Vaksin COVID-19 Gratis, Berapa Uang Dibutuhkan? Apakah Pemerintah Sanggup?

JAKARTA-Pernyataan Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang menyatakan bahwa vaksin COVID-19 gratis untuk seluruh rakyat Indonesia harus diakui sangat melegakan. Pertanyaannya, berapa kira-kira biaya yang dibutuhkan untuk program tersebut?

Berapa kira-kira anggaran yang diperlukan untuk vaksinasi gratis tersebut? Mari kita meraba-raba dengan data yang ada.

Jika mengacu pada data Data Kependudukan Semester I 2020 yang dikeluarkan Badan Pusat Statistik (BPS) jumlah total penduduk Indonesia sebanyak 268.583.016 jiwa.

• Online Trends are Booming (Serial 1): Exploring the Drivers of Indonesia’s Digital Economy
• UGM Jadikan Wisma Kagama dan UC Hotel Sebagai Selter COVID-19
• Bangun Infrastruktur Baru, Google Perluas Layanan Cloud di India

Pemerintah, sebagaimana diungkapkan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Muhadjir Effendy 16 Desember 2020, mentargetkan untuk memvaksin sekitar 182 juta penduduk. Kenapa tidak semua? Karena angka itu sudah dinilai bisa mencapai kekebalan komunitas atau herd immunity.

Bahkan Direktur Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, dr Achmad Yurianto pada 26 Oktober 2020  menyebutkan Pemerintah Indonesia hanya berencana untuk memvaksinasi 160 juta orang terhadap virus corona pada akhir tahun 2021.

Yuri juga mengatakan pemberian vaksin dilakukan dengan menggunakan platform yang dipakai Sinovac, yang akan diproduksi oleh Biofarma, maka akan dibutuhkan sebanyak dua dus. Jadi, kebutuhan vaksinnya adalah sekitar dua kali 160 juta yaitu 320 juta vaksin, atau 364 juta dosis jika mengacu pada pernyataan Muhadjir Effendi.

Harga Vaksin

Lalu berapa harga per vaksin? Belum ada pernyataan resmi dari pemerintah tetapi mungkin harga vaksin tersebut di China bisa menjadi acuan.

Sejumlah pemerintah daerah di China menebus vaksin COVID-19 buatan dalam negeri dengan harga 200 yuan atau sekitar Rp433.000  per dosis.

Media China melaporkan Rabu 16 Desember 2020, pemerintah Provinsi Jiangsu merupakan provinsi terakhir di China yang membeli vaksin produk Sinopharm dan Sinovac untuk keperluan darurat dengan harga grosir itu. Sebelumnya Pemprov Zhejiang dan Pemprov Sichuan juga telah membeli vaksin tersebut dengan harga yang sama.

Dalam dokumen publik disebutkan bahwa dua vaksin buatan Sinopharm dan Sinovac sedang dinegosiasikan dalam kontrak pengadaan oleh pemerintah. Namun, tidak disebutkan dalam dokumen itu mengenai jumlah pembelian dari setiap perusahaan farmasi tersebut.

Sementara perusahaan farmasi asal Amerika Serikat Pfizer mengumumkan harga beli pemerintah untuk vaksin COVID-19 sebesar US$20 per dosis, sedangkan Moderna antara US$10 hingga US$50 per dosis.

Karena Indonesia menggunakan vaksin Sinovac maka angka Rp433.000 per dosis paling masuk akal untuk dijadikan dasar perkiraan. Dengan kebutuhan mencapai 364 juta vaksin maka biaya yang dibutuhkan kira-kira Rp157 triliun.  Itu baru dari harganya. Belum biaya operasionalnya.

Sanggup

Apakah pemerintah mampu menyediakan dana sebesar itu? Dengan pendapatan negara dalam APBN tahun 2021 direncanakan sebesar Rp1.743,6 triliun seharusnya mampu. Syaratnya, harus dilakukan pengetatan anggaran. Saat ini, pemerintah baru menganggarkan sekitar Rp60 triliun untuk program vaksinasi.

Direktur Eksekutif Institute for Development on Economics and Finance (INDEF), Tauhid Ahmad, yang mengatakan, pemerintah bisa memberikan vaksin secara cuma-cuma pada seluruh warga, yaitu dengan melakukan realokasi sejumlah anggaran APBN 2021.

Menurutnya terdapat kenaikan signifikan pada anggaran sejumlah kementerian dan lembaga. “Kan ada belanja-belanja yang penting, seperti infrastruktur, pertahanan, dan keamanan yang naiknya tinggi banget di 2021. Misalnya, anggaran infrastruktur yang di 2020 mungkin sekitar Rp80 triliun naik menjadi RP149,8 triliun.

“Anggaran keamanan naik juga. Penambahan drastis di 2021 itu bisa dirasionalkan, bisa disisir lagi, itu peluangnya banyak,” kata Tauhid.

Tauhid merujuk pada kenaikan anggaran kementerian PUPR yang meningkat hampir dua kali lipat dan anggaran pertahanan, yang meningkat sekitar Rp20 triliun, dibandingkan tahun 2020.