Tingkatkan Literasi, Kemendikbudristek Dorong Akreditasi Tata Kelola Perpustakaan

JAKARTA - Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek) menyelenggarakan kegiatan Sosialisasi Akreditasi dan Aplikasi Sistem Penilaian Akreditasi Perpustakaan Indonesia (SiPAPI) guna memperkuat tata kelola perpustakaan khusus dan perpustakaan perguruan tinggi di bawah naungan kementerian itu.

Hal tersebut disampaikan Sekretaris Jenderal (Sekjen Kemendikbudristek, Suharti dalam acara Sosialisasi Akreditasi dan Aplikasi Sistem Penilaian Akreditasi Perpustakaan Indonesia (SiPAPI) di Jakarta, Rabu 6 September 2023.

Suharti mengatakan bahwa perpustakaan berperan sangat penting dalam peningkatan literasi di masyarakat. “Perpustakaan tidak seharusnya hanya menjadi tempat menyimpan buku tetapi juga harus merangkul masyarakat untuk menggiatkan berbagai program literasi,” ujar Suharti dikutip Jumat 8 September 2023. 

• 5 Cara Meningkatkan Literasi Keuangan Agar Anda Raih Kesejahteraan Finansial
• OJK Terbitkan Ketentuan Tata Cara Penyelenggaraan Perdagangan Karbon Melalui Bursa Karbon
• Japelidi : Bangun Sehatnya Dunia Maya Indonesia

Ia memaparkan bahwa kegiatan sosialisasi akreditasi perpustakaan merupakan kesempatan emas bagi pimpinan unit kerja, pimpinan perguruan tinggi, pustakawan, serta seluruh pemangku kepentingan perpustakaan untuk dapat belajar dan mempersiapkan diri dalam proses memenuhi akreditasi perpustakaan.

Ia juga menjelaskan bahwa saat ini Kemendikbudristek telah menerbitkan Surat Edaran Sekretaris Jenderal Nomor 20 Tahun 2023 tentang Sumber Informasi Pendukung Program Pembelajaran bagi Satuan Pendidikan. 

“Melalui edaran ini, diharapkan masyarakat dapat mengakses beragam bahan bacaan berkualitas melalui laman dan aplikasi yang menyajikan konten berkualitas secara gratis dengan mengakses sumber daya yang disediakan oleh Kemendikbudristek dan Perpusnas,” tutur Sesjen Suharti.

Sementara itu, Deputi Bidang Pengembangan Sumber Daya Perpustakaan, Perpustakaan Nasional (Perpusnas), Adin Bondar menjelaskan bahwa saat ini paradigma baru perpustakaan adalah menjadi ruang publik. Perpustakaan menjadi ruang bagi masyarakat untuk meningkatkan keterampilan hidup, berbagi pengalaman, hingga berpikir untuk memecahkan permasalahan. 

Oleh karena itu, perpustakaan menghasilkan tenaga perpustakaan yang terlatih dan memiliki kompetensi yang mampu untuk membantu masyarakat yang membutuhkan informasi dalam mewujudkan transformasi perpustakaan.

“Dengan perubahan paradigma tersebut, perpustakaan perlu melakukan terobosan-terobosan baru terutama pada perguruan tinggi yang sejalan dengan program Merdeka Belajar Kampus Merdeka. Oleh karena itu, ke depan Kemendikbudristek bersama Perpusnas perlu mendorong seluruh perpustakaan untuk mencapai standar perpustakaan nasional,” jelas Bondar.

Seiring dengan perkembangan zaman, Pelaksana tugas Kepala Biro Kerja Sama dan Hubungan Masyarakat (Plt. Kepala BKHM), Anang Ristanto, menyatakan bahwa Kemendikbudristek terus meningkatkan kualitas layanan perpustakaan. Saat ini, Kemendikbudristek memiliki dua jenis perpustakaan yaitu perpustakaan khusus dan perpustakaan perguruan tinggi.

“Guna memperkuat tata kelola perpustakaan di lingkungan Kemendikbudristek, baik itu perpustakaan khusus maupun perpustakaan perguruan tinggi akademik dan vokasi, Kemendikbudristek telah melakukan kerja sama dengan Perpustakaan Nasional, yang tertua dalam Perjanjian Kerja Sama (PKS) Nomor 09/VII/PKS/2023 tentang Penguatan Pengelolaan dan Layanan Perpustakaan di Lingkungan Kemendikbudristek dan Nomor 76/PKS/VII.2023 tentang Peningkatan Penyelenggaraan dan Pengelolaan Perpustakaan, dengan salah satu ruang ruang lingkup PKS tersebut adalah pelatihan dalam rangka akreditasi perpustakaan,” terang Anang Ristanto.

Akreditasi Bantu Peningkatan Mutu 

Masih dalam sumber yang sama, Sekjen Kemendikbudristek Suharti juga menyampaikan bahwa Kemendikbudristek menaungi ratusan perpustakaan yang berada di bawah koordinasi langsung. Perpustakaan tersebut terdiri atas perpustakaan perguruan tinggi negeri (akademik dan vokasi) serta perpustakaan khusus di unit kerja/Unit Pelaksana Teknis (UPT).

 “Dalam rangka menjamin kualitas mutu perpustakaan dalam melayani masyarakat, diperlukan suatu langkah penilaian kesesuaian, dalam hal ini adalah akreditasi perpustakaan,” tegas Suharti.

Akreditasi Perpustakaan adalah rangkaian kegiatan proses pengakuan formal yang dilakukan oleh Perpusnas untuk menetapkan bahwa suatu Perpustakaan telah memenuhi standar perpustakaan nasional. Akreditasi perpustakaan juga merupakan amanat dari Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan, dimana penyelenggaraan perpustakaan dilakukan sesuai dengan Standar Nasional Perpustakaan.

Saat ini terdapat 164.610 perpustakaan di Indonesia. Merujuk angka tersebut, terdapat 2.057 perpustakaan perguruan tinggi dan 6.552 perpustakaan khusus. Perpustakaan perguruan tinggi yang sudah terakreditasi berjumlah 558 perpustakaan dan sebanyak 1.499 perpustakaan statusnya belum terakreditasi. Sedangkan untuk perpustakaan khusus, sebanyak 179 perpustakaan yang sudah terakreditasi dan 6.373 perpustakaan belum terakreditasi.

Sosialisasi Akreditasi dan Aplikasi Sistem Penilaian Akreditasi Perpustakaan Indonesia (SiPAPI) diselenggarakan secara berani dengan peserta yang berasal dari perwakilan perpustakaan khusus dan perpustakaan perguruan tinggi negeri di lingkungan Kemendikbudristek, baik perguruan tinggi negeri akademik di bawah Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi maupun perguruan tinggi negeri vokasi di bawah Direktorat Jenderal Pendidikan Vokasi. Narasumber yang hadir mengetengahkan materi mengenai Sosialisasi Akreditasi, Standar Perpustakaan Khusus, Standar Perpustakaan Perguruan Tinggi, dan Pemanfaatan Aplikasi SIPAPI untuk Akreditasi Perpustakaan.

“Besar harapan agar seluruh (pengelola) perpustakaan di lingkungan Kemendikbudristek dapat mengikuti akreditasi perpustakaan dan memberikan dampak positif bagi peningkatan literasi masyarakat,” pungkas Suharti.