Usung Konsep 'Smart Forest City', Jokowi: 70 Persen IKN Harus Area Hijau

JAKARTA -- Presiden Joko Widodo memiliki visi untuk menjadikan ibu kota negara (IKN) Nusantara sebagai peletak dasar atau prototipe pembangunan kota ramah lingkungan. Hal ini sejalan dengan komitmen transisi menuju energi terbarukan guna mencapai target emisi nol bersih yang dicanangkan dua tahun terakhir.

Dalam upaya tersebut, Jokowi mengatakan bahwa pembangunan IKN Nusantara dengan total anggaran Rp501 triliun akan mengusung konsep smart forest city. 

Ini adalah sebuah wilayah kota yang mengintegrasikan teknologi informasi dan komunikasi untuk mempertinggi efisiensi, memperbaiki pelayanan publik, dan meningkatkan kesejahteraan warga dengan didominasi oleh kawasan hijau.

"Konsep besarnya adalah smart forest city, banyak hijaunya dan banyak hutannya. Semuanya dikelola dengan teknologi modern, baik transportasi, baik sistem pengairan, baik sistem kelistrikan, baik infrastruktur komunikasi, baik pelayanan publik," kata Jokowi dalam Peresmian Kantor Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Nasdem, di Jakarta, Selasa, 22 Februari 2022.

• Pemerintah akan Revisi Kembali Aturan JHT Sesuai Permenaker Tahun 2015
• Ditopang Proyek BSD City, Bumi Serpong Damai (BSDE) Bidik Marketing Sales Rp7,7 Triliun di 2022
• Jurus Bumi Serpong Damai (BSDE) Kejar Penjualan Rp7,7 Triliun

Kepala Negara menjelaskan bahwa sekitar 70% dari kawasan IKN merupakan area hijau. Tidak hanya itu, 80% kendaraan yang dipakai warga menggunakan transportasi publik sehingga penggunaan kendaraan pribadi diminimalisir. IKN, lanjut Jokowi, juga akan memprioritaskan pejalan kaki dan sepeda guna menekan emisi karbon.

"Kemudian juga 80 persen lebih nanti akan menggunakan energi hijau, yaitu dari hydropower yang ingin kita bangun di Sungai Kayan, Kalimantan Utara," imbuhnya.

Jokowi menambahkan dari lahan seluas 256 ribu hektare (Ha) yang disiapkan untuk IKN Nusantara, hanya sekitar 50 ribu Ha yang dipakai, dan sisanya seluas 200 ribu Ha akan dibiarkan sebagai hutan hijau.

"Ekosistem hutan yang ada sekarang ini ada beberapa yang sudah rusak, justru akan kita rehabilitasi atau kita perbaiki. Jadi jangan sampai ada sebuah anggapan bahwa kita ke sana untuk merusak hutan," katanya.

Dalam upaya menjadikan IKN Nusantara sebagai Kota Layak Huni, pemerintah juga akan membangun tempat persemaian bibit atau nursery yang dapat menghasilkan sekitar 20 juta bibit setiap tahun pada tahap pertamanya.

Proyek persemaian tersebut akan dikoordinasi oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK).

"Yang kita kedepankan memang sebuah kota yang sangat ramah lingkungan," imbuhnya.

Jokowi pun kembali menegaskan alasan pemerintah memindahkan ibu kota negara ke Kalimantan Timur. Menurut dia, gagasan pemidahan IKN sebetulnya sudah dicetus oleh Presiden Soekarno dan kemudian pernah dilontarkan oleh Presiden Soeharto.

Soekarno pernah berencana memindahkan ibu kota ke Palangkarya pada tahun 1957. Sementara Soeharto juga ingin memidahkan ibu kota ke Jonggol, Jawa Barat.

Ide dasar pemidahan ibu kota negara ke Kaltim, kata dia, adalah untuk mendorong pemeratan dan pertumbuhan yang Indonesia-sentris.

Saat ini, sebanyak 56% populasi penduduk Indonesia terkonsentrasi di Pulau Jawa, begitu juga dengan 58% produk domestik bruto (PDB). Tak hanya ketimpangan pertumbuhan ekonomi, ketimpangan infrastruktur antarwilayah juga masih terjadi.

"Sekali lagi, perpindahan ini adalah untuk pemerataan, baik pemerataan infrastruktur, pemerataan ekonomi, dan juga keadilan sosial," ungkap mantan Walikota Solo.