Tidak Hanya Kendaraan Listrik, BBG Juga Disarankan untuk Dapat Insentif Pemerintah

JAKARTA – Selain kendaraan listrik, kendaraan dengan Bahan Bakar Gas (BBG) juga disarankan untuk mendapat insentif karena memiliki tujuan yang sama dan mendorong optimalisasi target bauran energi nasional.

Pengamat Energi Iwa Garniwa, mengatakan, penggunaan energi terbarukan telah menjadi tuntutan global, termasuk di Indonesia sehingga wajar jika diperlukan insentif untuk merealisasikannya.

Meski begitu, Indonesia perlu untuk memiliki program sendiri yang lebih tepat sasaran dan terukur. Menyesuaikan dengan potensi yang ada di dalam negeri serta mempertimbangkan kemampuan dan daya beli masyarakat. 

”Tujuannya adalah ketahanan energi nasional yang didukung dengan kemandirian dan kedaulatan,” ujar Iwa kepada TrenAsia, Selasa, 20 desember 2022.

• Kaleidoskop 2022: Deretan Film yang Jadi Trending di Indonesia
• Dampak Pengesahan UU PPSK untuk Perbankan: BPR Bisa IPO!
• Dampak Pengesahan UU PPSK untuk Koperasi Simpan Pinjam: OJK Punya Wewenang Mengawasi

Iwa yang merupakan profesor serta Guru Besar Fakultas Teknik Elektro Universitas Indonesia (UI) ini menjelaskan, untuk menuju penggunaan kendaraan full listrik, dibutuhkan beberapa tahapan.

Ditambah lagi, saat ini ada sekitar 24 juta kendaraan roda empat serta sekitar 120 juta sepeda motor berbahan bakar minyak (BBM) yang perlu diperhatikan.

”Ketika kita langsung ke kendaraan listrik, itu semua mau diapakan? Jadi perlu transisi,” kata Iwa.

Pada saat yang sama, lanjut Iwa, Indonesia memiliki berbagai sumber energi ramah lingkungan yang bisa dioptimalkan pada fase transisi dimaksud.

Salah satunya adalah BBG yang programnya sudah sempat dijalankan namun belum masif, seperti program pemasangan converter kit gratis.

Selain pada kendaraan umum dan dinas, program sejenis juga telah dilakukan kepada ribuan nelayan di berbagai daerah.  

”Saya berpikir ada program yang bagus. Dari BBM ke BBG. Saya beberapa kali naik taksi di Korea Selatan saja ternyata pakai gas. Jadi penting untuk tidak semata-mata fokus ke satu program saja,” ungkap Iwa.

Iwa menambahkan, yang terpenting adalah tahapan dalam rangka mengurangi emisi. BBG tetap dalam konteks tersebut.

”Padahal (konversi BBM ke BBG) itu sudah bagus. Ini juga penting karena Indonesia perlu tetap berhati-hati mengejar target zero emisi. Kalau BBG dioptimalkan, benefit-nya jelas ada bagi negara,” ujarnya.

Dengan begitu, Indonesia tidak semata-mata melakukan konversi kendaraan dari BBM ke listrik yang dianggap ramah lingkungan, tapi juga mendapatkan manfaat dari optimalisasi sumber daya gas. 

”Ketersediaan BBG jelas ada. Kan kita juga eksportir BBG,” imbuhnya.

Ketua Asosiasi Perusahaan Liquid & Compress Natural Gas Indonesia (APLCNGI) Dian Kuncoro mengatakan, rencana pemerintah memberikan insentif atas pembelian kendaraan listrik semestinya juga diikuti dengan insentif kepada kendaraan berbasis BBG.

Selain infrastruktur kendaraan BBG sudah banyak tersedia, gas bumi merupakan salah satu sumber energi dengan cadangan paling besar di Indonesia.

"Penggunaan BBG juga punya tujuan untuk mendorong peralihan pada penggunaan energi bersih dan mengurangi ketergantungan pada BBM. Biaya konversi ke BBG juga lebih terjangkau antara 15 - 30 juta dan perawatannya juga jauh lebih mudah,” kata Dian

Untuk mendukung langkah transformasi ke BBG tersebut, pemerintah telah merealisasikan pembangunan berbagai infrastruktur pseperti Stasiun Pengisian Bahan Bakar Gas (SPBG) dan Mobile Regasifications Unit (MRU) di berbagai lokasi, khususnya di Jabodetabek.

"Sayangnya kebijakan itu tidak berjalan optimal karena pemerintah kurang total dan tuntas dalam mendorong peralihan ke BBG. Padahal banyak sekali angkutan umum yang sukses dan mampu mengefisiensikan biaya operasional dengan menggunakan BBG," imbuhnya.

Iwa menambahkan, Indonesia masih butuh optimalisasi energi eksisting. Bauran energi belum dilakukan secara optimal.

• Jangan Sembarangan, Ini Cara Tepat Meminjam Uang dari Saudara Agar Tidak Terjadi Permusuhan
• Digugat Rp3,1 Miliar, Ini Klarifikasi PTPP
• Dibayangi RUU KUHP, Angkasa Pura I: Tidak Ada Dampak kepada Pariwisata

Menurutnya, optimalisasi kendaraan listrik bisa dimulai dari daerah-daerah tertentu terutama yang kesulitan mendapatkan pasokan gas. Dengan begitu, pemerintah bisa sambil mengejar target bauran energi nasional.

”Saya setuju sekali dengan kendaraan listrik ini. Tapi saya khawatir dengan biayanya,” kata Iwa.

Iwa pun mengatakan bahwa rencana pemberian insentif sebesar Rp80 juta untuk pembelian mobil listrik dan Rp8 juta untuk pembelian sepeda motor listrik perlu dikaji lebih mendalam.

”Terutama dari sisi besarannya. Dasar hitungannya dari mana? Ini jadi kajian yang bagus juga sebenarnya.”

Pasalnya, menurut Iwa, ketika pemerintah memberikan insentif, harus ada keuntungannya selain tentu saja benefit berupa mengejar prinsip ramah lingkungan.