Wah! Rights Issue Bank BRI Oversubscribed Tembus Rp95,9 Triliun

JAKARTA - Penambahan modal PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk (BBRI) laris manis dan menjadi penggalangan dana rights issue paling jumbo tahun ini senilai Rp95,9 triliun.

Direktur Utama BRI Sunarso mengatakan aksi penambahan modal perseroan melalui Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (HMETD) atau rights issue mengalami kelebihan permintaan (oversubscribed) sebesar 1,53%.

"Rights issue ini dilakukan dengan tujuan untuk pembentukan Holding Ultra Mikro dan telah selesai dilaksanakan, serta sangat memuaskan hasilnya di mana sebanyak 28,2 miliar saham baru yang ditawarkan telah terserap seluruhnya dengan nilai mencapai Rp95,9 triliun, bahkan terjadi oversubscribed 1,53 persen," ujar Dirut BRI Sunarso saat pembukaan perdagangan BEI dalam rangka right issue BRI di Jakarta, Rabu, 29 September 2021.

• Bukan Cuma BRI Agro dan Bank Fama, Grab Juga Merapat ke Sejumlah Bank Ini
• Ekonomi Digital Kian Sintal, Raksasa Teknologi Dunia Bidik Akuisisi Emiten di RI
• Diversifikasi Bidang Usaha Industri, United Tractors Lakukan Transaksi Afiliasi

Sunarso menyampaikan selaku korporasi milik negara pihaknya bertugas menciptakan nilai (create value) baik nilai ekonomi maupun nilai sosial. Untuk itu, lanjut Sunarso, inisiatif besar melalui rights issue sangat terkait dengan visi besar BRI ingin menjadi the most valueable banking group di Asia Tenggara.

"Jadi semangatnya untuk selalu create value, melalui yang kedua yaitu kita ingin menjadi champion of financial inclusion. Artinya butir pertama kita tegaskan di visi kita adalah kita ingin selalu create value untuk stakeholder dan shareholder. Cara create value itu kita harus memastikan sumber pertumbuhan baru dan sumber pertumbuhan baru itu untuk bank seperti BRI yang DNA-nya memang adalah UMKM, maka tidak bisa tidak kita harus jadi juara dan jawara dalam financial inclusion," kata Sunarso.

Oleh karena itu ia berharap proses pembentukan nilai yang akan dilaksanakan perseroan memang bisa dipahami dan spiritnya harus dijaga, bahwa terhadap pemangku kepentingan yaitu masyarakat atau nasabah dapat diberikan layanan sebanyak mungkin dengan biaya semurah mungkin melalui sinergi melalui tiga entitas besar yaitu BRI, Pegadaian dan Permodalan Nasional Madani (PNM).

"Kemudian untuk stakeholder yang bernama karyawan atau pegawai, saya kira dengan pembentukan Holding BUMN Ultra Mikro ini akan memberikan kesempatan untuk menumbuhkembangkan kariernya secara optimal sesuai dengan potensinya masing-masing dan dalam wadah yang lebih besar dan itu artinya memberikan kesempatan untuk tumbuh dan berkembang secara optimal," ujarnya.

Sementara kepada pemegang saham atau shareholder, lanjut Sunarso, pihaknya ingin menyampaikan pesan bahwa dengan digabungnya ultra mikro dalam suatu ekosistem maka dapat memberikan kepastian sumber pertumbuhan baru yang berkelanjutan pada saat ini dan masa depan.

"Terakhir stakeholder yang bernama pemerintah atau negara, sudah barang tentu value creation ini akan menciptakan economic value yang bagi pemerintah juga sebagai pemegang saham bisa akan diambil atau dikontribusikan dalam bentuk dividen kah atau kah pajak. Sedangkan shareholder yang non-pemerintah yaitu publik ya pasti akan menikmati seluruh proses peningkatan value dari economic value yang dibentuk oleh ekosistem ini," kata Sunarso.

Kendati demikian Sunarso menilai pemerintah juga akan banyak mendapatkan manfaat dari terbentuknya ekosistem tersebut di mana yang paling penting adalah integrasi data terutama di ekonomi akar rumput atau grassroot economy maupun poor economy di ultra mikro.

Sunarso menilai karena masih sering menghadapi berbagai kesulitan karena berbagai tantangan seperti pandemi dan lainnya, perekonomian domestik masih tidak bisa diserahkan begitu saja kepada pasar sehingga perlu intervensi dari kebijakan negara melalui berbagai stimulus.

"Penyaluran stimulus itu bukan sesuatu yang simpel. Saya kira paling tidak butuh empat hal. Pertama butuh duitnya, butuh dananya yang dianggarkan melalui APBN. Kedua, butuh data di mana, siapa saja yang layak dan berhak untuk mendapatkan stimulus itu. Ketiga, butuh saluran yang reliabel atau bisa diandalkan dan kredibel atau bisa dipercaya. Dan terakhir, butuh komunikator publik yang bisa menjelaskan kepada penerima berbagai stimulus itu sebenarnya maksud dan spirit tujuan stimulus itu digunakan untuk apa. Ini penting," ujar Sunarso.