Wamen ATR/ BPN Raja Juli Antoni Sebut Konflik Agraria dan IKN Jadi Program Prioritas

JAKARTA - Permasalahan konflik agraria, proses sertifikasi tanah hingga permasalahan lahan di Ibu Kota Nusantara (IKN) menjadi program prioritas Kementerian Agraria dan Tata Ruang/ Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) ke depan.

Wakil Menteri ATR/ BPN Raja Juli Antoni yang baru saja dilantik hari ini mengatakan, penyelesaian konflik agraria akan menjadi target utama kementeriannya.

“Banyak terjadi pedang-pedangan atau konflik yang membuat kita sedih. Ini harus diselesaikan secara maksimal secepat mungkin sebanyak mungkin,” ujar Toni dalam pantauan di Live Youtube Sekretariat Presiden, Rabu, 15 Juni 2022.

• Victoria Insurance Bakal Bagi Dividen Rp4,96 Miliar, Catat Jadwalnya!
• Harta Muhammad Lutfi Naik Rp8,7 Miliar saat Menjabat Mendag
• Akademisi: Kebijakan Komoditas Indonesia Harus Bebas Intervensi

Kemudian, proses pemberian sertifikat tanah kepada rakyat juga akan terus dilanjutkan semaksimal mungkin menjelang akhir jabatan Kabinet Indonesia Bersatu pada 2024 nanti.

Sekretaris Dewan Pembina Partai Solidaritas Indonesia (PSI) ini menyebut penyebab terbesar masalah konflik agraria dan lambannya program sertifikasi tanah adalah adanya mafia tanah. Mafia tanah ada karena tidak adanya proses transparansi. 

Dengan itu, dia diberi arahan oleh Presiden Joko Widodo untuk mendorong adanya proses transparansi. “Proses yang transparan simple dan melayani yang akan dieksekusi,” ujar Toni.

Pihaknya akan membantu semaksimal mungkin kerja Menteri ATR/ BPN Hadi Tjahjanto yang juga baru saja dilantik untuk menyelesaikan semua permasalahan itu. Selain itu, diperlukan juga kerja sama antara berbagai Kementerian dan Lembaga (K/L).

Dia juga menyebut terkait permasalahan lahan IKN yang ada di Kabupaten Penajem Paser Utara, Provinsi Kalimantan Timur juga menjadi prioritas.