BRICS
Nasional

Untung Rugi Bergabung BRICS, Keputusan Ada di Tangan Prabowo

  • Pengkajian dilakukan dengan cermat mengingat pentingnya BRICS sebagai blok ekonomi yang memiliki pengaruh besar terhadap arus perdagangan dan investasi global.

Nasional

more
Muhammad Imam Hatami

JAKARTA - Indonesia hingga saat ini belum memutuskan untuk bergabung dengan BRICS, meskipun undangan untuk bergabung telah disampaikan pada Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) BRICS ke-15 yang diadakan di Johannesburg, Afrika Selatan, pada bulan Agustus 2023. 

Kala itu, pemerintah Indonesia menyatakan keputusan tersebut akan diambil setelah melalui analisis mendalam mengenai manfaatdan resiko ekonomi yang dapat diperoleh dari keanggotaan di organisasi tersebut.

BRICS merupakan kelompok ekonomi yang fokus pada kerja sama antarnegara berkembang dan bertujuan untuk memperkuat posisi negara-negara anggotanya di kancah global. Indonesia, sebagai salah satu negara dengan ekonomi terbesar di Asia Tenggara, dinilai memiliki potensi besar jika bergabung dengan BRICS. Namun, hingga akhir masa pemerintahan Jokowi, Indonesia masih mempertimbangkan dampak positif dan negatif dari keputusan tersebut.

“Karena BRICS ini adalah organisasi didirikan untuk tujuan ekonomi. Oleh karena itu, kita mencoba untuk berhitung dari sisi ekonomi dulu, apakah kemanfaatannya cukup banyak sehingga kita akan memutuskan bergabung dengan BRICS,” ungkap Menteri Luar Negeri, Retno Marsudi, dalam rapat kerja bersama Komisi I DPR RI, di Senayan, Jakarta, Kamis, 5 September 2024.

Direktur Jenderal Kerja Sama ASEAN, Kementerian Luar Negeri, Sidharto R. Suryodipuro, menyatakan Indonesia masih dalam tahap pengkajian terkait keanggotaan di BRICS. Ia menegaskan Indonesia belum menolak untuk bergabung, tetapi juga belum membuat keputusan final. 

Pengkajian dilakukan dengan cermat mengingat pentingnya BRICS sebagai blok ekonomi yang memiliki pengaruh besar terhadap arus perdagangan dan investasi global.

“Indonesia sendiri masih mengkaji mengenai keanggotaan di BRICS. Jadi kalau dikatakan Indonesia menolak (bergabung) itu tidak benar, tetapi Indonesia masih terus mengkaji,” tegas Sidharto.

Selain itu, Indonesia juga harus mempertimbangkan kepentingan strategisnya di kawasan Asia Tenggara, khususnya dalam konteks kerja sama ASEAN.

Keputusan di Tangan Prabowo

Nantinya,setelah pemerintahan berganti, keputusan akhir terkait bergabung atau tidaknya Indonesia dengan BRICS akan berada di tangan pemerintahan baru yang dipimpin oleh Presiden Terpilih Prabowo Subianto. 

Retno telah menyampaikan masukan kepada Prabowo mengenai pentingnya keanggotaan di BRICS serta potensi manfaat yang bisa diraih.

"Keputusan akan ada di dalam pemerintahan yang akan datang, tetapi kami terus memberikan masukan kepada presiden terpilih mengenai masalah BRICS ini," terang Retno.

Retno mengonfirmasi bahwa ia telah melakukan briefing dengan Prabowo, termasuk membahas isu BRICS. Namun, hingga saat ini, belum ada pernyataan resmi dari pihak Prabowo mengenai sikapnya terhadap keanggotaan Indonesia di BRICS.

"Pada saat di awal-awal setelah penetapan presiden terpilih, saya memiliki kesempatan untuk bicara dengan Pak Prabowo, dan briefing mengenai BRICS ini termasuk yang saya sampaikan kepada beliau," tambah Retno.

Keputusan Indonesia mengenai BRICS menjadi salah satu isu strategis yang harus segera diputuskan oleh pemerintahan baru, mengingat pentingnya kerja sama ekonomi dan geopolitik di kawasan global yang semakin dinamis. 

Bergabung atau tidaknya Indonesia dengan BRICS akan mempengaruhi peta kekuatan ekonomi dunia, terutama dalam hubungan antara negara-negara berkembang dan kekuatan global lainnya.

Untung Rugi Bergabung

Keanggotaan dalam BRICS dapat memberikan berbagai keuntungan bagi Indonesia, seperti akses ke pasar besar dan berkembang di negara-negara anggota, serta potensi peningkatan investasi asing yang dapat mempercepat pertumbuhan ekonomi dan pengembangan infrastruktur. 

Selain itu, kerjasama ekonomi dan teknologi dengan negara-negara BRICS berpotensi mendukung transfer teknologi dan inovasi, serta memperluas hubungan diplomatik dan ekonomi Indonesia dengan negara-negara berkembang lainnya. 

Namun, ada beberapa tantangan yang perlu diperhatikan. Bergabung dengan BRICS dapat memicu potensi konflik atau persaingan dengan negara-negara anggota lainnya, yang mungkin mempengaruhi hubungan bilateral Indonesia dengan negara-negara tersebut. 

Selain itu, keanggotaan dalam BRICS mungkin menyebabkan isolasi dari aliansi atau kelompok ekonomi lain, seperti Kelompok G7, G8, dan G20, yang selama ini menjadi mitra penting Indonesia. 

Pemerintah perlu mengingat beberapa negara anggota BRICS memiliki ketegangan ekonomi dengan Amerika Serikat, yang dapat berdampak pada posisi strategis Indonesia di kancah global. 

Mengingat kompleksitas situasi ini, pemerintah Indonesia harus melakukan evaluasi mendalam tentang manfaat dan risiko yang terkait dengan keanggotaan BRICS sebelum membuat keputusan akhir.