Untuk Atasi Banjir, Pemerintah akan Audit Pemanfaatan Tanah

JAKARTA – Kementerian Agraria dan Tata Ruang (ATR)/Badan Pertahanan Nasional (BPN) tengah berupaya mengaudit pemanfaatan ruang dan tanah untuk mengatasi persoalan banjir.

Direktur Jenderal Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Penguasaan Tanah Budi Situmorang menyatakan tahun 2020 Kementerian ATR BPN sedang kejar-kejaran dengan waktu untuk mengaudit daerah yang terdampak banjir dari hulu hingga hilir.

“Daerah-daerah resapan sudah mulai tertutup oleh bangunan-bangunan, permukaan tanah terus menurun, drainase juga tidak jalan” kata Budi di Kantor Kementerian ATR BPN, Jakarta, Selasa (25/02).

Selain itu, Budi juga mengatakan bencana banjir datang dari sejumlah persoalan di hulu. Seperti di Puncak yang sebagian besar lahannya sudah disulap menjadi villa.

“Villa di sana kan besar-besar, dan hanya 20% yang boleh dijadikan lahan komersil sesuai ketentuan tata ruang. Kalau lebih dari itu, kami bongkar,” jelasnya.

Kementerian ATR BPN tengah bersinergi dengan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) untuk melakukan rencana penanaman kembali. Nantinya, Pengelola villa akan diberikan hak pakai untuk mengelola lahan kosong di sekitarnya dengan menanam pohon-pohon.

Kemudian, Kementerian ATR BPN juga berkolaborasi dengan Direktorat Jenderal Sumber Daya Air (SDA) Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), serta developer, dan swasta untuk mengatasi banjir.

“Di daerah tengah, Seperti Bogor, Depok, dan sekitarnya, disana kan banyak situ, danau, waduk jumlahnya mulai berkurang. Kita sedang berupaya untuk disertifikatkan supaya tidak berkurang,”

Menurut Budi, hal tersebut penting untuk mengurangi dampak yang lebih besar dari banjir. “Jadi ada parkir air. Selama ini kan tidak ada parkir air, terobos aja sampai Jakarta,” katanya.

Sementara untuk Jakarta, terdapat sejumlah tempat yang perlu diidentifikasi lagi karena tidak memiliki sertifikat. “Ada tempat yang mau kita bongkar. Karena sesuai UU nomor 24 tahun 2007. Pemerintah bisa mencabut hak kalau untuk penyelenggaraan bencana,” tandas Budi.