Tito Ancam Copot Kepala Daerah yang Gagal Tangani Inflasi

JAKARTA - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian memperingatkan pemerintah tak segan mencopot kepala daerah yang tidak mampu menangani inflasi di wilayahnya. Mereka yang performanya tidak bagus dapat digantikan Penjabat (Pj) kepala daerah sewaktu-waktu.

Hal itu seperti instruksi Presiden Joko Widodo (Jokowi) di Istana Negara beberapa waktu lalu. Tito mengaku telah beberapa kali mencopot dan mengganti kepala daerah karena tidak mampu menangani inflasi. “Ada beberapa yang sudah ganti dan saya akan konsisten melaksanakan itu,” ujar Mendagri, dikutip dari Antara, Senin 6 November 2023. 

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), tingkat inflasi tahunan pada Oktober 2023 adalah 2,56% atau terjadi peningkatan indeks harga konsumen (IHK) dari 112,75 pada Oktober 2022 menjadi 115,64 pada Oktober 2023. Terdapat 54 wilayah yang IHK-nya lebih tinggi dari inflasi nasional meskipun seluruh kota juga mengalami kenaikan.

BPS mencatat inflasi tertinggi berada di Kota Tanjung Pandan sebesar 5,43%. Kota lain dengan inflasi tertinggi lainnya adalah Sumenep dengan inflasi 5,29%, Merauke 4,89%, Luwuk 4,25%, Kotabaru 4,12%, dan Maumere 4,07%. Adapun wilayah dengan inflasi terendah tercatat berada di Jayapura sebesar 1,43%.

• Grab Indonesia dan OVO Donasi Rp3,5 Miliar untuk Gaza
• Industri Pengolahan jadi Tulang Punggung Ekonomi RI Kuartal III-2023
• Penimbunan dan Penyalahgunaan BBM Bersubsidi Marak Wilayah Maluku dan Papua

Sebelumnya, Presiden Jokowi telah mengumpulkan penjabat (pj) kepala daerah di Istana Negara, Senin 30 Oktober 2023. Terdapat 37 penjabat wali kota, 133 penjabat bupati, dan 23 penjabat gubernur se-Indonesia yang hadir dalam pengarahan tersebut.

Dalam kesempatan itu, Presiden Jokowi memberikan enam pesan yang harus dilakukan oleh Pj kepala daerah dalam menjalankan tugasnya. Salah satu hal yang diminta Presiden kepada para Pj kepala daerah yaitu agar pemerintah daerah melakukan intervensi dalam hal ekonomi apabila memiliki kemampuan. 

Hal itu supaya inflasi bahan pangan ini tidak semakin naik dan dapat dihentikan. Salah satu yang disinggung oleh Presiden Jokowi terkait penanganan inflasi. Presiden meminta agar para penjabat kepada daerah itu tidak ragu menggunakan anggaran tidak terduga untuk mengatasi inflasi. 

Apabila terdapat suplai suatu komoditas kurang, Presiden mengarahkan para Pj untuk mencarikannya ke daerah lain yang surplus. “Misalnya harga beras kok naik, cari stok di kabupaten yang memiliki surplus beras sehingga harga beras menjadi terkendali,” ujarnya.

Kemudian, Presiden juga meminta untuk mengalokasikan stimulus ekonomi dan bantuan sosial. Ia meminta para Pj kepala daerah itu mengeluarkan bantuan sosial seperti pasar murah sebagaimana yang telah dilakukan oleh pemerintah pusat.