Trump Melunak, Perang Dagang dengan Kanada dan Meksiko Sebagian Ditangguhkan

JAKARTA - Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump memutuskan untuk menangguhkan penerapan tarif impor terhadap produk-produk dari Meksiko dan Kanada hingga 2 April 2023. Keputusan ini diambil setelah Trump berbicara dengan Presiden Meksiko Claudia Sheinbaum. 

Penangguhan tarif ini berlaku untuk semua produk yang tercakup dalam Perjanjian Amerika Serikat-Meksiko-Kanada (USMCA), yang menggantikan Perjanjian Perdagangan Bebas Amerika Utara (NAFTA).

“Barang yang sesuai dengan USMCA tidak akan dikenakan tarif untuk bulan berikutnya, hingga tanggal 2 April,” jelas Menteri Perdagangan Howard Lutnick dalam sebuah pernyataan di Washington dilansir Reuters, Jumat 7 Maret 2024.

Latar Belakang Kebijakan Tarif Trump

Pada tanggal1 Februari 2023, Trump menandatangani kebijakan baru yang memberlakukan tarif sebesar 25% untuk produk-produk dari Meksiko dan Kanada, serta tarif 10% untuk energi dari Kanada.

• Talangi Kopdes Merah Putih, Bank BUMN Butuh Rp375 Triliun
• INFO BMKG: Gempa 5.2 Magnitudo Guncang Luwu Timur, Pusat Gempa di Darat 19 Km Barat Laut
• Disertasi Bahlil Harus Direvisi, UI Jatuhkan Sanksi Berat kepada Promotor Doktoral

Kebijakan ini diberlakukan dengan alasan darurat nasional akibat krisis fentanyl, di mana Trump menuduh China menyuplai fentanyl ke AS melalui Meksiko dan Kanada. Namun, pada tanggal 3 Februari, tarif tersebut ditunda selama 30 hari dan baru akan berlaku efektif pada 4 Maret 2025.

Selain penangguhan tarif untuk Meksiko, tiga produsen mobil besar juga mendapatkan pembebasan tarif selama satu bulan. Menteri Perdagangan AS Howard Lutnick menyatakan bahwa pembebasan tambahan masih mungkin diberikan, tergantung pada perkembangan negosiasi antara AS dengan kedua negara tetangganya tersebut.

"Itu termasuk mobil, dan mobil adalah yang terdepan dalam hal ini, tetapi Kanada dan Meksiko juga telah melakukan pekerjaan yang baik dengan menawarkan lebih banyak pekerjaan untuk membuktikan kepada kita bahwa mereka akan mengurangi kematian akibat fentanil,"  tambah Howard.

Dampak pada Pasar dan Investor

Kanada, yang awalnya tidak termasuk dalam penangguhan tarif, akhirnya juga mendapatkan pembebasan setelah revisi kebijakan Trump. Namun, ketegangan antara AS dan Kanada masih terasa.

Perdana Menteri Justin Trudeau menegaskan bahwa Kanada akan terus menghadapi perang dagang dengan AS. Sebagai respons, Kanada menunda gelombang kedua tarif balasan senilai C$125 miliar (sekitar $87,4 miliar) terhadap produk AS hingga 2 April. Namun, produk energi Kanada tetap dikenakan tarif 10%.

Sementara itu, Meksiko mempertimbangkan tindakan ekonomi balasan jika tarif tetap diberlakukan setelah 2 April. Pemerintah Meksiko juga berupaya untuk menjaga hubungan dagang yang stabil dengan AS, mengingat kedua negara memiliki hubungan ekonomi yang sangat erat.

Kebijakan tarif Trump telah menimbulkan gejolak di pasar saham global. Investor khawatir bahwa penerapan tarif ini dapat memicu perlambatan ekonomi, terutama di tengah ketegangan perdagangan yang sudah terjadi antara AS dan China. Pasar saham AS dan global sempat mengalami penurunan signifikan setelah pengumuman kebijakan tarif awal pada Februari.

Trump juga menuding Perdana Menteri Kanada Justin Trudeau memanfaatkan isu tarif untuk kepentingan politik dalam negeri. Hingga saat ini hubungan antara kedua negara tetap tegang. Trudeau menegaskan bahwa Kanada tidak akan mundur dalam menghadapi tekanan perdagangan dari AS.

Selain Meksiko dan Kanada, China juga menjadi sorotan dalam kebijakan tarif Trump. AS telah memberlakukan tarif 20% pada semua impor dari China, dengan alasan yang sama terkait krisis fentanyl.

Namun, China menolak tekanan AS dan menyalahkan pemerintah AS atas penyalahgunaan narkoba di negaranya. Menteri Luar Negeri China Wang Yi memperingatkan bahwa AS tidak mungkin menekan China sambil berharap hubungan baik antara kedua negara dapat terjalin.

"Tidak ada negara yang dapat membayangkan bahwa mereka dapat menekan Tiongkok di satu sisi, sementara di sisi lain mengembangkan hubungan baik dengan Tiongkok," ujar Menteri Luar Negeri Wang Yi dalam sebuah pengarahan di Beijing pada hari Jumat, 7 Maret 2024.