Wamen BUMN Bongkar Alasan WIKA Perlu Suntikan PMN

JAKARTA - Wakil Menteri BUMN Kartika Wirjoatmodjo atau Tiko mengungkapkan alasan  PT Wijaya Karya (Persero) Tbk (WIKA) harus mendapatkan Penyertan Modal Negara (PMN).

Menurut Tiko, WIKA harus mengembangkan bisnis Engineering Procurement Construction (EPC). Pasalnya, BUMN memproyeksikan WIKA menjadi pemain utama dalam pasar EPC Tanah Air.

"WIKA kan ke depan harus kita kembangkan untuk peningkatan kapasitas EPC karena dia punya bisnis EPC," ujar Tiko dalam keterangan resmi, dilansir Kamis, 2 November 2023.

• TikTok dan Snapchat Sepakat Atasi Penyalahgunaan Gambar Anak yang Dihasilkan AI
• Kemnaker Minta Kemenkes Cabut Pasal di RPP Kesehatan yang Bisa Berdampak PHK
• BNI Mobile Banking Catatkan Nilai Transaksi Hingga Rp874 Triliun

Pemerintah diakui Tiko, menyiapkan beberapa proyek strategis di sektor energi bersih yang secara EPC-nya akan dikerjakan WIKA. Salah satunya, proyek smelter.

Adapun, WIKA memperoleh total PMN sebesar Rp10 triliun. Terdiri dari PMN tahun anggaran 2023 senilai Rp 6 triliun dan Rp 4 triliun lainnya berasal dari PMN 2024.

Lebih lanjut PMN juga digunakan untuk untuk memperkuat struktur permodalan hingga meningkatkan kapasitas usaha saat mengerjakan Proyek Strategis Nasional (PSN).

Tak hanya itu, Tiko menyebut bisnis properti BUMN karya itu juga cukup terdampak, sehingga diperlukan bantuan pembiayaan berupa suntikan PMN untuk perusahaan.

Tiko memastikan perseroan telah menerima komitmen dari Kementerian Keuangan. Artinya, PMN Rp 6 triliun akan dicairkan pada tahun ini.

Kontrak Baru WIKA Tumbuh 12,5%

WIKA mengantongi kontrak baru sebesar Rp21,44 Triliun per September 2023, bertumbuh sebesar 12,5% (YoY) dibandingkan periode yang sama pada tahun lalu sebesar Rp19,06 Triliun.

Kontribusi terbesar pada perolehan kontrak baru tersebut berasal dari segmen infrastruktur dan bangunan gedung sebesar 49,6%, disusul dari segmen industri, EPCC, properti dan investasi.  

Dari sisi pemberi kerja, sebagian besar proyek yang diraih oleh WIKA berasal dari BUMN dan Pemerintah, dengan skema pembayaran monthly progress.