,” katanya, dikutip dari Reuters, pada Selasa, 6 Februari 2024. “Ini adalah kesempatan untuk memulai dialog, dialog yang membangun.”