Vaksin Sinovac Datang, BPOM Diminta Tidak Buru-Buru

JAKARTA – Kedatangan 1,2 juta dosis vaksin COVID-19 Sinovac pada Minggu 6 Desember 2020 tidak serta-merta membuat pihak bernapas lega. Ada banyak catatan mengenai pengadaan vaksin dan vaksinasi yang disampaikan oleh Saleh Partaonan Daulay, Anggota komisi IX, DPR RI.

Sejumlah catatan disulut ada dua respons masyarakat terkait vaksin COVID-19 di Tanah Air. Pertama sentimen positif dan kedua negatif karena banyak yang masih menyangsikan keamanan vaksin yang disediakan pemerintah.

• Online Trends are Booming (Serial 1): Exploring the Drivers of Indonesia’s Digital Economy
• UGM Jadikan Wisma Kagama dan UC Hotel Sebagai Selter COVID-19
• Bangun Infrastruktur Baru, Google Perluas Layanan Cloud di India

“Karena masih banyak yang meragukan, pemerintah harus memastikan keamanan dan efektivitas vaksin agar dapat memberikan manfaat yang seimbang dengan anggaran yang dipergunakan untuk pengadaannya,” kata Saleh pada TrenAsia.com, Senin, 7 Desember 2020.

Saleh juga mendorong Badan Pemeriksa Obat dan Makanan (BPOM) untuk segera melakukan kajian dan penelitian yang mendalam sebelum mengeluarkan Emergency Use Authorization (EUA). Baginya, izin BPOM bukan hanya masalah waktu, tetapi soal akurasi dari kajian.

“BPOM tidak usah terburu-buru dalam memberikan izin. Silahkan manfaatkan waktu yang tersedia sebelum memberikan keputusan,” lanjut dia.

Setelah vaksin dinyatakan siap edar, pekerjaan rumah selanjutnya adalah memastikan seluruh proses distribusi di semua wilayah berjalan dengan aman. Pasalnya, tempat penyimpanan vaksin membutuhkan spesifikasi khusus, misalnya soal derajat ruangan yang tepat.

Ia menilai, kisah sukses penggunaan vaksin di luar negeri butuh untuk diketahui masyarakat. Tujuannya apalagi kalau bukan untuk meyakinkan perihal keamanan dan efektivitas vaksin.

Karena vaksinasi ini dianggap sebagai game changer, diharapkan pula para ahli epidemologi dapat mengeluarkan pendapat dan perspektif yang dapat dijadikan sebagai referensi.

Pendapat para ahli ini tentu sangat diperlukan agar pelaksanaan vaksinasi tidak menimbulkan perdebatan dan kontroversi di tengah masyarakat.

“Tak lupa, penyiapan tenaga-tenaga medis ini harus seiring dengan penyediaan sarana prasarana yang dibutuhkan dalam kegiatan vaksinasi.”