Venezuela Perpanjang Obligasi Demi Restrukturisasi Utang Luar Negeri

JAKARTA - Majelis Nasional menyetujui proposal komite yang mengawasi aset luar negeri negara tersebut untuk memperpanjang validitas obligasi yang gagal dibayar. Jumlah obligasi yang diterbitkan pemerintah dan perusahaan negara PDVSA selama lima tahun itu senilai miliaran dolar AS.

Proposal tersebut membuka peluang untuk negosiasi pembayaran utang dan restrukturisasi serta mengurangi risiko tindakan hukum tambahan di pengadilan Amerika Serikat. 

“Hal ini diperlukan karena para pemegang obligasi melihat peluang untuk mengajukan gugatan guna mendapatkan kompensasi. Majelis Nasional setuju untuk memperpanjang tanggal kedaluwarsa obligasi,” kata anggota parlemen, Jose Salazar.

• 5 Tanda Anda Berhasil Temukan Pekerjaan yang Tepat dan Sempurna
• Antisipasi Cuaca Ekstrem, Ini Upaya Pemkot Bandung Jaga Pasokan Bahan Pokok
• AXA Budayakan Smart Working untuk Tunjang Penerapan ESG

Dilansir dari Reuters, Rabu 9 Agustus 2023, tujuan utama dari keputusan tersebut adalah untuk mencapai restrukturisasi keuangan yang terorganisir dari utang luar negeri Venezuela sekitar US$60 miliar atau setara Rp912,45 triliun.

Kebijakan itu diharapkan mendorong para pemegang obligasi menghindari tindakan hukum selama pembicaraan restrukturisasi utang. Presiden Nicolas Maduro dan PDVSA melakukan langkah serupa pada awal tahun ini. 

Tetapi, karena pemerintahan Maduro tidak diakui oleh Washington, pembicaraan dengan para pemegang obligasi untuk menangguhkan batas waktu klaim atas utang belum mengalami kemajuan yang signifikan.

Venezuela memiliki dua kongres, tetapi hanya yang dikendalikan oleh oposisi yang diakui di luar negeri dan telah mendapatkan otoritas dari AS untuk bernegosiasi mengenai pembayaran utang luar negeri. 

Setelah sanksi minyak AS terhadap negara Amerika Selatan pada tahun 2019, Majelis Nasional yang dipimpin oleh oposisi telah menunjuk komisi dan dewan untuk mengawasi aset-aset luar negeri Venezuela.

Pemerintahan Maduro menghentikan pembayaran kepada pemegang obligasi pada tahun 2017. Pada bulan Oktober, pembayaran gagal akan memasuki tahun keenam. Hal ini memicu opsi hukum untuk mengklaim uang tersebut.

Perpanjangan obligasi dan segala kemungkinan negosiasi dengan pemegang obligasi, yang masih menunggu persetujuan AS, tidak mengimplikasikan bahwa Venezuela akan mengabaikan haknya untuk mengantisipasi tindakan hukum guna melindungi aset jika diperlukan.