Utang Luar Negeri Indonesia Triwulan II 2023 Sentuh Rp6.081 Triliun

JAKARTA – Bank Indonesia (BI) melaporkan posisi Utang Luar Negeri (ULN) Indonesia pada akhir triwulan II 2023 tercatat sebesar US$396,3 miliar atau sekitar Rp6.081 triliun (kurs Rp15.345 per dolar AS). Angka tersebut turun dibandingkan posisi ULN akhir triwulan I 2023 sebesar US$403,2 miliar atau setara Rp6.187 triliun. 

Secara tahunan, ULN Indonesia mengalami kontraksi pertumbuhan 1,4%. Angka tersebut melanjutkan kontraksi pada triwulan sebelumnya yakni 1,9%. Kontraksi pertumbuhan tersebut utamanya bersumber dari penurunan ULN sektor swasta.

Posisi ULN pemerintah pada akhir triwulan II 2023 tercatat sebesar US$192,5 miliar atau setara Rp2954 triliun turun dibandingkan dengan posisi triwulan sebelumnya sebesar US$194,0 miliar atau sekitar Rp2.977 triliun, atau secara tahunan tumbuh 2,8% (yoy).

• Perusahaan Perlu Tingkatkan Kapasitas Governansi untuk Adopsi ESG
• Bank BRI Ingatkan Nasabah Segera Validasi NIK Jadi NPWP, Supaya Tidak Terkena Tarif PPh
• 3 Langkah Baru Pemerintah untuk Sebarkan 'Virus' ESG

Direktur Eksekutif Departemen Komunikasi BI Erwin Haryono menyatakan penurunan posisi ULN pemerintah secara triwulanan disebabkan oleh pembayaran neto pinjaman luar negeri dan global bond yang jatuh tempo. 

Sementara penempatan investasi portofolio di pasar Surat Berharga Negara (SBN) domestik meningkat sejalan dengan sentimen positif pelaku pasar global yang tetap terjaga. 

“Pemerintah tetap berkomitmen mengelola ULN secara hati-hati, efisien, dan akuntabel, termasuk menjaga kredibilitas dalam memenuhi kewajiban pembayaran pokok dan bunga secara tepat waktu,” ungkapnya dalam keterangan resmi dikutip Selasa, 15 Agustus 2023.

Sebagai salah satu komponen instrumen pembiayaan APBN, pemanfaatan ULN pemerintah terus diarahkan guna mendukung upaya pemerintah dalam pembiayaan sektor produktif dan belanja prioritas, khususnya dalam rangka menjaga pertumbuhan ekonomi Indonesia tetap solid di tengah ketidakpastian perekonomian global. 

Erwin mengatakan dukungan ULN tersebut mencakup antara lain sektor jasa kesehatan dan kegiatan sosial (24,1% dari total ULN pemerintah); administrasi pemerintah, pertahanan, dan jaminan sosial wajib (18,0%); jasa pendidikan (16,8%); konstruksi (14,2%); serta jasa keuangan dan asuransi (10,1%). 

"Posisi ULN pemerintah relatif aman dan terkendali mengingat hampir seluruh ULN memiliki tenor jangka panjang dengan pangsa mencapai 99,8% dari total ULN pemerintah,” terangnya.

Posisi ULN Swasta

Posisi ULN swasta pada akhir triwulan II 2023 tercatat US$194,4 miliar atau sekitar Rp2.983 triliun, turun dibandingkan dengan posisi pada triwulan sebelumnya yakni US$199,7 miliar atau sekitar Rp3.065 triliun. 

Secara tahunan, ULN swasta terkontraksi pertumbuhan 5,6%, lebih dalam dibandingkan kontraksi pada triwulan sebelumnya yakni 3,0%. Dari sisi ekonomi, ULN swasta terbesar bersumber dari sektor industri pengolahan; jasa keuangan dan asuransi; pengadaan listrik, gas, uap/air panas, dan udara dingin.

Adaa pula pertambangan dan penggalian, dengan pangsa mencapai 78,2% dari total ULN swasta. ULN swasta juga tetap didominasi oleh ULN jangka panjang dengan pangsa mencapai 75,4% terhadap total ULN swasta. 

• China Tolak Pertemuan PBB Soal Pelanggaran HAM di Korea Utara
• Perkuat Peran Perbankan di Dunia Akademik, UGM Teken MoU dengan BTN
• Penyelesaian Tol Langit Diminta jadi Prioritas BAKTI Kominfo

Erwin menambahkan struktur ULN Indonesia tetap sehat karena didukung penerapan prinsip kehati-hatian dalam pengelolaannya. "Hal itu tercermin dari rasio ULN Indonesia terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) yang turun menjadi 29,3% dibandingkan dengan rasio pada triwulan sebelumnya sebesar 30,1%,” ujarnya.

Struktur ULN sehat juga terlihat dari dominasi ULN jangka panjang dengan pangsa mencapai 87,7% dari total ULN. Dalam rangka menjaga agar struktur ULN tetap sehat, Bank Indonesia dan pemerintah terus menguatkan koordinasi dalam pemantauan perkembangan ULN, didukung penerapan prinsip kehati-hatian dalam pengelolaannya.