Usulan BEM SI Kerakyatan: Potong Gaji Pejabat untuk Danai Program MBG

JAKARTA – Koordinator Pusat BEM Seluruh Indonesia (BEM SI) Kerakyatan, Satria Naufal, mengusulkan pemotongan gaji serta tunjangan pejabat Kementerian dan anggota DPR-RI.

Hal itu sebagai salah satu langkah untuk mendukung pembiayaan program prioritas pemerintah Presiden Prabowo Subianto, yaitu Makan Bergizi Gratis (MBG). Ia menilai pengorbanan nyata dari para pejabat negara sangat diperlukan untuk memastikan keberlanjutan program tersebut.

“Saya mengusulkan agar pemerintah serius mempertimbangkan pemotongan gaji dan tunjangan pejabat Kementerian serta anggota DPR-RI untuk membantu pembiayaan program MBG. Masyarakat membutuhkan komitmen dan aksi nyata dari para pejabat, bukan hanya mengandalkan rakyat biasa yang sering kali menjadi pihak paling terbebani,” ungkap Satria Naufal melalui pernyataan tertulis yang diterima awak media, dikutip Senin, 27 Januari 2025. 

• 11 Perayaan Tahun Baru Imlek di Penjuru Dunia
• LK21-Oppadrama Ilegal, Berikut 5 Rekomendasi Situs Nonton Drama yang Aman
• Perkiraan Setlist Konser NCT 127 di Jakarta Februari 2025

Tantangan Anggaran untuk Program MBG

Menurut Satria, alokasi anggaran sebesar Rp 71 triliun dari APBN saat ini hanya mampu mendanai program MBG selama enam bulan. Hal ini menjadi sorotan utama yang menuntut adanya solusi jangka panjang yang sistematis dan manusiawi.

Ia juga menegaskan bahwa pengalihan anggaran dari sektor strategis lainnya, seperti pendidikan, harus dihindari. 

“Kami dengan tegas menolak jika anggaran untuk program MBG ini diambil dari sektor-sektor strategis seperti pendidikan. Indonesia membutuhkan pemerataan pendidikan, jaminan kesehatan, dan pemenuhan kebutuhan primer lainnya yang tidak kalah penting. Jangan sampai fokus hanya pada makan siang sementara isu-isu besar lainnya terabaikan,” tambahnya.

Baca Juga: Siswa di Sukoharjo Keracunan, Bagaimana SOP MBG?

Usulan Alternatif Pendanaan

Satria juga menyoroti wacana yang meminta pemerintah daerah untuk menyisihkan sebagian Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) guna mendukung program MBG. Menurutnya, langkah ini tidak sepenuhnya adil, mengingat tidak semua daerah memiliki kemampuan fiskal yang sama.

“Mengandalkan APBD untuk mendanai program ini perlu dipertimbangkan dengan matang. Hanya daerah dengan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang besar yang mungkin mampu melaksanakannya. Sementara itu, banyak daerah lainnya menghadapi berbagai tantangan seperti jalan rusak, fasilitas umum yang tidak memadai, hingga tingginya angka putus sekolah. Jangan sampai pembangunan daerah dikorbankan hanya untuk satu program,” jelas Satria.

• LK21-Oppadrama Ilegal, Berikut 5 Rekomendasi Situs Nonton Drama yang Aman
• Milik 2 Perusahaan dan Pribadi, Ada 263 Sertifikat HGB di Wilayah Pagar Laut Tangerang
• Trio Saham Bank BUMN: BMRI, BBNI, dan BBRI Terus Melejit, Tapi Sampai Kapan?

Pentingnya Evaluasi Teknis dan Non-Teknis

Lebih lanjut, Satria menekankan perlunya evaluasi mendalam terhadap aspek teknis dan non-teknis pelaksanaan program MBG. Ia mengingatkan agar alokasi dana yang besar tidak disalahgunakan atau tidak tepat sasaran.

“Pemerintah harus memberikan perhatian serius terhadap evaluasi teknis program MBG. Selain itu, feedback dari masyarakat juga perlu didengar dan dipertimbangkan. Jangan sampai mereka yang menyampaikan kritik justru merasa terancam atau direpresi. Aduan masyarakat, meskipun terlihat kecil, bisa memberikan masukan berharga untuk perbaikan program ini di masa depan,” ujar Satria.

Harapan untuk Pemerintah

Usulan pemotongan gaji dan tunjangan pejabat sebagai bentuk pengorbanan demi keberhasilan program MBG diharapkan dapat mendorong terciptanya kebijakan yang lebih adil dan berkeadilan sosial. Pemerintah juga diharapkan dapat mempertimbangkan masukan dari berbagai pihak untuk menciptakan solusi yang tidak hanya efektif tetapi juga berkelanjutan dalam menjalankan program ini.