Usulan Perdamaian Indonesia Ditolak Mentah-Mentah Ukraina

SINGAPURA-Indonesia mengusulkan sejumlah poin untuk menyelesaikan perang  di Ukraina, tetapi segera usulan itu ditolak mentah-mentah oleh Kyiv.

Format perdamaian disampaikan Menteri Pertahanan Prabowo Subianto dalam pertemuan pertahanan Shangri-La Dialogue di Singapura Sabtu 3 Juni 2023.

Usulan yang disampaikan Menhan  termasuk penerapan gencatan senjata, membentuk zona demiliterisasi dengan mundur 15 kilometer dari posisi depan masing-masing pihak, serta melakukan referendum di wilayah Ukraina yang diduduki Rusia.

Menhan menambahkan bahwa referendum PBB harus diadakan untuk memastikan secara objektif keinginan mayoritas penduduk di berbagai wilayah yang disengketakan.

“Saya mengusulkan Shangri-La dialog untuk mencari bentuk deklarasi sukarela yang mendesak Ukraina dan Rusia untuk segera memulai perundingan damai,” kata Prabowo.

• Cara Mempersiapkan Anak Remaja Anda untuk Bekerja
• 5 Kunci Mengatur Stres Menurut Ahli
• Makan Malam Bisa jadi Sarana Parenting, Ini yang Bisa Diajarkan pada Anak

Ukraina segera menolak usulan tersebut.  Menteri pertahanan Ukraina Oleksii Reznikov, yang menghadiri KTT dua hari tersebut dengan tegas menolak usulan tersebut. Dia menyebut proposal Indonesia aneh. “Ini  terdengar  seperti rencana Rusia. Bukan  rencana Indonesia.  Kami  tidak membutuhkan mediator ini datang kepada Ukraina dengan rencana aneh ini,” katanya.

Juru bicara luar negeri Ukraina Oleg Nikolenko juga menolak rencana itu. Dia  mengingatkan kembali bahwa posisi Ukraina adalah Rusia harus menarik pasukan dari teritorial Ukraina.

Nikolenko mengatakan Rusia telah melakukan tindakan agresi dan menduduki teritorial Ukraina. Dan setiap proposal gencatan senjata memberi kesempatan pasukan Rusia untuk  memperkuat diri.

Dia menyatakan tidak ada teritorial yang dipersengketakan antara Ukraina dan  Rusia untuk mengadakan referendum di sana.  “Dalam wilayah yang diduduki, tentara Rusia melakukan kejahatan perang, kejahatan terhadap kemanusiaan dan genosida. Rusia kini berusaha dengan segala cara  yang mungkin untuk mengganggu serangan balasan Ukraina,” katanya. Rusia membantah tuduhan Ukraina tentang kejahatan perang dan genosida. 

Usulan Indonesia itu menyusul lawatan Presiden Joko Widodo ke Moskow dan Kyiv beberapa waktu lalu. Dalam pertemuan itu  Jokowi menawarkan untuk menjadi mediator antara kedua pemimpin dan memulai kembali pembicaraan damai.

Indonesia memberikan suara mendukung resolusi PBB yang mengutuk invasi Rusia ke Ukraina, tetapi belum menerapkan sanksi ekonomi terhadap Moskow.

Berbicara dalam panel diskusi yang sama, Wakil Presiden Komisi Eropa Joseph Borrell Fontelles juga mengkritik usulan Indonsia. Dia mengakui  jika dukungan militer untuk Ukraina berhenti perang akan segera berakhir. Namun itu berarti  kedaulatan Ukraina akan jatuh ke tangan agresi luar.

“Kita perlu membawa perdamaian ke Ukraina,” tetapi itu harus menjadi “perdamaian yang adil, bukan perdamaian penyerahan,” kata Borrell, mengomentari usulan Indonesia.

Presiden Ukraina Volodymr Zelenskyy sendiri sudah mengusulkan rencana perdamaian yang terdiri dari 10 poin. Rencana itu mengimbau Rusia untuk menarik seluruh pasukannya dari Ukraina. Kepala penasihat diplomatik Ihor Zhovkva mengatakan Ukraina tidak tertarik dengan gencatan senjata yang mengunci keuntungan teritorial Rusia.