Uni Eropa Masih Berselisih Soal Aturan Fiskal Baru

JAKARTA - Menteri Keuangan Uni Eropa mendekatkan diri untuk mencapai kesepakatan mengenai aturan fiskal Uni Eropa yang baru pada Jumat, 8 Desember 2023. Hal ini etelah mereka menjalani delapan jam pembicaraan terus-menerus.

Meski demikian, mereka membutuhkan lebih banyak waktu dan mungkin pertemuan lain untuk mencapai kesepakatan. Hal itu diungap dua pejabat yang dekat dengan pembicaraan tersebut.

Prancis dan Jerman masih berselisih tentang bagaimana cara mempertahankan investasi ketika defisit anggaran melebihi batas Uni Eropa. Sementara negara-negara lain, yang terbagi dalam dua kubu di belakang Paris dan Berlin, berselisih mengenai isu-isu termasuk laju minimum pengurangan utang tahunan.

• UOB Indonesia Resmi Akuisisi Bisnis Consumer Banking Citibank Indonesia
• Tiga Indikator Penting untuk Tingkatkan Produktivitas Pertanian
• Mangkir Pemeriksaan KPK, Eddy Hiariej Ngaku Sakit

“Mereka telah menyimpulkan untuk malam ini,” kata seorang diplomat Uni Eropa, dikutip dari Reuters, Jumat, 8 Desember 2023. “Saya mengerti ada kemajuan yang baik, tetapi mereka membutuhkan konsultasi lebih lanjut dari sudut pandang politik dan hukum.”

Reformasi aturan, yang mendukung mata uang euro dengan menetapkan batasan utang pemerintah sebesar 60% dari PDB dan defisit sebesar 3%, diperlukan karena lonjakan utang publik setelah pandemi COVID-19 membuat kerangka kerja yang ada menjadi tidak realistis.

Pemerintah Uni Eropa juga harus menemukan cara agar peraturan tersebut memungkinkan investasi publik yang besar yang diperlukan untuk melawan perubahan iklim, sebuah tantangan yang tidak ditangani oleh sistem lama.

Reformasi yang sedang dibahas adalah untuk meringankan persyaratan konsolidasi fiskal saat ini dengan menawarkan jalur pengurangan utang yang dibuat khusus untuk setiap negara selama empat hingga tujuh tahun bersama dengan insentif untuk berinvestasi.

Prancis dan Jerman menyepakati 90% dari perubahan yang direncanakan. Negara-negara lain sedang bekerja untuk menyelesaikan masalah, termasuk ukuran penyangga keamanan fiskal guna mencegah pelanggaran batas pinjaman UE dan penegakan aturan yang lebih baik.

“Kepresidenan Spanyol di Uni Eropa akan merefleksikan pada hari Jumat tentang bagaimana bergerak maju dan gagasan untuk menyelenggarakan pertemuan tambahan yang potensial dari para menteri keuangan Uni Eropa,” ujar diplomat itu.

Pejabat kedua yang dekat dengan pembicaraan tersebut mengatakan pertemuan lain mungkin akan diadakan pada bulan Desember, karena pemerintah ingin menyelesaikan diskusi di antara mereka sendiri tahun ini.

Waktu mendesak karena aturan baru harus mendapatkan persetujuan dari Parlemen Eropa saat ini yang akan dibubarkan pada bulan April sebelum pemilihan Eropa pada bulan Juni. “Kami sedang menuju pertemuan lain seminggu setelah pertemuan berikutnya,” tukas pejabat kedua.

• Jerman Mulai Bangun Kapal Perang Terbesarnya
• Permintaan Sewa Apartemen Akan Meningkat pada 2024
• Dorong Produktivitas, Pemerintah Salurkan Rp8,5 Triliun untuk Peremajaan Kelapa Sawit

Kesepakatan tentang aturan baru di antara pemerintah pada bulan Desember kemungkinan tidak akan mempengaruhi sikap fiskal zona euro tahun depan karena hal itu telah diputuskan dalam rancangan anggaran nasional 2024, yang disiapkan berdasarkan pedoman Uni Eropa sebelumnya.

Tetapi, aturan baru ini penting bagi investor obligasi dan kredibilitas koordinasi fiskal Uni Eropa karena Bank Sentral Eropa membutuhkan kebijakan fiskal untuk membantu melawan inflasi.