Bank Indonesia
Makroekonomi

Utang Luar Negeri Indonesia Turun Jadi Rp6.370 T Per Januari 2024

  • Utang luar negeri (ULN) Indonesia mencapai USD405,7 miliar atau sekitar Rp6.370 triliun (dengan nilai tukar Rp15.627 per dolar AS) pada Januari 2024. Angka ini mengalami penurunan dari posisi Desember 2023 yang mencapai USD408,1 miliar atau sekitar Rp6.375 triliun.
Makroekonomi
more
Distika Safara Setianda

Distika Safara Setianda

Author

JAKARTA - Utang luar negeri (ULN) Indonesia mencapai US$405,7 miliar atau sekitar Rp6.370 triliun (dengan nilai tukar Rp15.627 per dolar AS) pada Januari 2024. Angka ini mengalami penurunan dari posisi Desember 2023 yang mencapai US$408,1 miliar atau sekitar Rp6.375 triliun.

Asisten Gubernur Bank Indonesia (BI), Erwin Haryono, mengatakan pertumbuhan tahunan posisi ULN Indonesia hanya mencapai 0,04% (yoy) pada Januari 2024, mengalami perlambatan dari pertumbuhan bulan sebelumnya sebesar 2,9% (yoy).

“Penurunan tersebut dikontribusikan oleh penurunan ULN sektor publik dan swasta,” kata Erwin dalam keterangan resminya, pada Jumat, 15 Maret 2024.

Sementara itu, ULN pemerintah yang dicatat oleh BI mengalami penurunan. Pada Januari 2024, ULN pemerintah turun menjadi US$194,4 miliar dari posisi sebelumnya sebesar US$196,6 miliar.

“Secara tahunan, ULN pemerintah tumbuh sebesar 0,1% (yoy), melambat dibandingkan dengan bulan lalu sebesar 5,4% (yoy),” ungkapnya.

Penurunan ini sebagian disebabkan oleh pembayaran seri Surat Berharga Negara (SBN) yang jatuh tempo. Pemerintah berkomitmen untuk menjaga kredibilitasnya dengan memenuhi kewajiban pembayaran pokok dan bunga utang tepat waktu serta mengelola ULN dengan hati-hati, efisien, dan akuntabel.

Erwin memastikan, pemanfaatan ULN terus difokuskan untuk mendukung upaya Pemerintah dalam mendanai program-program prioritas dan melindungi masyarakat, terutama di tengah tingginya ketidakpastian pasar keuangan global.

Dukungan pembiayaan tersebut mencakup sektor Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial (21,1% dari total ULN pemerintah), Administrasi Pemerintah, Pertahanan, dan Jaminan Sosial Wajib (18,0%), Jasa Pendidikan (16,9%), Konstruksi (13,7%), serta Jasa Keuangan dan Asuransi (9,7%).

“Posisi ULN pemerintah relatif aman dan terkendali mengingat hampir seluruh ULN memiliki tenor jangka panjang dengan pangsa mencapai 99,9 persen dari total ULN pemerintah,” tegas Erwin.

Sementara itu, ULN swasta terus melanjutkan kontraksi pertumbuhan. Pada Januari 2024, posisi ULN swasta mencapai USD196,7 miliar, mengalami penurunan dari posisi bulan sebelumnya yang mencapai USD198,1 miliar.

Secara tahunan, pertumbuhan ULN swasta mengalami kontraksi sebesar 2,6% (yoy), lebih dalam dibandingkan dengan kontraksi bulan sebelumnya sebesar 1,4% (yoy). Kontraksi pertumbuhan ULN ini berasal dari lembaga keuangan dan perusahaan nonkeuangan, masing-masing mencatat kontraksi pertumbuhan sebesar 3,2% (yoy) dan 2,4% (yoy).

Dilihat dari sektor ekonomi, mayoritas ULN swasta berasal dari sektor Industri Pengolahan, Jasa Keuangan dan Asuransi, Pengadaan Listrik, Gas, Uap/Air Panas, dan Udara Dingin, serta Pertambangan dan Penggalian, yang secara keseluruhan mencapai 78,6% dari total ULN swasta. ULN swasta masih didominasi oleh utang jangka panjang, yang menyumbang sebanyak 76,1% dari total ULN swasta.

Erwin menyatakan, struktur ULN Indonesia tetap sehat, karena pengelolaannya dilakukan dengan hati-hati. Ini terlihat dari penurunan rasio ULN Indonesia terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) menjadi 29,4% dari 29,7% pada bulan sebelumnya. Selain itu, ULN Indonesia didominasi oleh utang jangka panjang, yang mencapai 86,9% dari total ULN.

“Dalam rangka menjaga agar struktur ULN tetap sehat, Bank Indonesia dan Pemerintah terus memperkuat koordinasi dalam pemantauan perkembangan ULN, didukung oleh penerapan prinsip kehati-hatian dalam pengelolaannya,” jelas dia.

Peran ULN akan terus ditingkatkan untuk mendukung pembangunan dan mendorong pertumbuhan ekonomi nasional yang berkelanjutan, dengan meminimalisasi risiko yang dapat memengaruhi stabilitas perekonomian.