Upaya Pemerintah Berantas Hoaks Pemilu 2024 yang Makin Menjamur

JAKARTA - Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) menyiapkan tiga strategi dalam menghadapi dan memberantas penyebaran berita hoaks (bohong) menjelang pemilihan umum (Pemilu) tahun 2024. 

Hal itu sebagai respon atas meningkatnya penyebaran berita hoaks pada tahun 2023. Jika dibandingkan tahun sebelumnya, berita hoaks meningkat 10 kali lipat pada tahun ini.

Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Budi Arie menyebut ada tiga langkah strategi yang dipersiapkan. “Meningkatkan kesadaran masyarakat, menangani konten hoaks bekerja sama dengan aparat penegak hukum dan meningkatkan patroli siber,” ujar Budi Arie dalam keterangannya, Jumat, 27 Oktober 2023. 

Soal strategi pertama, Menkominfo bakal melakukan peningkatan kesadaran masyarakat tentang bahaya hoaks Pemilu. Selain itu, Kemenkominfo akan meningkatkan kesadaran masyarakat soal pentingnya memverifikasi informasi dari sumber yang dapat dipercaya.

Langkah kedua, Kemenkominfo akan bekerja sama dengan aparat penegak hukum dan penyelenggara platform media sosial untuk mengidentifikasi dan menangani penyebaran konten hoaks Pemilu. Hal ini sebagai langkah mengurangi berita hoaks di berbagai media sosial yang beroperasi di Indonesia.

• Penipuan Marak, Perbankan Didesak Audit Sistem Teknologi Informasi
• Ini Kegiatan Penggunaan Air Tanah yang Harus Izin Menteri ESDM
• 5 Persamaan Hwang Min-hyun dengan Perannya di My Lovely Liar

Strategi pamungkas, Kemenkominfo akan meningkatkan upaya patroli siber dan penerimaan aduan masyarakat terkait hoaks Pemilu. Budi menyebut strategi tersebut tidak dapat serta merta dapat menanggulangi hoaks pemilu tanpa peran serta masyarakat. 

“Masyarakat jangan sampai terpancing berita sensasional yang berpotensi memicu emosi dan mendorong tidak membagikan berita tanpa mengecek kebenaran terlebih dahulu,” ujar Budi.

Menkominfo menegaska masyarakat harus memastikan terlebih dahulu kebenaran dari suatu berita berdasarkan fakta, bukan hanya opini yang tidak bisa dipertanggungjawabkan. 

Budi juga meminta masyarakat untuk mengecek sebuah berita dari berbagai sumber dengan membandingkan judul yang mencolok dan kontroversional guna mengetahui kebenarannya.

Direktur Jenderal Aplikasi Informatika Kementerian Kominfo Semuel A. Pangerapan menyatakan masyarakat perlu mencari informasi dari sumber terpercaya khususnya dari media besar untuk menekan berita hoaks.

Pasalnya saat ini banyak berita hoaks yang dibuat melalui teknologi kecerdasan buatan atau artificial intelegence. “Kemarin mungkin teman-teman juga sudah melihat bahwa video Presiden tahun 2015 dilakukan editing menggunakan AI dan seolah-olah Presiden Jokowi mengucapkannya dalam bahasa Mandarin,” ujar Semuel.

• Mentan Rasa Sultan, Ini Harta Kekayaan Amran Sulaiman
• Laba Bersih Emiten Jagoan Lo Kheng Hong (CFIN) Meroket 856 Persen
• Kapasitas Produksi Motor Listrik Indonesia Capai 1,427 Juta Unit

Dirirnya juga berpesan kepada masyarakat agar berhati hati dalam menggunakan teknologi yang semakin canggih. Semuel menyebut para pembuat dan penyebar hoaks telah memanfaatkan kecanggihan teknologi tersebut untuk membuat konten yang mirip dengan aslinya. 

Berdasarkan data Kemenkominfo, terjadi peningkatan isu hoaks sebanyak 10 kali lipat. Pada tahun 2022 tercatat hanya terhadap 10 hoaks Pemilu, namun sepanjang Januari 2023 hingga 26 Oktober 2023 terdapat 91 isu hoaks Pemilu.

Dalam data itu tercatat pada bulan Oktober ini telah terdapat 21 kasus hoaks soal pemilu. Jumlah tersebut lebih banyak jika dibanding bulan September yang hanya 13 kasus dan bulan Agustus sejumlah 18 kasus. 

Kemenkominfo juga telah meminta take down sebanyak total 526 konten hoaks pemilu kepada aplikasi media sosial. Dari jumlah tersebut, baru 378 konten yang di take down oleh pihak terkait.