Top! Capaian Program Merdeka Belajar Kemendikbud Lewati Target

JAKARTA – Proses belajar siswa mengalami perubahan di masa pandemi. Aktivitas sekolah yang sebelumnya dilakukan lewat tatap muka, kini beralih secara daring.

Dirjen Guru dan Tenaga Kependidikan (GTK) Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) Irwan Syahrir mengungkapkan, situasi tersebut telah memaksa para tenaga pendidik untuk membentuk mindset baru terkait proses mengajar.

“Pola pikir yang baru ini diharapkan bisa menguatkan transformasi ke depan. Jadi, tidak hanya berkolaborasi, tetapi juga lebih berani dan terbuka menggunakan teknologi,” ungkapnya dalam acara daring Taklimat Media Awal Tahun Kemendikbud:  Capaian Tahun 2020 dan Sasaran tahun 2021, Selasa, 5 Januari 2021.

• Rilis Rapid Fire, MNC Studios Milik Hary Tanoe Gandeng Pengembang Game Korea
• Nvidia Tanam Uang Rp1,4 Triliun Demi Bangun Superkomputer
• Facebook Lakukan Pengujian, Oculus VR Bakal Tak Lagi Bebas Iklan

Kendati situasi yang dihadapi cukup menantang, kata dia, capaian program Merdeka Belajar 2020, khususnya pada guru dan tenaga kependidikan berhasil mencapai target yang ditetapkan.

Jumlah guru dan kepala sekolah yang mendapatkan peningkatan kompetensi, misalnya, mencapai 40.241 alias melebihi target 39.555 orang. Kemudian sertifikasi guru dan penataan tenaga kependidikan juga sesuai target, yakni masing-masing diikuti oleh 33.873 guru di 34 provinsi.

Adapun program Guru Belajar di masa pandemi, jumlah pendaftarnya mencapai 231.324 orang dari 45.233 komunitas. Irwan pun mengakui, jumlah tersebut melebihi ekspektasi yang telah ditetapkan.

“Ternyata antusiasme dari peserta sangat besar, terbukti dari banyaknya pendaftar mulai awal April 2020,” kata dia.

Tegaskan formasi CPNS Guru Tetap Ada

Selanjutnya terkait formasi calon pegawai negeri sipil (CPNS) bagi para guru, Irwan menegaskan ke depan kesempatan tersebut tetap ada. Menurutnya, kebijakan ini akan sejalan dan saling melengkapi dengan perekrutan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).

Ia pun mendorong agar para guru honorer serta lulusan Pendidikan Profesi Guru melamar formasi tersebut. Kinerja yang baik sebagai guru PPPK, jelasnya, ke depan akan menjadi pertimbangan tersendiri jika yang bersangkutan melamar menjadi CPNS.

“Kemendikbud terus berupaya memperjuangkan agar para guru memperjelas status dan meningkatkan kesejahteraannya,” kata dia.

• Anies Baswedan Tunggu Titah Jokowi untuk Tarik Rem Darurat hingga Lockdown
• Cegah Ledakan Kasus COVID-19, Pemerintah Geser dan Hapus Hari Libur Nasional Ini
• Penyaluran KPR FLPP: BTN Terbesar, Tiga Bank Daerah Terbaik

Diketahui, tahun ini pemerintah membuka kesempatan bagi para guru honorer, termasuk guru tenaga honorer kategori 2 (eks-THK-2) untuk mendaftar dan mengikuti ujian seleksi menjadi guru PPPK.

Kebijakan ini telah diumumkan Kemendikbud pada 23 November 2020 dan menjadi fokus Badan Kepegawaian Negara (BKN) pada tahun ini.

Adapun syarat yang harus dipenuhi untuk mendaftar PPPK, salah satunya adalah guru honorer K2 yang terdaftar dalam database BKN.

Di samping itu, guru honorer non-K2 sekolah negeri maupun swasta,harus masuk dalam data pokok pendidikan (Dapodik). Sementara untuk sertifikat pendidik, hal ini bukan menjadi syarat utama mendaftar PPPK.

Nantinya, setiap Pemerintah Daerah (Pemda) akan mengusulkan kebutuhan PPPK ke Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN-RB).

Oleh karena itu, setelah kebijakan PPPK diumumkan, Kemendikbud bersama KemenPAN-RB dan BKN gencar menggelar sosialiasi ke daerah-daerah untuk menjaring dan memetakan formasi guru PPPK yang dibutuhkan. (SKO)