Tim Hukum Ganjar-Mahfud Soroti Pembagian Bansos Saat Pemilu

JAKARTA - Ketua tim hukum Ganjar-Mahfud, Todung Mulya Lubis, telah menyoroti pembagianbantuan sosial (bansos) yang dilakukan oleh pejabat, termasuk Presiden Joko Widodo (Jokowi). Todung menyebut, kejadian di mana presiden secara langsung membagikan bansos kepada warga hanya terjadi di Indonesia.

“Ini luar biasa, saya tidak pernah melihat presiden negara lain langsung menyampaikan bansos seperti itu,” ujar Todung saat skorsing sidang sengketa Pilpres 2024 di gedung MK Jakarta Pusat, pada Jumat, 5 April 2024.

“Bansosnya ada di banyak tempat tapi presiden menyalurkan langsung bansos itu. This is unpresidented and only in Indonesia,” tambahnya.

• Industri K-Pop Makin Moncer, BPM Entertainment Bakal Debutkan Grup Baru BADVILLAIN
• Tradisi Malam Selawe: Antusiasme Menyambut Lailatul Qadar di Gresik
• Saham MDKA dan MBMA Top Gainers LQ45 Kala IHSG Sesi I Ceria

Todung juga menyinggung kunjungan Presiden Jokowi ke Jawa Tengah sebanyak 24 kali selama masa Pilpres 2024. Hal ini juga menjadi salah satu pertanyaan yang diajukan hakim Mahkamah Konstitusi kepada menteri yang hadir dalam sidang tersebut.

“Tadi juga disebutkan kenapa sih banyak sekali kunjungan presiden ke Jateng? Jadi ini juga pertanyaan, jadi sasarannya siapa? 24 kali berkunjung ke Jawa Tengah menjelang pencoblosan,” ujar Todung.

Todung menantikan jawaban dari menteri terkait masalah tersebut setelah sidang dilanjutkan kembali.

“Karena di sini ada timing. Bansos itu nyampaikannya kapan dan ada isu ada pertanyaan kenapa bulan-bulan menjelang Pilpres begitu masif membagikan bansos. Kita menunggu jawabannya selengkap mungkin,” pungkasnya.

4 Menteri

Dalam sidang sengketa Pilpres yang berlangsung Jumat empat menteri untuk menjadi pemberi keterangan lain yang diperlukan Mahkamah Konstitusi (MK). 

Keempat menteri kabinet Indonesia Maju yang dihadirkan di persidangan antara lain Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, serta Menteri Sosial (Mensos) Tri Rismaharini.

Pada kesempatan itu Muhadjir menyebut, pelaksanaan program bansos oleh pemerintah sering dikaitkan dengan penyelenggaraan Pemilu 2024, namun dia menegaskan pemberian bansos telah direncanakan sejak awal pemerintahan Presiden Jokowi sebagai upaya pencegahan dan penghapusan kemiskinan ekstrem.

“Kami memahami apabila tugas dan fungsi kami untuk mengkoordinasikan, menyinkronkan, dan mengendalikan pelaksanaan program di lapangan kemudian dikait-kaitkan dengan pesta demokrasi beberapa waktu yang lalu,” ujar Muhadjir di hadapan delapan hakim konstitusi yang dipimpin Ketua MK Suhartoyo di Ruang Sidang Pleno MK, Jakarta.

• Saham BRPT hingga ASII Top Gainers LQ45 Saat IHSG Menghijau
• Chandra Asri (TPIA) Gandeng Perum Jasa Tirta II Soal Pemafaatan PLTS dan PLTA
• Airlangga Ungkap Dampak Penurunan Produksi Beras 5,88 Juta Ton Akibat El Nino

“Namun perlu kami tegaskan bahwa pelaksanan program-program tersebut di atas sudah direncanakan sejak awal untuk mencegah terjadinya kenaikan angka kemiskinan dan sekaligus menurunkannya dan serta menghapus kemiskinan ekstrem.”

Dia menyebutkan, pada Maret 2023, tingkat kemiskinan di Indonesia mencapai 9,36%, sementara targetnya antara 6,5 sampai 7,5%. Begitu pula dengan tingkat kemiskinan ekstrem pada Maret 2023 mencapai 1,12%, sementara targetnya adalah 0%. Meskipun demikian, angka kemiskinan ekstrem hanya turun sebesar 0,92%dari tingkat kemiskinan ekstrem pada tahun 2022, yang mencapai 2,04%.