UMKM Tetap Garda Terdepan Penyelamat Ekonomi dari Resesi

JAKARTA – Memasuki kuartal ketiga 2020, pemerintah terus mendorong pemulihan ekonomi dari sektor usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Sebab, UMKM memang masih menjadi sektor andalan di tengah ancaman resesi ekonomi global.

Peran besar UMKM dalam perekonomian nasional dilihat dari besarnya share UMKM terhadap produk domestik bruto (PDB) yakni mencapai 61% jika dilihat dari jumlah pelaku usahanya.

“Dalam rangka pemulihan ekonomi, Indonesia membutuhkan dunia usaha termasuk UMKM lokal untuk segera bangkit,” tutur Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto dalam keterangan tertulis, Sabtu, 22 Agustus 2020.

• 11 Bank Biayai Proyek Tol Serang-Panimbang Rp6 Triliun
• PTPP Hingga Mei 2021 Raih Kontrak Baru Rp6,7 Triliun
• Rilis Rapid Fire, MNC Studios Milik Hary Tanoe Gandeng Pengembang Game Korea
• Anies Baswedan Tunggu Titah Jokowi untuk Tarik Rem Darurat hingga Lockdown
• IPO Akhir Juni 2021, Era Graharealty Dapat Kode Saham IPAC

Tidak hanya itu, UMKM menyerap 97% tenaga kerja nasional. Menurut skala usahanya, UMKM mempekerjakan sekitar 116,9 juta orang pada tahun 2018 silam.

Oleh karena besarnya kontribusi UMKM, pemerintah memang membidik UMKM sebagai garda penekan laju pelambatan ekonomi atau bahkan mampu tumbuh pada kuartal III dan IV-2020.

Kinerja kuartal ketiga tahun ini sangatlah penting karena menjadi penentu resesi atau tidaknya Indonesia tahun ini.

Kuartal kedua lalu, pertumbuhan ekonomi Indonesia jeblok hingga minus 5,32%. Di kuartal pertama tahun ini, Indonesia hanya mampu tumbuh mencapai 2,97% saja, padahal rerata pertumbuhan ekonomi Indonesia berada di kisaran 5%.

Pada kuartal III ini, pemerintah menargetkan ekonomi bakal membaik sekitar minus 1% hingga tumbuh positif 1,2%. Untuk kuartal IV, pemerintah memprediksi pertumbuhan ekonomi Indonesia berada di zona positif 1,6% hingga 3,2%. 

Program Insentif

Untuk mewujudkan kinerja positif pada sisa semester tahun ini, pemerintah mengalokasikan anggaran untuk UMKM sebesar Rp123,46 triliun dari total biaya penanganan COVID-19 Rp695,20 triliun.

Adapun berbagai program insentifnya antara lain memberikan relaksasi kebijakan penundaan angsuran pokok kredit usaha rakyat (KUR) selama enam bulan dan penundaan sementara kelengkapan dokumen administrasi sampai dengan berakhirnya masa pandemi.

Selain itu, ada tambahan subsidi bunga KUR dari 6% selama 3 bulan dan 3% selama 3 bulan, menjadi sebesar 6% sampai dengan Desember 2020. Program ini bertujuan untuk menjaga likuiditas dan meningkatkan kemampuan UMKM terhadap akses pembiayaan.

Pemerintah juga memutuskan untuk menunda penetapan target penyaluran KUR sektor produksi tahun 2020 yang sebelumnya ditetapkan sebesar 60%.

Teranyar, pelaku usaha dapat menikmati skema KUR super mikro yang utamanya menyasar pekerja yang terkena pemutusan hubungan kerja (PHK) atau ibu rumah tangga yang menjalankan usaha produktif.

Dalam program ini, suku bunga KUR super mikro ditetapkan sebesar 0% sampai dengan 31 Desember 2020. Kemudian 6% setelah 31 Desember 2020 dengan jumlah kredit maksimum Rp10 juta.

Agunan pokok program ini adalah usaha atau proyek yang dibiayai KUR dan tidak diperlukan agunan tambahan. Pekerja terkena PHK dan ibu rumah tangga yang menjalankan usaha dapat memperoleh kredit lunak KUR super mikro. (SKO)