Tingkatkan Kepatuhan Pajak 5 BUMN, DJP Gandeng MIND ID

JAKARTA – Direktorat Jenderal Pajak (DJP), Kementerian Keuangan menandatangani nota kesepahaman (MoU) terkait integrasi data perpajakan dengan holding usaha pertambangan Mining Industry Indonesia (MIND ID).

Kerja sama tersbeut diharapkan dapat meningkatkan kepatuhan pajak lima Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yaitu PT Antam Tbk, PT Bukit Asam Tbk, PT Freeport Indonesia, PT Inalum (Persero), dan PT Timah Tbk.

“Integrasi data merupakan bagian dari strategi kepatuhan berbasis kerja sama (cooperative compliance) yang saling menguntungkan bagi kedua belah pihak,” kata Dirjen Pajak, Suryo Utomo dalam sambutannya secara virtual, Jumat 4 September 2020.

• 11 Bank Biayai Proyek Tol Serang-Panimbang Rp6 Triliun
• PTPP Hingga Mei 2021 Raih Kontrak Baru Rp6,7 Triliun
• Rilis Rapid Fire, MNC Studios Milik Hary Tanoe Gandeng Pengembang Game Korea
• Anies Baswedan Tunggu Titah Jokowi untuk Tarik Rem Darurat hingga Lockdown
• IPO Akhir Juni 2021, Era Graharealty Dapat Kode Saham IPAC

Bagi wajib pajak, transparansi perpajakan dapat menurunkan beban kepatuhan dan risiko pemeriksaan atau sengketa di kemudian hari.

Sementara, integrasi data memberikan akses DJP terhadap data keuangan wajib pajak serta data transaksi yang dilakukan wajib pajak dengan pihak ketiga.

Dengan adanya data ini maka DJP dapat melakukan penelitian dan pengujian kepatuhan secara elektronik sehingga dapat mengurangi beban administratif terkait pemeriksaan dan juga potensi terjadinya keberatan dan banding.

Dengan demikian kerja sama ini meningkatkan efektivitas dan efisiensi pengumpulan penerimaan pajak.

Insentif Pajak

Direktur Utama MIND ID, Orias Petrus Moedak meminta DJP dapat memberikan fasilitas berupa insentif pajak kepada perusahaan holding di bawahnya.

Terkait hal itu, Suryo menyampaikan pihaknya terbuka atas insentif pajak. “Insentifnya bisa tidak kita periksa. Karena kalau diperiksa kan harus banyak persiapan,” tambah Suryo.

Intinya, DJP berharap para korporasi besar dengan administrasi pajak yang kompleks dapat segera mengikuti langkah transparansi perpajakan seperti yang telah dilaksanakan MIND ID.

Sehingga, prosesnya menjadi jauh lebih sederhana dan efisien sekaligus menurunkan risiko sengketa perpajakan.