Wamenkeu Ungkap 5 Alasan Pemerintah Bentuk UU PPSK

JAKARTA - Wakil Menteri Keuangan (Wamenkeu) Suahasil Nazara mengungkapkan lima alasan utama pemerintah membentuk Undang-undang Pengembangan dan Penguatan Sektor Jasa Keuangan (UU PPSK).

Suahasil mengatakan yang pertama, pemerintah ingin memperkuat kelembagaan dari otoritas sektor keuangan dalam konteks fungsi dan koordinasi.

"Diperkuat itu bukan cuma ditambahkan mandat tetapi juga ditambahi fungsi sehingga bisa menjalani mandat tersebut," kata Suahasil dalam Seminar Dentons HPRP Law and Regulations Outlook 2023 pada Senin, 20 Februari 2023.

• Tiket Kereta Lebaran Mulai Dijual Akhir Pekan Ini, Cek Ketentuannya
• Golden Energy Mines (GEMS) Angkat Stafsus Menteri ESDM Jadi Anggota Komite Audit
• Hasil Riset: Konsumsi Kopi Panas Bisa Memicu Kanker

Lalu kedua untuk memperkuat tata kelola industri, untuk meningkatkan kepercayaan konsumen, investor, hingga pengguna kepada jasa keuangan. Misalnya, koperasi simpan pinjam yang seharusnya memiliki esensi dari anggota, oleh anggota, dan untuk anggota.

Wamenkeu menambahkan bahwa pemerintah juga fokus memikirkan pengawasan tata kelola di pasar saham, pasar modal, pasar uang, pasar kripto, pasar karbon, dan pasar komoditas, yang akan menjadi tantangan dalam beberapa tahun mendatang.

Ketiga, pemerintah ingin UU PPSK dapat menciptakan upaya untuk mendorong akumulasi dana jangka panjang. Pasalnya, Indonesia memiliki PR besar menciptakan akumulasi dana keuangan dan sifatnya jangka panjang.

• Waduh, Benarkah Punya iPhone Harus Dilaporkan Saat SPT Tahunan? Ini Penjelasannya
• Pemerintah Mau Lepas Saham Garuda Indonesia (GIAA) hingga 35 Persen ke Maskapai Timur Tengah, Emirates atau Saudia Airlines?
• Berutang Rp600 Miliar, Mantan Bos Astra Digugat Pailit

Keempat, pemerintah ingin memberikan perlindungan untuk konsumen produk keuangan. Misalnya melalui program penjaminan polis. Terakhir, pemerintah ingin meningkatkan literasi inklusi dan inovasi sektor keuangan.