Uni Eropa Siapkan Perluasan Sanksi ke Bisnis Milik Militer Myanmar

JAKARTA – Uni Eropa (UE) tengah menyiapkan perluasan sanksi kepada militer Myanmar dengan mentargerkan bisnis yang mereka miliki.

Mengutip Reuters, bedasarkan diplomat internal dan dua dokumen dari Uni Eropa, setiap menteri luar negeri UE kemungkinan akan menyepakati hal tersebut pada 22 Maret 2021.

UE memberlakukan sanksi tersebut kepada militer Myanmar karena tindakan kasarnya kepada para demonstran serta permasalahan kudeta militer yang terjadi sejak 1 Februari 2021.

• 11 Bank Biayai Proyek Tol Serang-Panimbang Rp6 Triliun
• PTPP Hingga Mei 2021 Raih Kontrak Baru Rp6,7 Triliun
• Rilis Rapid Fire, MNC Studios Milik Hary Tanoe Gandeng Pengembang Game Korea

Uni Eropa menargetkan sanksi pada perusahaan yang menghasilkan pendapatan atau memberikan dukungan keuangan pada militer Myanmar.

UE juga akan targetkan sanksi atas bisnis dari konglomerat militer, sehingga investor dan bank dari Uni Eropa tidak bisa berbisnis dengan mereka.

Bisnis tersebut seperti Myanmar Economic Holdings Limited (MEHL) dan Myanmar Economic Corporation (MEC).

Kekuasaan konglomerat militer tersebut tersebar di berbagai sektor ekonomi mulai dari manufaktur, kuliner, hotel, telekomunikasi, hingga perbankan.

Mereka ialah pembayar pajak terbesar di Myanmar dan sering mencari perkongsian dengan perusahaan asing sejak Myanmar membuka diri dalam liberalisasi ekonomi.

Sanksi baru Uni Eropa itu masih dalam persiapan minggu ini, mengikuti keputusan pemerintah Amerika Serikat yang mentargetkan kepentingan ekonomi militer Myanmar.

Dalam dokumen itu juga disebutkan UE akan membekukan aset dan larangan berpergian kepada para pejabat militer dan aparat yang bersikap kasar kepada para demonstran kudeta.