
Usai Pangkas Anggaran Kementerian, Sri Mulyani Suntik MBG Rp100 Triliun
- Untuk mempercepat realisasi program, Presiden Prabowo Subianto meminta agar target penerima manfaat MBG, yang awalnya direncanakan tercapai pada akhir 2025, dapat dipenuhi lebih cepat, yakni pada September 2025.
Nasional
JAKARTA - Pemerintah berencana menambah anggaran Program Makan Bergizi Gratis (MBG) sebesar Rp100 triliun, jumlah tersebut akan meningkatkan total anggaran program ini menjadi Rp171 triliun. Menteri Keuangan Sri Mulyani memberikan sinyal persetujuan terhadap penambahan anggaran ini.
Nantinya jumlah tersebut dapat memperluas jumlah sentra penyediaan makanan bergizi dan diklaim dapat memberikan dampak ekonomi yang lebih luas bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di seluruh Indonesia.
“Apabila Program Makan Bergizi Gratis ini akan ditingkatkan, dari Rp71 triliun ditambahkan Rp100 triliun, bukan naik ke Rp100 triliun tapi jadi Rp171 triliun, maka jumlah sentra akan meningkat dan saya harap ini bisa menimbulkan efek berganda yang luar biasa bagi usaha kecil dan menengah di seluruh Indonesia,” terang Sri Mulyani kala menghadiri BRI Microfinance Outlook 2025 di Tangerang, Banten, Kamis, 30 Januari 2024.
Pada saat yang sama, pemerintah tengah melakukan efisiensi anggaran dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2025 yang totalnya mencapai Rp3.621,3 triliun.
Belanja yang tidak berdampak langsung pada masyarakat akan dipangkas, sementara program prioritas seperti MBG akan mendapatkan perhatian penuh. Sri Mulyani juga menegaskan pentingnya memastikan setiap pengeluaran anggaran berdampak positif langsung kepada rakyat.
“Tujuan dari program ini adalah untuk menjamin anak-anak Indonesia yang sekolah mendapatkan asupan gizi yang cukup, sehingga mereka mampu melakukan kegiatan belajar dengan baik,” tambah Sri Mulyani.
- Al-Sharaa Jadi Presiden Sementara Suriah, Rusia Mendapat Tuntutan Sulit
- Respons OJK Usai Kian Maraknya Serangan Siber di Jasa Keuangan
- Mengenal Prodia (PRDA), Emiten Kesehatan yang Rajin Tebar Dividen
Percepatan Target Penerima MBG
Untuk mempercepat realisasi program, Presiden Prabowo Subianto meminta agar target penerima manfaat MBG, yang awalnya direncanakan tercapai pada akhir 2025, dapat dipenuhi lebih cepat, yakni pada September 2025.
Untuk mencapai percepatan ini, tambahan anggaran sebesar Rp100 triliun diperlukan untuk memastikan distribusi makanan bergizi dapat menjangkau 82,9 juta orang di seluruh Indonesia.
Sri Mulyani juga mengarahkan Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK), yang mencakup OJK dan Bank Indonesia (BI), untuk memberikan dukungan penuh terhadap program ini.
Lembaga-lembaga keuangan diminta untuk memberikan akses kredit kepada perusahaan yang terlibat dalam penyediaan makanan bergizi. Hal ini akan membantu perusahaan-perusahaan tersebut memenuhi kebutuhan modal kerja dan produksi yang diperlukan untuk memenuhi target distribusi MBG.
Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Dadan Hindayana, mengungkapkan bahwa tambahan anggaran Rp100 triliun merupakan langkah penting untuk mempercepat implementasi program MBG sesuai arahan Presiden Prabowo.
“Karena Pak Presiden ingin melakukan percepatan-percepatan, maka dibutuhkan tambahan biaya. Pak Presiden bertanya kepada kami, berapa kalau September mulai dilaksanakan untuk 82,9 juta? Kami sampaikan tambahan Rp100 triliun,” papar Dadan dalam acara Rampinas PIRA di Jakarta, dikutip Kamis, 30 Januari 2024.
Dadan menegaskan bahwa pemerintah akan memastikan tata kelola program tetap berjalan dengan baik dan efektif, dengan tetap menjaga kualitas serta akuntabilitas distribusi makanan bergizi.
- Al-Sharaa Jadi Presiden Sementara Suriah, Rusia Mendapat Tuntutan Sulit
- Respons OJK Usai Kian Maraknya Serangan Siber di Jasa Keuangan
- Mengenal Prodia (PRDA), Emiten Kesehatan yang Rajin Tebar Dividen
Pangkas Pos Anggaran Kementrian/Lembaga
Sebelumnya Sri Mulyani telah menginstruksikan efisiensi anggaran pada 16 pos belanja Kementerian/Lembaga (K/L) sesuai dengan Instruksi Presiden No. 1 Tahun 2025.
Total penghematan yang diharapkan dari kebijakan ini mencapai Rp256,1 triliun dari anggaran belanja pemerintah. Ketentuan efisiensi ini tidak berlaku untuk belanja pegawai dan bantuan sosial, serta tidak mencakup pinjaman, hibah, dan Surat Berharga Syariah Negara (SBSN).
Selain itu, K/L diwajibkan untuk menyampaikan rencana efisiensi kepada DPR dan melaporkannya kepada Kementerian Keuangan serta Direktorat Jenderal Anggaran (DJA) sebelum 14 Februari 2025.