Upah Minimum Provinsi (UMP) 2021: 5 Provinsi Naik dan 4 Daerah Tetap, Jatim dan Jogja Naik Paling Tinggi

JAKARTA – Meski Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah meminta tidak ada kenaikan upah minimum provinsi (UMP), namun sejumlah kepala daerah akhirnya menaikkan UMP 2021.

Menaker Ida Fauziyah meminta para Gubernur se-Indonesia agar menyesuaikan UMP 2021 sesuai Surat Edaran Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 11/HK04/X/2020 tentang Penetapan Upah Minimum 2021 akibat pandemi COVID-19.

“Kita minta UMP 2021 sama dengan UMP 2020,” katanya di Jakarta, dilansir Antara, Rabu, 28 Oktober 2020.

• Online Trends are Booming (Serial 1): Exploring the Drivers of Indonesia’s Digital Economy
• UGM Jadikan Wisma Kagama dan UC Hotel Sebagai Selter COVID-19
• Bangun Infrastruktur Baru, Google Perluas Layanan Cloud di India
• Bantu Start Up, Erick Refocusing Telkom dan Telkomsel
• Booming Tren Daring (Serial 5): SDM dan Infrastruktur Tertinggal, Perlindungan Data Tak Andal

Dari data yang dirangkum TrenAsia.com hingga Minggu, 1 November 2020, baru sembilan provinsi yang mengumumkan nominal UMP 2021. Tercatat, lima provinsi menaikkan UMP 2021 dan empat lainnya tetap seperti UMP 2020.

Provinsi Jawa Timur menjadi daerah yang menaikkan UMP tertinggi sebesar 5,65% dari tahun sebelumnya. Disusul oleh DI Yogyakarata yang mengerek UMP 2021 sebesar 3,54%.

Adapun, empat wilayah yang tidak menaikkan UMP 2021 adalah Riau, Sumatra Barat, Jawa Barat, dan Sulawesi Tenggara.

Seperti diketahui, UMP 2021 diminta untuk tidak naik dengan landasan Surat Edaran (SE) Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 11/HK04/X/2020 tentang Penetapan Upah Minimum tahun 2021 pada masa pandemi COVID-19.

Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal menegaskan akan menggelar aksi pada 9-10 November 2020. Buruh menuntut kenaikan upah minimum 2021 sebesar 8% di seluruh Indonesia dan menolak tidak adanya kenaikan upah minimum 2021.

Berikut daftar provinsi yang menaikkan UMP 2021:

1. Jawa Timur 5,65%

Gubernur Khofifah Indar Parawansa menetapkan kenaikan UMP 2021 sebesar 5,65% dari sebelumnya Rp1.768.000 menjadi Rp1.868.777. Keputusan penaikkan UMP lebih dari Rp100.000 itu sudah disepakati dalam rapat bersama Dewan Pengupahan pekan lalu.

“Dewan Pengupahan melaporkan kepada saya. Akhirnya diputuskan bahwa ada kenaikan UMP sebesar Rp100.000, atau setara 5,65 persen dari UMP sebelumnya,” ujarnya.

Khofifah menambahkan, keputusan tersebut ditetapkan dalam Surat Keputusan Gubernur Jatim Nomor 188/498/KPTS/013/2020 tentang UMP Jatim 2021 yang ditandatangani pada 31 Oktober 2020.

2. DI Yogyakarta 3,54%

Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) Sri Sultan Hamengkubuwono X memutuskan menaikkan besaran UMP Yogyakarta 2021 menjadi Rp1.765.000 atau naik 3,54% dari besaran UMP DIY 2020 sebesar Rp1.704.608.

“Gubernur DIY menetapkan Upah Minimum Provinsi Tahun 2021 sebesar Rp1.765.000 dan berlaku mulai 1 Januari 2021,” kata Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi DIY Aria Nugrahadi dalam keterangan resmi.

Besaran UMP DIY 2021 itu ditetapkan melalui Keputusan Gubernur DIY Nomor 319/KEP/2020 yang ditandatangani Sri Sultan HB X pada 31 Oktober 2020.

Ia mengatakan keputusan Gubernur DIY menaikkan UMP 2021 mempertimbangkan rekomendasi dari hasil pertemuan Dewan Pengupahan DIY pada 30 Oktober 2020 yang dihadiri unsur pemerintah, pekerja/buruh, dan unsur pengusaha.

3. Jawa Tengah 3,27%

Gubernur Ganjar Pranowo memutuskan untuk menaikkan besaran UMP Jawa Tengah pada 2021 menjadi Rp1.798.979 atau naik sebesar 3,27% dari besaran UMP Jateng 2020 sebesar Rp1.742.015.

“Kami sudah menggelar rapat dengan berbagai pihak dan sudah mendengarkan masukan. Sudah kami tetapkan UMP Jateng tahun 2021 naik menjadi sebesar Rp1.798.979,12,” kata Ganjar.

Ganjar mengaku tidak menggunakan Surat Edaran Menteri Tenaga Kerja dalam menetapkan kenaikan UMP Jateng 2021, melainkan tetap berpegang teguh pada Peraturan Pemerintah Nomor 78 tahun 2015 Tentang Pengupahan.

Selain itu, pertimbangan lain adalah hasil rapat dengan Dewan Pengupahan, serikat buruh, dan Asosiasi Pengusaha Indonesia. Pihak-pihak tersebut, lanjut Ganjar, sudah diajak berbicara dan memberikan masukan-masukan.

“UMP Jateng 2021 ini tidak sesuai dengan Surat Edaran Menaker yang kemarin dikeluarkan, yang intinya menyampaikan tidak naik atau sama dengan UMP 2020. Perlu saya sampaikan bahwa UMP ini sesuai dengan PP 78 tahun 2015 tentang pengupahan yang mendasari pada pertumbuhan ekonomi dan inflasi. Dua hal ini yang coba kami pegang erat,” jelas dia.

4. DKI Jakarta 3,27%

Gubernur Anies Baswedan menetapkan besaran UMP 2021 sebesar Rp4,4 juta lebih, atau meningkat 3,27% dari tahun sebelumnya. Namun, catatannya adalah kenaikan hanya dilakukan oleh perusahaan yang tidak terdampak COVID-19.

“Jumlah tersebut mempertimbangkan nilai produk domestik bruto (PDB) dan inflasi nasional. Kenaikan UMP adalah sebesar 3,27% sesuai dengan PP Nomor 78 Tahun 2015 tentang pengupahan,” ujar Anies dalam keterangan resmi.

Anies mengatakan penetapan UMP sebesar Rp4.416.186,54 hanya berlaku bagi sektor usaha di Jakarta yang tidak terpukul pandemi COVID-19. Sedangkan, bagi usaha yang terkena dampak pandemi, UMP tidak mengalami kenaikan atau sama dengan 2020 yakni Rp4.276.349.

5. Sulawesi Selatan 2%

Gubernur Nurdin Abdullah memutuskan menaikkan UMP Sulawesi Selatan (Sulsel) sebesar 2% per 1 Januari 2020. Hal itu diakui tidak sejalan dengan saran Menaker untuk tidak menaikkan UMP pada masa pandemi COVID-19.

Menurut Peraturan Gubernur Sulses Nomor 14.15/X tanggal 27 Oktober 2020, tentang penetapan UMP 2021, kenaikan UMP 2% dari Rp3.103.800 menjadi Rp3.165.876 berlaku mulai 1 Januari 2021.

“Diminta para pengusaha untuk menaati keputusan ini,” kata Nurdin.

Dia menjelaskan, keputusan untuk menaikkan UMP tahun 2021 diambil berdasarkan hasil kajian Dewan Pengupahan dengan melibatkan asosiasi pengusaha dan serikat pekerja.

Berikut Daftar UMP Tiap Provinsi 2020:

Surat Edaran (SE) Menteri Ketenagakerjaan Nomor B-m/308/HI.01.00/X/2019 tanggal 15 Oktober 2019 tentang Penyampaian Data Tingkat Inflasi Nasional dan Pertumbuhan Produk Domestik Bruto Tahun 2019. Dalam SE itu, disebutkan kenaikan rata-rata UMP 2020 sebesar 8,51% yang berlaku untuk seluruh provinsi. Dalam surat edaran itu juga disebutkan, angka 8,51% didasarkan pada data inflasi nasional dan pertumbuhan ekonomi nasional 2019.

Provinsi	UMP 2019	UMP 2020
DKI Jakarta	Rp3.940.973	Rp4.276.349
Papua	Rp3.240.900	Rp3.516.700
Sulawesi Utara	Rp3.051.076	Rp3.310.722
Bangka Belitung	Rp2.976.705	Rp3.230.022
Papua Barat	Rp2.934.500	Rp3.184.225
Nangroe Aceh Darussalam	Rp2.916.810	Rp3.165.030
Sulawesi Selatan	Rp2.860.382	Rp3.103.800
Sumatera Selatan	Rp2.804.453	Rp3.043.111
Kepulauan Riau	Rp2.769.683	Rp3.005.383
Kalimantan Utara	Rp2.765.463	Rp3.000.803
Kalimantan Timur	Rp2.747.561	Rp2.981.378
Kalimantan Tengah	Rp2.663.435	Rp2.890.093
Riau	Rp2.662.025	Rp2.888.563
Kalimantan Selatan	Rp2.651.781	Rp2.877.447
Maluku Utara	Rp2.508.092	Rp2.721.530
Jambi	Rp2.423.889	Rp2.630.161
Maluku	Rp2.400.664	Rp2.604.960
Gorontalo	Rp2.384.020	Rp2.586.900
Sulawesi Barat	Rp2.369.670	Rp2.571.328
Sulawesi Tenggara	Rp2.351.870	Rp2.552.014
Sumatra Utara	Rp2.303.403	Rp2.499.422
Bali	Rp2.297.967	Rp2.493.523
Sumatra Barat	Rp2.289.228	Rp2.484.041
Banten	Rp2.267.965	Rp2.460.968
Lampung	Rp2.240.646	Rp2.431.324
Kalimantan Barat	Rp2.211.500	Rp2.399.698
Sulawesi Tengah	Rp2.123.040	Rp2.303.710
Bengkulu	Rp2.040.000	Rp2.213.604
Nusa Tenggara Barat	Rp2.012.610	Rp2.183.883
Nusa Tenggara Timur	Rp1.793.293	Rp1.945.902
Jawa Barat	Rp1.668.372	Rp1.810.350
Jawa Timur	Rp1.630.059	Rp1.768.777
Jawa Tengah	Rp1.605.396	Rp1.742.015
Yogyakarta	Rp1.570.922	Rp1.704.607