Utang Luar Negeri Indonesia Turun, Masih Rp5,9 Kuadriliun

JAKARTA - Utang Luar Negeri (ULN) Indonesia pada Mei 2023 tercatat mengalami konstraksi atau penurunan 1,7% dibandingkan dengan bulan April 2023 sebesar 1,3%. Posisi ULN Indonesia akhir Mei 2023 tercatat US$398,3 miliar, setara Rp5,9 kuadriliun atau Rp5.953 triliun.

Jumlah tersebut turun dibandingkan dengan posisi ULN akhir April 2023 sebesar US$403,0 miliar atau setara Rp6,04 kuadriliun. Dengan perkembangan tersebut, ULN Indonesia secara tahunan mengalami kontraksi 1,7% (yoy), lebih dalam dibandingkan pada bulan sebelumnya sebesar 1,3% (yoy), dikutip dari laman Bank Indonesia, Senin 17 Juli 2023.

Kontraksi ULN disebabkan penurunan ULN sektor swasta. Posisi ULN pemerintah pada akhir Mei 2023 tercatat sebesar US$192,6 miliar atau jika dirupiahkan setara Rp2,89 kuadriliun, turun dibandingkan dengan posisi bulan sebelumnya sebesar US$194,1 miliar atau Rp2,91 kuadriliun atau  secara tahunan tumbuh 2,3% (yoy). 

Penurunan posisi ULN pemerintah di antaranya disebabkan oleh pembayaran neto pinjaman luar negeri dan beberapa seri Surat Berharga Negara (SBN) domestik yang jatuh tempo. 

Pemerintah tetap berkomitmen mengelola ULN secara hati-hati, efisien, dan bertanggung jawab, termasuk menjaga kredibilitas dalam memenuhi kewajiban pembayaran pokok dan bunga secara tepat waktu. 

• Perbaikan Jalan dan Saluran Irigasi jadi Fokus Bengkulu di 2024
• Ingin Tahu Style Galau Era 80an? Simak 5 Lagu Lawas Ini
• Bandung Belajar ke Medan Soal Pengelolaan Perusahaan Daerah

Sebagai salah satu komponen dalam instrumen pembiayaan APBN, pemanfaatan ULN pemerintah terus diarahkan guna mendukung upaya pemerintah dalam pembiayaan sektor produktif dan belanja prioritas, khususnya dalam rangka menjaga pertumbuhan ekonomi Indonesia yang kuat di tengah ketidakpastian perekonomian global. 

Dukungan ULN mencakup 24,1% dari sektor jasa kesehatan dan kegiatan sosial; 17,9% dari administrasi pemerintah, pertahanan, dan jaminan sosial wajib; 16,8% dari jasa pendidikan ; 14,2% dari konstruksi; serta 10,2% dari jasa keuangan dan asuransi dari total ULN pemerintah.

Posisi ULN pemerintah cenderung aman dan terkendali karena hampir seluruh ULN memiliki tenor jangka panjang dengan pangsa mencapai 99,8% dari total ULN pemerintah. ULN swasta juga ikut menurun dibandingkan dengan bulan sebelumnya.

Posisi ULN swasta pada akhir Mei 2023 tercatat sebesar US$196,5 miliar atau setara Rp2,94 kuadriliun, turun dibandingkan dengan posisi pada bulan sebelumnya sebesar US$199,5 miliar atau setara Rp2,99 kuadriliun. ULN swasta secara tahunan mengalami kontraksi 5,8% (yoy), lebih dalam dibandingkan kontraksi pada bulan sebelumnya 4,6% (yoy). 

Sektor Jasa Keuangan Dominan

Kontraksi ULN swasta tersebut terjadi karena semakin turunnya ULN perusahaan bukan lembaga keuangan (nonfinancial corporations) dan lembaga keuangan (financial corporations) yang masing-masing mengalami kontraksi 5,3% (yoy) dan 7,6% (yoy), dibandingkan dengan kontraksi 4,8% (yoy) dan 3,9% (yoy) pada April 2023. 

Dari sektor ekonomi, sumber ULN swasta terbesar bersumber dari sektor jasa keuangan dan asuransi; industri pengolahan; pengadaan listrik, gas, uap/air panas dan udara dingin; serta pertambangan dan penggalian, dengan pangsa capai 78,0% dari total ULN swasta.

Menurut Bank Indonesia, ULN swasta tetap didominasi oleh ULN jangka panjang dengan pangsa mencapai 74,8% terhadap total ULN swasta.  Menurutnya, struktur ULN Indonesia tetap sehat, karena dukungan dari penerapan prinsip kehati-hatian dalam pengelolaannya. 

BI juga mengungkapkan ULN Indonesia pada Mei 2023 tetap terkendali, terlihat dari rasio ULN Indonesia terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) yang turun menjadi 29,7% dibandingkan dengan rasio pada bulan April sebesar 30,0%.  “Melalui dominasi ULN jangka panjang dengan pangsa capai 87,3% dari total ULN pemerintah, hal tersebut menunjukkan struktur ULN Indonesia tetap sehat,” ujar BI dalam keterangannya.