<p>Gedung Bank Indonesia</p>
Nasional

Utang Luar Negeri Indonesia Melandai Jadi Rp6.057,4 Triliun di Kuartal I-2022

  • Kepala Departemen Komunikasi dan Direktur Eksekutif BI Erwin Haryono menyatakan perkembangan tersebut disebabkan oleh penurunan posisi ULN sektor publik (Pemerintah dan Bank Sentral) dan sektor swasta.
Nasional
Yosi Winosa

Yosi Winosa

Author

JAKARTA -Posisi utang luar negeri (ULN) Indonesia pada akhir kuartal I-2022 tercatat sebesar US$411,5 miliar atau Rp6.057,4 triliun (kurs Rp14.720 per dolar AS). Angka ini turun dibandingkan dengan posisi kuartal IV-2-21 sebesar US$415,7 miliar atau Rp6.119,3 triliun. 

Kepala Departemen Komunikasi dan Direktur Eksekutif BI Erwin Haryono menyatakan perkembangan tersebut disebabkan oleh penurunan posisi ULN sektor publik (Pemerintah dan Bank Sentral) dan sektor swasta. 

“Secara tahunan, posisi ULN kuartal I-2022 mengalami kontraksi sebesar 1,1% (yoy), lebih dalam dibandingkan dengan kontraksi pada triwulan sebelumnya yang sebesar 0,3% (yoy),” kata dia dalam website resmi dikutip Kamis, 19 Mei 2022.

Dirinci, ULN Pemerintah pada kuartal I-2022 sebesar US$196,2 miliar, turun dari posisi sebelumnya sebesar US$200,2 miliar. Secara tahunan, pertumbuhan ULN Pemerintah mengalami kontraksi sebesar 3,4% (yoy), lebih dalam dibandingkan dengan kontraksi pada triwulan sebelumnya yang sebesar 3,0% (yoy). 

Penurunan terjadi seiring beberapa seri Surat Berharga Negara (SBN) yang jatuh tempo, baik SBN domestik maupun SBN Valas, serta adanya pelunasan neto atas pinjaman yang jatuh tempo selama periode Januari hingga Maret 2022, yang sebagian besar merupakan pinjaman bilateral. 

Di samping itu, volatilitas di pasar keuangan global yang cenderung tinggi turut berpengaruh pada perpindahan investasi pada SBN domestik ke instrumen lain, sehingga mengurangi porsi kepemilikan investor nonresiden pada SBN domestik. 

Penarikan ULN pemerintah masih diutamakan untuk mendukung belanja prioritas Pemerintah, termasuk upaya penanganan Covid-19 dan program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN). 

Dukungan ULN Pemerintah dalam memenuhi kebutuhan belanja prioritas hingga bulan Maret 2022 antara lain mencakup sektor jasa kesehatan dan kegiatan sosial (24,6% dari total ULN Pemerintah), sektor jasa pendidikan (16,5%), sektor administrasi pemerintah, pertahanan, dan jaminan sosial wajib (15,1%), sektor konstruksi (14,2%), serta sektor jasa keuangan dan asuransi (11,7%). Posisi ULN Pemerintah relatif aman dan terkendali mengingat hampir seluruh ULN memiliki tenor jangka panjang dengan pangsa mencapai 99,9% dari total ULN Pemerintah.

Sementara ULN swasta pada kuartal I-2022 tercatat sebesar US$206,4 miliar, turun dari US$206,5 miliar pada kuartal sebelumnya. Secara tahunan, ULN swasta terkontraksi 1,8% (yoy), lebih dalam dibandingkan dengan kontraksi pada triwulan sebelumnya sebesar 0,6% (yoy). 

Perkembangan tersebut disebabkan oleh pembayaran pinjaman luar negeri dan surat utang yang jatuh tempo sehingga ULN lembaga keuangan (financial corporations) dan perusahaan bukan lembaga keuangan (nonfinancial corporations) terkontraksi masing-masing sebesar 5,1% (yoy) dan 1,0% (yoy). 

Berdasarkan sektornya, ULN swasta terbesar bersumber dari sektor jasa keuangan dan asuransi; sektor pengadaan listrik, gas, uap/air panas, dan udara dingin; sektor industri pengolahan; serta sektor pertambangan dan penggalian, dengan pangsa mencapai 76,6% dari total ULN swasta. ULN tersebut tetap didominasi oleh ULN jangka panjang dengan pangsa mencapai 76,0% terhadap total ULN swasta. 

Struktur ULN Indonesia sendiri tetap terkendali, tercermin dari rasio ULN Indonesia terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) yang tetap terjaga di kisaran 33,7%, menurun dibandingkan dengan rasio pada triwulan sebelumnya sebesar 35,0%. 

Selain itu, struktur ULN Indonesia tetap sehat, ditunjukkan oleh ULN Indonesia yang tetap didominasi oleh ULN berjangka panjang, dengan pangsa mencapai 87,9% dari total ULN.