Tuai Sorotan, Titiek Soeharto Jadi Garda Terdepan Gebuk Pagar Laut

JAKARTA - Sebagai Ketua Komisi IV DPR, Titiek Soeharto menjadi sorotan karena aksinya terkait pembongkaran pagar laut sepanjang 30,16 kilometer di Tangerang. Proyek yang kontroversial ini mendapat banyak perhatian karena dianggap merugikan lingkungan dan berdampak buruk pada masyarakat pesisir. 

Titiek hadir langsung dalam proses pembongkaran pagar laut yang dilakukan oleh Angkatan Laut menaiki tank amfibi. Selain terlibat langsung dalam pembongkaran, Titiek Soeharto juga berdiskusi dengan Menteri Kelautan dan Perikanan, Wahyu Sakti Trenggono, mengenai proyek pagar laut tersebut dalam kapasitasnya sebagai anggota DPR.

Berikut sederet aksi Titiek Soeharta kawal pembongkaran pagar laut

Tuntut Penggantian Biaya Pembongkaran Pagar Laut

Titiek Soeharto mendesak pihak-pihak yang bertanggung jawab atas pemasangan pagar laut untuk mengganti seluruh biaya pembongkaran. Menurutnya, anggaran besar yang dikeluarkan untuk pembongkaran ini tidak seharusnya menjadi beban negara, melainkan harus menjadi tanggung jawab penuh pihak yang melakukan pembangunan.

Dorong Penyelidikan Pihak Bertanggung Jawab

Dalam pernyataannya, Titiek meminta KKP untuk tidak ragu mengungkap siapa saja aktor utama di balik pemasangan pagar laut yang bermasalah. Ia menegaskan pentingnya keberanian dalam menghadapi tekanan, termasuk dari oligarki yang diduga terlibat dalam proyek tersebut.

• Laba 2024 Naik Double Digit, Simak Proyeksi Dividen dan Target Saham BBCA
• Melihat Teknologi Mengubah Tren Kesehatan Anak Muda
• Revisi UU Minerba Dinilai Cacat Prosedur dan Tak Perlu

Tekankan Transparansi Anggaran Patungan

Menanggapi penggunaan anggaran patungan untuk pembongkaran, Titiek menuntut transparansi mengenai jumlah dana yang digunakan dan sumbernya. Ia menegaskan bahwa dana publik harus dikelola dengan akuntabilitas tinggi agar masyarakat dapat memantau pengeluarannya.

Soroti Dampak pada Ekosistem Pesisir

Titiek menyoroti dampak negatif pemasangan pagar laut terhadap ekosistem pesisir yang rentan terhadap kerusakan. Ia menegaskan bahwa proyek semacam ini seharusnya didasarkan pada kajian lingkungan yang komprehensif untuk mencegah kerusakan yang lebih luas pada habitat pesisir.

Desak Regulasi Lebih Ketat

Sebagai langkah pencegahan, Titiek menyerukan perlunya regulasi yang lebih ketat terkait pembangunan infrastruktur di kawasan pesisir. Ia menyarankan adanya kajian dampak lingkungan yang wajib dilakukan sebelum proyek dimulai untuk memastikan keberlanjutan ekosistem pesisir.

Serukan Anti-Oligarki dalam Proyek Kelautan

Titiek menyebut pentingnya melawan dominasi oligarki yang sering kali terlibat dalam proyek besar, termasuk pemasangan pagar laut yang merugikan. Ia menegaskan bahwa kepentingan masyarakat pesisir harus diutamakan, bukan kepentingan kelompok tertentu yang mengutamakan keuntungan pribadi.

Komitmen Lindungi Masyarakat Pesisir

Sebagai Ketua Komisi IV DPR, Titiek berkomitmen untuk terus mengawal kebijakan yang berpihak pada masyarakat pesisir, memastikan mereka terlindungi dari dampak buruk proyek yang merugikan. Ia juga memastikan perlindungan terhadap kelestarian ekosistem laut Indonesia agar tetap terjaga untuk generasi mendatang.

• Laba 2024 Naik Double Digit, Simak Proyeksi Dividen dan Target Saham BBCA
• Melihat Teknologi Mengubah Tren Kesehatan Anak Muda
• Revisi UU Minerba Dinilai Cacat Prosedur dan Tak Perlu

Dorong Antisipasi Kasus Serupa

Titiek berharap agar kasus seperti pemasangan pagar laut ilegal dapat diantisipasi di masa depan melalui pengawasan yang lebih ketat dan evaluasi lebih awal. Ia mengingatkan perlunya pengawasan ketat di daerah rawan seperti Tangerang dan Bekasi agar tidak ada kasus serupa yang terulang.

Titiek menekankan pentingnya langkah preventif dengan memperketat pengawasan sejak dini agar masalah seperti ini tidak kembali terjadi. Pencegahan lebih baik daripada mengatasi masalah yang sudah terlanjur terjadi, terutama untuk melindungi ekosistem pesisir yang rapuh.

Identifikasi Masalah di Daerah Lain

Ia juga mengungkapkan bahwa masalah serupa dengan pemasangan pagar laut ilegal banyak ditemukan di daerah lain di Indonesia. Oleh karena itu, diperlukan tindakan proaktif dari pihak terkait untuk mengidentifikasi dan menyelesaikan masalah serupa di wilayah lainnya.

Titiek mendorong pemetaan masalah secara menyeluruh untuk memahami akar persoalan dan mencegah kejadian serupa di masa mendatang. Ia juga berharap agar kebijakan ke depan dapat lebih bijaksana dengan mempertimbangkan dampak lingkungan dan sosial.

Dorong Koordinasi Pengendalian Ruang Laut

Titiek mengusulkan koordinasi lintas kementerian dan pemerintah daerah dalam pengelolaan ruang laut untuk menghindari masalah serupa. Hal ini bertujuan untuk memastikan bahwa peraturan terkait benar-benar diterapkan dan diikuti oleh semua pihak yang terlibat.

Perbaikan Sistem Pengawasan

Titiek menyadari adanya kelemahan dalam sistem pengawasan ruang laut oleh KKP yang menyebabkan kejadian seperti pemasangan pagar laut. Ia mendorong penguatan anggaran serta revisi UU Kelautan untuk meningkatkan efektivitas pengawasan dan pengelolaan ruang laut secara lebih optimal.