Tren Istilah: Apa Itu Ekonomi Sosialis?

JAKARTA—Belum lama ini bursa saham dikejutkan dengan performa Vietnam yang memimpin kinerja indeks saham di ASEAN pada Januari 2023. Pada bursa saham pembuka tahun ini, VN-Index (Vietnam) melesat 10,9% (year to date/ ytd) yang mendorong posisi mereka ke peringkat satu. 

Mereka mengungguli PSEi (Filipina) yang meningkat 7,4% dan STI (Singapura) yang menguat 4,3%. Adapun Indonesia (IHSG) harus puas berada di peringkat kelima dari enam indeks saham asal ASEAN yang menjadi acuan dengan pertumbuhan 0,7%.

Melesatnya Vietnam di bursa saham bisa dibilang fenomena menarik karena negara tersebut menerapkan siste ekonomi sosialis. Ideologi komunis masih kental diterapkan, terutama di sektor politik. Meski demikian, Vietnam telah meliberalisasi sektor ekonomi tertentu dengan membuka pintu bagi investor asing, mengikuti jejak China.

Lalu apa itu sistem ekonomi sosialis? Bagaimana cara kerjanya? Ekonomi sosialis merupakan salah satu sistem ekonomi yang menjadikan pemerintah sebagai sentral dalam mengendalikan seluruh kegiatan ekonomi. Sistem tersebut memberikan pemerintah kuasa penuh dalam merencanakan, mengambil keputusan, hingga mengatur kebijakan terkait kepentingan rakyat.

• Ramai “Harpitnas” Jadi Libur Nasional, Ini Daftar Tanggal Merah Tahun 2023
• Mantap! Penerimaan Pajak Awal Tahun 2023 Tembus Rp162,23 Triliun
• Pemerintah Habiskan Rp141,4 Triliun pada Januari 2023, untuk Apa Saja?

Ekonomi sosialis juga berupaya menawarkan kesetaraan bagi seluruh lapisan masyarakat, baik itu miskin maupun kaya. Kehadiran sistem ekonomi sosialis tak lepas dari pemikiran Karl Marx dan Friedrich Engels. Mereka mengenalkan pendekatan ekonomi tersebut lewat buku berjudul The Communist Manfiesto.  

Dalam buku tersebut, mereka memberikan kritik terhadap penerapan sistem ekonomi kapitalis. Mereka menilai sistem ekonomi tersebut menimbulkan banyak masalah pada masyarakat seperti ketimpangan. Kehadiran kapitalisme yang awalnya ingin melepaskan diri dari dominasi gereja justru menghasilkan eksploitasi terhadap kaum buruh. 

Karl Marx menilai hak perseorangan harus dihapuskan agar tidak memunculkan golongan si kaya dan si miskin. Kemudian, alat produksi juga harus diatur negara agar seseorang tidak semena-mena mengeksploitasi kaum buruh.

Sistem ekonomi sosialis memandang keterlibatan pemerintah dalam kegiatan ekonomi akan membuat pemerintah lebih mudah mengawasi dan mengatur jalannya perekonomian untuk kesejahteraan rakyat. Kehadiran pemerintah juga diklaim dapat menghindarkan segala bentuk persaingan yang tidak sehat dan berdampak pada kesenjangan sosial.

Namun demikian, sistem ekonomi ini bukan tanpa masalah. Pertumbuhan ekonomi pada negara sosialis rata-rata berjalan lambat karena dominasi pemerintah dalam pasar. Selain itu, ekonomi sosialis berpotensi memunculkan diktator karena mereka menjadi satu-satunya pemilik kekuasaan di negara. Hal itu bisa berbahaya apabila ada penyalahgunaan kekuasaan oleh pemimpin