<p>Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati. / Dok. Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi </p>
Industri

Usai Dihajar Pandemi, Sri Mulyani Alihkan Pembangunan ke Ekonomi Berkelanjutan

  • Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mendorong agar pembangunan dilakukan dengan inovasi dan berkelanjutan.
Industri
Daniel Deha

Daniel Deha

Author

JAKARTA - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengungkapkan dampak pandemi COVID-19 terhadap perekonomian sangat besar. Untuk itu, Sri mengatakan, pembangunan akan dilakukan dengan transformasi inovasi serta beradapatasi dengan cara-cara baru.

"Saya berharap dalam dua tahun pandemi, kita terus merefleksi diri untuk mencari inovasi dan cara baru, berkolaborasi, berbagi ilmu untuk saling memberikan yang terbaik bagi Indonesia," katanya, Selasa, 19 Oktober 2021.

Selain itu, Sri mengatakan, selama pandemi COVID-19 ini pemerintah mulai mengarahkan pembangunan menuju ekonomi yang bekelanjutan.

Kementerian Keuangan juga mendorong pemanfaatan teknologi digital untuk melakukan transformasi baik dalam pelayanan publik maupun pembangunan.

"Kemenkeu juga harus menjadi institusi yang mampu membawa pembangunan Indonesia menjadi pembangunan yang berkelanjutan dengan bertransisi kepada pembangunan yang ramah lingkungan," katanya.

Dalam mendorong kebijakan transisi energi, pemerintah ingin menurunkan emisi karbon sebesar 29% dengan usaha sendiri atau 41% dengan kerjasama internasional.

Untuk mencapai target tersebut, pemerintah membutuhkan tidak hanya kebijakan tetapi juga pembiayaan dan akses teknologi.

"Ini akan menjadi salah satu tugas paling kritis bagi kita semua untuk dapat memberikan komitmen yang luar biasa untuk mengurangi CO2," paparnya.

Dia menambahkan, untuk mencapai target emisi karbon nol persen pada 2060, pemerintah sudah melakukan pengarusutamaan kebijakan perubahan iklim dalam program pembangunan nasional dengan disertai rencana aksinya.

Pemerintah juga sudah melakukan kalkulasi biaya untuk mengurangi emisi karbon sebagaimana yang tercantum dalam Paris Agreement 2015. Dalam hal ini, pemerintah juga mendorong keterlibatan pihak swasta.

Untuk itu, pemerintah juga tengah mengembangkan banyak instrumen investasi. Bukan hanya penerbitan green bond di dalam negeri maupun di luar negeri, tetapi Kemenkeu juga menciptakan bauran pembiayaan.

"Ini agar kami dapat menciptakan platform bagi sektor swasta, filantropi, dan lembaga multilateral untuk dapat berpartisipasi dalam pembiayaan," katanya.