Utang Terus Menggunung, Pemerintah Diminta Buka Transparansi

JAKARTA – Utang pemerintah tercatat telah menyentuh Rp6.527,29 per April 2021 tumbuh 26% secara tahunan (year on year/yoy). Anggota Komisi XI Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI Ecky Awal Muharam mendorong pemerintah membuka transparansi pengelolaan utang Indonesia dibuka selebar-lebarnya.

“Pemerintah selalu memberi narasi pengelolaan utang dikelola secara kredibel, namun kami di DPR, apalagi publik tidak mengetahui secara transparan pengelolaannya,” ujar Ecky dalam Rapat Kerja Badan Anggaran (Banggar) DPR RI, Senin, 31 Mei 2021.

Ecky mendorong Kementerian Keuangan (Kemenkeu) menerbitkan buku utang pemerintah. Buku tersebut, kata Ecky, pernah diterapkan pada masa kepemimpinan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono.

• 11 Bank Biayai Proyek Tol Serang-Panimbang Rp6 Triliun
• PTPP Hingga Mei 2021 Raih Kontrak Baru Rp6,7 Triliun
• Rilis Rapid Fire, MNC Studios Milik Hary Tanoe Gandeng Pengembang Game Korea

“Buku saku itu terakhir terbit pada 2013, di dalamnya ada transparansi lengkap soal kapan utang itu mesti dibayar, dari mana saja, dan seperti apa tata kelolanya. Sudah mau 10 tahun tapi buku yang penting ini belum diterbitkan lagi oleh pemerintah,” ujar Ecky.

Sementara itu, Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati masih meyakinkan pengelolaan utang pemerintah sudah sesuai prinsip kehati-hatian (prudent) dan berkelanjutan (sustainable).

“Utang yang meningkat akibat pandemi dan berbagai kebutuhan akibat pandemi serta countercyclical, harus terus dikelola dengan dinamika lingkungan yang makin tidak mudah,” kata Sri Mulyani, Senin, 31 Mei 2021.

Genjot Investasi

Bendahara Negara mematok rasio utang Indonesia pada 2022 berada di kisaran 43,76%-44,28% dari Produk Domestik Bruto (PDB). Sementara hingga April 2021, rasio utang Indonesia menembus 41,18% PDB.

Dalam mencegah lonjakan utang, Sri Mulyani bakal memperkuat peran Indonesian Investment Authority untuk menarik dana investasi.

Sovereign Wealth Fund (SWF) yang baru dibentuk tahun ini diklaim Sri Mulyani bisa mendorong progress pembangunan infrastruktur tanpa membebani Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Kepala Center Macroeconomics and Finance Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) Rizal Taufikurahman mengungkap pemulihan ekonomi perlu lebih didorong dari sisi eksternal.  Menurutnya, pemerintah terlalu fokus membenahi perekonomian domestik.

Padahal, kata Rizal, investasi menjadi aspek penting dalam meningkatkan produktivitas industri di Indonesia.

“Perlu ditopang oleh ekspor dan diakselerasi oleh investasi sebagai pendorong utamanya,” ujar Rizal dalam webinar beberapa waktu lalu.

Menurut data Kementerian Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) realisasi investasi sepanjang 2020 mencapai Rp827 triliun. Nilai investasi ini dinilai Rizal perlu ditingkatkan pada tahun ini.

Selain memberi ruang tambahan terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), peningkatan investasi juga bisa memberi dampak positif berkepanjangan.

“Investasi itu perannya krusial dalam pemulihan ekonomi kita, perlu didorong terus oleh pemerintah,” kata Rizal.