Wamentan Optimistis Program Cetak Tiga Juta Hektare Sawah, Berikut Sederet Risikonya

JAKARTA - Pemerintah melalui Kementerian Pertanian menggencarkan program cetak sawah baru seluas 3 juta hektare guna memperkuat ketahanan pangan nasional. 

Wakil Menteri Pertanian (Wamentan) Sudaryono menyatakan, program ini dilakukan untuk menjawab tantangan global dan memenuhi kebutuhan pangan dalam negeri. Hal ini seiring  proyeksi pertumbuhan penduduk yang diperkirakan mencapai 330 juta jiwa pada tahun 2050.

Menurut Sudaryono, peningkatan kebutuhan pangan di masa mendatang memerlukan ketersediaan lahan pertanian yang lebih luas. Saat ini, lahan pertanian di Indonesia semakin terbatas karena banyak yang dialihfungsikan menjadi kawasan industri dan perumahan. 

Sudaryono menambahkan program ini juga menjadi respons terhadap dinamika global seperti krisis pangan dunia, perubahan iklim, dan konflik geopolitik yang mempengaruhi pasokan pangan global, termasuk perang antara Rusia dan Ukraina. 

"Program ini, menjadi bagian dari langkah strategis dalam menghadapi ancaman krisis pangan global serta menjaga stabilitas nasional di sektor pertanian," ujar Sudaryono, di Jakarta, Jumat, 25 Oktober 2024.

Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto bertekad untuk mengurangi ketergantungan pada impor, meskipun Indonesia telah mencapai swasembada beras. Sudaryono menekankan bahwa Indonesia harus siap menghadapi tantangan global dengan memperkuat kemandirian pangan. 

• Menunggu Wajah Baru Riset Pendidikan Tinggi di Era Prabowo
• Petani Tembakau Harap Prabowo Jaga Kedaulatan Ekonomi Pertembakauan
• Bitcoin Berancang-ancang Menembus All Time High Baru

"Oleh karena itu, cetak sawah baru menjadi solusi krusial untuk memperluas area produksi beras, komoditas pangan utama bangsa," tambah Sudaryono.

Program cetak sawah baru ini diklaim diintegrasikan dengan teknologi pertanian modern. Penggunaan benih unggul, sistem irigasi modern, dan mekanisasi pertanian akan diterapkan untuk meningkatkan produktivitas pertanian. Dengan demikian, hasil produksi diharapkan mampu memenuhi kebutuhan pangan dalam negeri yang terus meningkat.

Selain memastikan ketersediaan pangan, program ini juga diharapkan membuka lapangan kerja baru di sektor pertanian serta mendorong perekonomian desa. 

Mengorbankan Hutan Lindung

Proyek Strategis Nasional (PSN) di Kabupaten Merauke, Papua Selatan, yang bertujuan mengembangkan ketahanan pangan dan energi, kini menjadi sorotan. Dengan target mencetak sawah seluas 1 juta hektar, proyek ini memanfaatkan kawasan hutan di Merauke, yang diizinkan untuk dikonversi guna mendukung ketahanan pangan nasional.

Proyek ini dimulai pada tanggal 12 Juli 2024, setelah Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), Siti Nurbaya, mengeluarkan Surat Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI Nomor 835 Tahun 2024. 

Keputusan tersebut mengizinkan penggunaan hutan untuk pembangunan sarana dan prasarana ketahanan pangan atas nama Kementerian Pertahanan RI, dengan luas izin mencapai 13.540 hektar. Area yang diizinkan meliputi Hutan Lindung, Hutan Produksi Tetap, dan Kawasan Hutan Produksi yang Dapat Dikonversi di wilayah Papua Selatan.

• Menunggu Wajah Baru Riset Pendidikan Tinggi di Era Prabowo
• Petani Tembakau Harap Prabowo Jaga Kedaulatan Ekonomi Pertembakauan
• Bitcoin Berancang-ancang Menembus All Time High Baru

Risiko Terhadap Ekosistem Hutan

Proyek cetak sawah skala besar memang diharapkan mendukung ketahanan pangan nasional, namun potensi dampak pada ekosistem hutan yang kaya keanekaragaman hayati sangat besar. 

Penggunaan hutan untuk area sawah berisiko mengorbankan kawasan hutan lindung yang berperan penting sebagai penyeimbang lingkungan. Hutan-hutan ini tidak hanya menjadi habitat bagi spesies endemik, tetapi juga menyediakan layanan ekosistem yang vital, termasuk perlindungan terhadap banjir, pengaturan iklim, dan penyimpanan karbon yang membantu mitigasi perubahan iklim.

Proyek PSN ini menjadi bagian dari Kawasan Pengembangan Pangan dan Energi Merauke, sebuah strategi besar pemerintah dalam memperkuat ketahanan pangan dengan memaksimalkan potensi lahan di kawasan Papua Selatan. Namun, dengan area yang mencakup hutan lindung dan produksi, muncul pertanyaan mengenai keseimbangan antara pengembangan ketahanan pangan dan perlindungan lingkungan.

Para ahli lingkungan dan pemerhati ekosistem khawatir bahwa konversi hutan ini akan membawa konsekuensi yang berkelanjutan bagi kawasan hutan di Papua. Meski demikian, pemerintah menilai bahwa proyek ini penting untuk menjaga ketahanan dan kemandirian pangan di tengah tantangan global, seperti krisis pangan, perubahan iklim, dan ketidakstabilan geopolitik.