Wajah Politik Indonesia yang Baru di Bawah Prabowo-Gibran

JAKARTA — Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka akan dilantik sebagai Presiden dan Wakil Presiden Indonesia pada 20 Oktober 2024 mendatang. Hal ini sekaligus menandai dimulainya babak baru dalam politik Indonesia pasca dua periode pemerintahan Joko Widodo (Jokowi). 

Pertanyaan besar pun muncul di kalangan publik: apakah Prabowo akan mempertahankan kebijakan Jokowi atau justru mengambil langkah yang berbeda?

Prabowo, yang sebelumnya menjadi rival politik Jokowi dalam Pilpres 2014 dan 2019, akhirnya masuk ke dalam kabinet Jokowi sebagai Menteri Pertahanan setelah kekalahan di 2019. Langkah ini mempererat hubungan Prabowo dengan lingkaran kekuasaan Jokowi. Kini, ketika Prabowo telah berada di puncak kekuasaan, keberaniannya untuk mengambil sikap berbeda dari Jokowi menjadi perhatian utama.

Menurut jurnal yang diterbitkan oleh Udayana Magister Law Journal, politik Indonesia sering kali diwarnai oleh fenomena politik balas budi,. Di mana mana presiden baru merasa berkewajiban untuk memberikan balas jasa kepada pihak-pihak yang telah membantunya meraih kemenangan. 

Dalam jurnal tersebut, Muhammad Yusrizal Adi Syaputra menjelaskan bahwa koalisi politik dalam kabinet kerap dipengaruhi oleh rasa hutang budi. Fenomena ini dapat memengaruhi arah kebijakan presiden baru, termasuk Prabowo, yang mungkin merasa perlu mempertahankan beberapa kebijakan Jokowi untuk menghormati dukungan politik yang telah diberikan kepadanya.

Prabowo juga telah menekankan pentingnya melanjutkan beberapa program strategis Jokowi, seperti hilirisasi industri dan transformasi ekonomi, selama masa kampanye Pilpres 2024. Namun, jika di pertengahan masa jabatan kebijakan tersebut dianggap tidak lagi relevan, Prabowo bisa saja mengambil langkah berbeda, yang mungkin bertentangan dengan warisan Jokowi.

Beberapa isu kontroversial yang ditinggalkan Jokowi, seperti polemik terkait kenaikan cukai rokok dan pajak, juga menjadi perhatian. Kebijakan ini menyentuh langsung kesejahteraan petani dan buruh pabrik di sektor tersebut. 

Publik menantikan apakah Prabowo akan berani melakukan perubahan signifikan terhadap kebijakan-kebijakan ini atau tetap melanjutkannya. Keputusan Prabowo dalam hal ini akan menjadi indikator seberapa besar politik balas budi berperan dalam pemerintahannya.

Dalam kesempatan lain, Prabowo juga telah menyatakan komitmennya terhadap pemberantasan korupsi. Saat menghadiri acara Penguatan Antikorupsi untuk Penyelenggara Negara Berintegritas yang diselenggarakan oleh KPK pada Januari 2024, ia menegaskan bahwa "kehendak politik harus datang dari atas," ucapnya. Meski pernyataan ini berfokus pada integritas negara, sinyal ini juga menunjukkan keinginan Prabowo untuk menjauh dari politik transaksional dan mengambil langkah lebih berani dalam memimpin.

"Jadi kita harus selalu memimpin dengan contoh, transparan, dan selalu menegakkan, walaupun mungkin berat," ia menegaskan.

Jika Prabowo memutuskan untuk melanjutkan kebijakan-kebijakan Jokowi, publik mungkin melihatnya sebagai bentuk penghormatan dan kewajiban terhadap pendahulunya. Namun, jika ia memutuskan untuk mengambil kebijakan yang berbeda secara signifikan, hal ini akan memperlihatkan tekadnya untuk memimpin dengan visi yang lebih independen. 

Apapun pilihan yang diambil, keputusan-keputusan tersebut tidak hanya akan mempengaruhi arah kebijakan Indonesia, tetapi juga mengukuhkan posisi politik Prabowo di mata pendukung maupun lawan politiknya.

Keberanian Prabowo untuk menyeimbangkan antara warisan politik Jokowi dengan visinya sendiri akan menjadi penentu penting arah pemerintahannya. Meski banyak pihak menantikan langkah pertama Prabowo setelah dilantik, dinamika politik yang muncul akan membawa Indonesia ke dalam era politik baru di bawah kepemimpinannya.