Wakil Presiden Taiwan William Lai
Dunia

Tolak Tunduk pada Beijing, Capres Taiwan Tidak Akan Ubah Nama Negaranya

  • Kandidat utama untuk menjadi presiden baru Taiwan, William Lai, menegaskan tidak memiliki rencana untuk mengubah nama resmi pulau tersebut. Hal itu menjadi simbol perlawanannya terhadap rongrongan China.
Dunia
Distika Safara Setianda

Distika Safara Setianda

Author

JAKARTA - Kandidat utama untuk menjadi presiden baru Taiwan, William Lai, menegaskan tidak memiliki rencana untuk mengubah nama resmi pulau tersebut. Hal itu menjadi simbol perlawanannya terhadap rongrongan China. 

Lai yang kini menjabat Wakil Presiden Taiwan menyatakan dalam banyak kesempatan bahwa dia tidak akan mengubah status quo. Menurut dia, Taiwan sudah merupakan negara independen yang disebut Republik China. Namun dia menegaskan hanya rakyat Taiwan yang dapat menentukan masa depan mereka.   

"Taiwan sudah menjadi negara berdaulat dan independen yang disebut Republik China (ROC). Ini bukan bagian dari Republik Rakyat China (PRC),” katanya dalam wawancara dengan lembaga berita Bloomberg. “ROC dan PRC tidak saling tunduk satu sama lain. Tidak perlu mendeklarasikan kemerdekaan. ROC (Taiwan) tidak tunduk pada PRC.”

Merujuk sejarah, pemerintah Republik China yang kalah melarikan diri ke Taiwan pada tahun 1949 setelah kalah dalam perang saudara dengan kaum komunis pimpinan Mao Zedong, yang mendirikan Republik Rakyat Tiongkok atau RRC. “Nama saat ini, sesuai dengan konstitusi kami, adalah Republik China,” kata Lai.

Presiden Taiwan Tsai Ing-wen juga telah menggunakan istilah Republik China (Taiwan) untuk menggambarkan negaranya. Lai juga akan melanjutkan hal tersebut.  “Tidak ada rencana untuk mengubah nama negara kami.”

Taiwan akan melakukan pemilihan Presiden pada bulan Januari. Presiden Tsai Ing-wen tidak dapat mencalonkan diri lagi setelah menjabat selama dua periode. William Lai muncul sebagai kandidat terkuat. 

Selama ini Beijing tidak menyukai Lai dan menyebutnya sebagai “pekerja praktis untuk kemerdekaan Taiwan”. China sendiri selama ini menganggap pulau yang diperintah secara demokratis itu sebagai bagian dari wilayahnya.