UMP 2023 Naik 10%, Konsumsi Rumah Tangga Bakal Jadi Penahan Resesi dan Inflasi

JAKARTA - Pemerintah baru saja menetapkan upah minimum provinsi (UMP) Indonesia 2023 di 10%. Pasalnya, kenaikan upah tersebut dapat menambah daya beli masyarakat pada 2023 di tengah ancaman inflasi dan resesi.

Pengamat ekonomi Ryan Kiryanto mengatakan, kenaikan kenaikan UMP 2023 akan menopang pertumbuhan ekonomi pada 2023.

"Karena konsumsi rumah tangga tetap akan tumbuh di atas 5% secara tahunan sehingga bisa menyangga pertumbuhan PDB tahunan Indonesia juga di atas 5%," ujar Ryan kepada TrenAsia.com, Senin, 5 Desember 2022.

• Jasa Marga Kebut Percepatan Konstruksi Jalan Tol Solo-Yogyakarta
• Perhatian! Besok Ada Perbaikan di Ruas Tol JORR
• Bukan China, RI Gaet Jepang untuk Kembangkan EBT hingga Bangun IKN

Sementara itu, dari sisi inflasi pasalnya akan bergerak turun seiring dengan kenaikan suku bunga acuan Bank Indonesia (BI). Saat ini, BI 7-day repo rate telah naik hingga 5,25% pada keputusan rapat dewan gubernur (RDG) BI 16-17 November 2022.

Menurutnya, kenaikan UMP 2023 tersebut untuk menyeimbangkan kenaikan inflasi sehingga perekonomian tetap tumbuh.

Walaupun begitu, resesi memang sedang dilanda di seluruh negara tak hanya di Indonesia. Meskipun Indonesia relatif terisolasi dari resesi karena kuatnya konsumsi rumah tangga domestik.

"Perekonomian Indonesia sangat bergantung pada konsumsi rumah tangga yang kontribusinya rata-rata tahunan sebesar 55% terhadap total PDB Indonesia," ujarnya.

Seperti diketahui, Badan Pusat Statistik (BPS) melaporkan produk domestik bruto (PDB) Indonesia tumbuh 5,72% pada kuartal III-2022 dibanding kuartal III-2021 (year-on-year/yoy).

Jika dirinci lagi, PDB komponen pengeluaran konsumsi rumah tangga tumbuh 5,39% (yoy) pada kuartal III-2022 serta memberi kontribusi terbesar, yakni 50,3% terhadap pertumbuhan PDB nasional.

Komponen pengeluaran konsumsi lembaga nonprofit rumah tangga (LNPRT) tumbuh 6,09% (yoy). Pengeluaran LNPRT ini berkontribusi sebesar 1,15% terhadap PDB.

Komponen pengeluaran konsumsi pemerintah pada kuartal III-2022 mengalami kontraksi 2,88% (yoy) dengan kontribusi 7,57%, komponen pembentukan modal tetap bruto (PMTB) tumbuh 4,96% (yoy) dengan kontribusi 28,55%, lalu komponen ekspor barang dan jasa tumbuh 21,64% (yoy) dengan kontribusi 26,23%.

Kemudian komponen dikurangi impor barang dan jasa tumbuh 22,98% (yoy) pada kuartal III-2022, dengan kontribusi sebesar 21,65% terhadap PDB nasional.

Sementara itu, BI memprediksi pertumbuhan ekonomi 2022 diprakirakan tetap bias ke atas dalam kisaran proyeksi Bank Indonesia pada 4,5-5,3%. Pertumbuhan ekonomi pada 2023 diprakirakan tetap tinggi didorong oleh permintaan domestik serta kinerja ekspor yang tetap positif di tengah risiko lebih dalamnya perlambatan perekonomian global.