Untuk Tambal APBN 2021, Pemerintah Butuh Rp971,2 Triliun

JAKARTA – Dalam rancangan anggaran penerimaan dan belanja negara (RAPBN) 2021, pemerintah memproyeksikan defisit sebesar 5,5% dari produk domestik bruto (PDB) atau setara dengan Rp971,2 triliun.

Defisit ini tercatat lebih rendah dibandingkan dengan defisit 2020 yang mencapai 6,34% dari PDB atau Rp1.039,2 triliun.

“Pembiayaan defisit dilaksakan secara responsif mendukung kebijakan counter cyclical dan akselerasi pemulihan sosial ekonomi,” kata Presiden Joko Widodo, Jumat, 14 Agustus 2020.

Untuk merespons pandemi, dalam Undang-Undang Nomor 2/2020, pemerintah telah merelaksasi defisit APBN di atas 3% selama tiga tahun. Pada 2020, defisit APBN diperlebar menjadi 5,07%, kemudian meningkat menjadi 6% dari produk domestik bruto (PDB).

• 11 Bank Biayai Proyek Tol Serang-Panimbang Rp6 Triliun
• PTPP Hingga Mei 2021 Raih Kontrak Baru Rp6,7 Triliun
• Rilis Rapid Fire, MNC Studios Milik Hary Tanoe Gandeng Pengembang Game Korea
• Anies Baswedan Tunggu Titah Jokowi untuk Tarik Rem Darurat hingga Lockdown
• IPO Akhir Juni 2021, Era Graharealty Dapat Kode Saham IPAC

“Pelebaran defisit diperlukan untuk membiayai belanja negara dalam pemulihan kesehatan dan ekonomi pada saat pendapatan negara turun,” imbuh Presiden.

Proyeksi defisit anggaran ini berasal dari penetapan APBN 2021 sebesar Rp2.747,5 triliun. Sedangkan, pendapatan negara justru hanya diperkirakan mencapai Rp1.776,4 triliun.

Untuk menutup defisit, pemerintah akan terus menjaga kebijakan fiskal yang saat ini dilakukan guna menjaga rasio utang tetap terkendali. Selain itu, Presiden menyebut pemerintah akan meningkatkan efisiensi biaya utang.

Caranya, dengan melakukan pendalaman pasar, perluasan basis investor, penyempurnaan infrastuktur pasar surat berharga negara (SBN), mendorong penerbitan obligasi atau sukuk daerah dan melakukan diversifikasi.