Untuk Persulit Biden, Trump akan ‘Banjiri’ Iran dengan Sanksi

WASHINGTON- Pemerintahan Presiden Donald Trump bermaksud untuk “membanjiri” Republik Islam Iran dengan sanksi, menjelang pelantikan Joe Biden pada 20 Januari 2021. Hal ini dilakukan untuk mempersulit Presiden baru dari Partai Demokrat Joe Biden untuk kembali ke kesepakatan nuklir 2015 yang telah ditinggalkan oleh Trump pada 2018.

Sebagaimana dilaporkan Axios, mengutip dua sumber Israel yang tidak disebutkan namanya pemerintahan Trump sekarang berusaha untuk mencapai rencana tersebut dengan berkoordinasi dengan Tel Aviv dan negara-negara Teluk lainnya.

Utusan Gedung Putih untuk Iran, Elliott Abrams, pada Minggu 9 November 2020 dilaporkan tiba di Tel Aviv dan bertemu dengan perdana menteri Israel, Benjamin Netanyahu, dan Penasihat Keamanan Nasional negara Timur Tengah, Meir Ben-Shabbat, untuk membahas rencana sanksi potensial.

• 11 Bank Biayai Proyek Tol Serang-Panimbang Rp6 Triliun
• PTPP Hingga Mei 2021 Raih Kontrak Baru Rp6,7 Triliun
• Rilis Rapid Fire, MNC Studios Milik Hary Tanoe Gandeng Pengembang Game Korea
• Anies Baswedan Tunggu Titah Jokowi untuk Tarik Rem Darurat hingga Lockdown
• IPO Akhir Juni 2021, Era Graharealty Dapat Kode Saham IPAC

Abrams juga akan bertemu dengan Menteri Pertahanan Israel Benny Gantz dan Menteri Luar Negeri Gabi Ashkenazi pada Senin, untuk memberi tahu mereka tentang niat Trump  itu.

Tujuan dari upaya terakhir Trump dikatakan sebagai upaya untuk mempersulit pemerintahan Biden untuk mengembalikan Amerika ke perjanjian Joint Comprehensive Plan of Action (JCPOA) 2015, yang dikenal sebagai kesepakatan nuklir Iran dan awalnya dinegosiasikan selama masa jabatan Presiden Barack Obama. Trump secara sepihak menarik Washington keluar dari kesepakatan itu pada 2018.

Axios mengatakan bahwa pemerintahan Trump, yang didorong oleh diplomat dan dinas keamanan Israel, telah mempersiapkan selama beberapa minggu terakhir berbagai entitas Iran yang dapat terkena sanksi tambahan.

“Tujuannya adalah memberikan sanksi sebanyak mungkin terhadap Iran hingga 20 Januari,” kata salah satu sumber Israel, dikutip oleh outlet tersebut.

Untuk memenuhi rencana tersebut, Abrams mengatakan dalam beberapa hari terakhir bahwa Gedung Putih kemungkinan akan menjatuhkan sanksi baru ke Teheran setiap minggu, hingga hari terakhir Trump di Oval Office.

Sumber-sumber Israel menyatakan bahwa sanksi yang direncanakan mungkin tidak terkait dengan program nuklir Iran, karena akan mudah bagi kepresidenan Biden untuk membatalkannya begitu dia bergerak untuk membuat Washington kembali ke dalam perjanjian JCPOA. Sebaliknya, pemerintahan Trump berencana untuk menghubungkan sanksi dengan program rudal balistik Iran, catatan hak asasi manusia, dan tuduhan dukungan Teheran untuk kelompok teror.

Tujuan Abrams berikutnya, setelah Tel Aviv, adalah Abu Dhabi dan Riyadh, sekutu utama pemerintahan Trump di Teluk, dengan tujuan yang sama – untuk membahas sanksi tambahan terhadap Teheran.

Axios juga mengklaim bahwa Menteri Luar Negeri Amerika Mike Pompeo diperkirakan akan tiba di Tel Aviv pada 18 November, dan kemungkinan akan mengunjungi negara bagian lain di kawasan itu untuk membahas sanksi pada menit-menit terakhir.

Biden, yang merupakan Wakil Presiden Obama pada saat kesepakatan nuklir Iran ditandatangani, secara luas diperkirakan akan mengubah pendekatan terhadap Iran dan program nuklirnya, termasuk menghidupkan kembali perjanjian 2015. Langkah tersebut dianggap oleh beberapa orang sebagai ancaman bagi Tel Aviv.

Pada hari Minggu, Menteri Luar Negeri Iran Javad Zarif mengatakan bahwa Teheran “mengulurkan tangannya” ke semua negara di kawasan dan siap untuk terlibat dalam dialog untuk mengakhiri ketegangan setelah Trump pergi.

“Trump telah pergi dan kami serta tetangga kami tetap tinggal. Bertaruh pada orang asing tidak membawa keamanan, dan mengecewakan. Kami mengulurkan tangan kami kepada tetangga kami untuk bekerja sama dalam mencapai kepentingan bersama masyarakat dan negara kami, ”tweet Zarif.