Tito Minta Pemda Siapkan Dana Pemilu 60 Persen Tahun 2024

JAKARTA—Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian meminta pemerintah daerah (pemda) berancang-ancang menganggarkan APBD untuk Pemilu 2024. Setiap daerah wajib menyiapkan dana pemilu dengan rincian 40% pada tahun ini dan 60% pada tahun depan. 

“Nanti ada pengajuan dari masing-masing Bawaslu dan pihak terkait kepada kepala daerah. Setelah itu, ada verifikasi apakah usulan dana itu masuk akal atau tidak. Jika sudah rasional, baru masuk ke tahap selanjutnya,” ujar Tito dikutip dari Antara, Rabu, 25 Oktober 2023. 

Untuk persiapan pemilu, Tito meminta Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) menyediakan data daftar penduduk potensial pemilihan atau DP4. Data tersebut, imbuhnya, telah diserahkan ke Komisi Pemilihan Umum (KPU) sejak awal Desember 2022. 

Data itu kemudian diserahkan ke masing-masing provinsi, kabupaten dan kota. “Sehingga setiap daerah bisa menentukan jumlah pemilihnya, termasuk pemilih pemula,” jelas Mendagri. Sebelumnya, Kementerian Keuangan (Kemenkeu) telah mengalokasikan anggaran Pemilu 2024 mencapai Rp71,3 triliun. 

Dana itu diberikan sejak 20 bulan sebelum hari H pemilu, yaitu mulai tahun 2022 sampai tahun 2024. Menurut Kemendagri, anggaran pemilu kali ini naik hingga 178,2%. Anggaran pemilu sebelumnya tercatat Rp25,59 triliun. 

• Waduh! WhatsApp Tidak Lagi Berfungsi pada Versi Android Lama Ini
• Laba Bersih Indonesian Tobacco (ITIC) Kuartal III-2023 Turun 2,34 Persen
• BSI dan Semen Padang Kolaborasi Layanan Payroll Modern

Kemenkeu mengatakan ada tiga tahap penyaluran dana pelaksanaan pemilu. Tahun 2022, anggaran pemilu disalurkan sebesar Rp3,1 triliun. Kemudian tahun 2023 anggaran pemilu sebesar Rp30 triliun. Adapun tahun 2024 anggaran pemilu dialokasikan Rp38,2 triliun. 

Anggaran pemilu tahun depan telah disiapkan dalam APBN 2024 untuk penyelenggaraan satu putaran. Kemenkeu memastikan anggaran aman apabila Pilpres berlangsung dua putaran. 

Sebelumnya, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan realisasi anggaran pemilu tahun 2023 lewat Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) terserap Rp12,6 triliun dari pagu anggaran Rp23,8 triliun. 

Adapun realisasi melalui 14 kementerian dan lembaga terkait (K/L) terserap Rp1,4 triliun dari pagu anggaran Rp6,2 triliun. “Kami melihat bahwa pesta demokrasi tidak hanya soal KPU dań Bawaslu, tetapi 14 K/L juga memiliki peran,” ujar Sri Mulyani.